SURVEY PERSEPSI WARGA TERHADAP LAKPESDAM NU DAN PENGELOLAAN BUMDES
Berita Warga 
Sumenep – 12 Maret 2021, Lakpesdam NU Sumenep bersama Anggota Forum MMS telah menyelesaikan pelaksanaan survey persepsi warga di 3 lokasi yaitu Desa Talaga Kecamatan Ganding, Desa Lenteng Timur Kecematan Lenteng, dan Desa Rubaru Kecamatan Rubaru. Secara garis besar kegiatan yang disupport melalui Program USAID MADANI ini dimaksudkan untuk peningkatan kapasitas organisasi Lakpesdam dan Forum MMS dalam mengkaji realitas sosial di masyarakat dampingannya.
Ada 2 jenis kegiatan yang dilaksanakan, yaitu survey persepsi warga terhadap isu tematik dan survey persepsi warga terhadap keberadaan CSO sebagai pendamping masyarakat. Survey persepsi terkait isu tematik bertujuan menggali persepsi masyarakat terhadap pengelolaan Bumdes. Surevy ini diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan kebijakan dengan situasi layanan, menyediakan informasi/ bukti terkait persepsi warga dalam perumusan masalah dan identifikasi solusi dari perspektif CSO di daerah. Sementara survey persepsi terhadap CSO (Lakpesdam NU) dimaksudkan untuk mengetahui visi misi dan program, mengidentifikasi kesenjangan program dengan kebutuhan, mengidentifikasi pelibatan masyarakat, dan menyusun rencana penguatan kapasitas.
Mengingat berbagai keterbatasan dalam metode survey kegiatan ini dirancang dengan pendekatan rapid assesment secara kualitatif dengan metode wawancara semi terstruktur (WST). Dalam rangka meminimalisir opini tentang survey yang kurang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sasaran, Tim Lakpesdam NU bersama Anggota forum juga mengintegrasikan metode partisipatif melalui FGD dengan masyarakat, tokoh dan pemerintah desa. Tools yang digunakan dalam proses FGD diharapkan dapat menggali informasi tentang kondisi sosial dan klasifikasi kesejahteraan masyarakat desa, keberadaan lembaga dan relasinya dengan masyarakat, serta persepsi terhadap manfaat Bumdes di masyarakat.
Proses FGD di Balai Desa ini sekaligus sebagai pintu masuk Lakpesdam NU bersama Forum MMS untuk membangun laboratorium belajar bersama tentang pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan Bumdes. Terkait fokus isu pengawasan Bumdes ini juga sangat didukung oleh Dinas PMD Sumenep. Saat ini memang ada penyertaan modal dimana setiap desa minimal ada 1 Bumdes yang dikelola. Bumdes dimaksudkan untuk ATM Desa, menjadi salah satu sumber pendapatan desa, menambah income desa dan pengurus. Tahun 2021 ini Dinas PMD Sumenep akan mengawal Bumdes dan harus tercantum penyertaan modal Bumdes dalam RPJM Desa (WJS).
Ada 2 jenis kegiatan yang dilaksanakan, yaitu survey persepsi warga terhadap isu tematik dan survey persepsi warga terhadap keberadaan CSO sebagai pendamping masyarakat. Survey persepsi terkait isu tematik bertujuan menggali persepsi masyarakat terhadap pengelolaan Bumdes. Surevy ini diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan kebijakan dengan situasi layanan, menyediakan informasi/ bukti terkait persepsi warga dalam perumusan masalah dan identifikasi solusi dari perspektif CSO di daerah. Sementara survey persepsi terhadap CSO (Lakpesdam NU) dimaksudkan untuk mengetahui visi misi dan program, mengidentifikasi kesenjangan program dengan kebutuhan, mengidentifikasi pelibatan masyarakat, dan menyusun rencana penguatan kapasitas.
Mengingat berbagai keterbatasan dalam metode survey kegiatan ini dirancang dengan pendekatan rapid assesment secara kualitatif dengan metode wawancara semi terstruktur (WST). Dalam rangka meminimalisir opini tentang survey yang kurang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sasaran, Tim Lakpesdam NU bersama Anggota forum juga mengintegrasikan metode partisipatif melalui FGD dengan masyarakat, tokoh dan pemerintah desa. Tools yang digunakan dalam proses FGD diharapkan dapat menggali informasi tentang kondisi sosial dan klasifikasi kesejahteraan masyarakat desa, keberadaan lembaga dan relasinya dengan masyarakat, serta persepsi terhadap manfaat Bumdes di masyarakat.
Proses FGD di Balai Desa ini sekaligus sebagai pintu masuk Lakpesdam NU bersama Forum MMS untuk membangun laboratorium belajar bersama tentang pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan Bumdes. Terkait fokus isu pengawasan Bumdes ini juga sangat didukung oleh Dinas PMD Sumenep. Saat ini memang ada penyertaan modal dimana setiap desa minimal ada 1 Bumdes yang dikelola. Bumdes dimaksudkan untuk ATM Desa, menjadi salah satu sumber pendapatan desa, menambah income desa dan pengurus. Tahun 2021 ini Dinas PMD Sumenep akan mengawal Bumdes dan harus tercantum penyertaan modal Bumdes dalam RPJM Desa (WJS).
