SB MABACA Akan Terlibat sebagai Pemantau Pilkades 2022
Community Discussion

Dewan Presidium SB MABACA mengadakan pertemuan untuk merespons pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Pangkep Tahun 2022. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu, (14/09) di Kantor Lembaga Demokrasi Celebes membahas peluang bagi OMS terlibat dalam pemantauan.
“Kegiatan awal yang harus kita lakukan adalah mengajukan surat permohonan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Keikutsertaan kita sebagai pemantau Pilkades di 31 Desa yang mencakup tujuh Kecamatan,” ujar Haniah, Dewan Presidium.
Sementara itu beberapa saran dan masukan dari anggota mengatakan bahwa, perlu di setiap TPS ditempatkan satu orang pemantau, koordinator di tingkat Kecamatan dan di Kabupaten.
“Kita perlu mendorong pelibatan warga dari desa masing-amsing sebagai pemantau,” Haniah menambahkan.
Menurut Firdaus AR, juga penjabat Dewan Presidium mengatakan dari hasil evaluasi sebelumnya yakni Pilkades di 27 Desa tahun 2021 lalu menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas demokrasi pelaksanaan Pilkades.
“Tahun lalu kan tidak ada pemantau, jika Pilkades tahun ini ada ruang pelibatan OMS dan warga maka menjadi petunjuk adanya keterbukaan,” tukasnya.
Penjabat Presidium yang lain, Maskur, menawarkan reflika kerja pemantau seperti yang sudah diterapkan dalam Pilkada. “Tentu perlu adanya bimbingan teknis nantinya supaya pemantau dapat membedekan tufoksinya dengan pengawas,” ucapnya.
DPMD sebagai pelaksana Pilkades telah melakukan kerja cepat dalam menyiapkan perhelatan yang akan digelar pada bulan Desember tahun ini. Revisi Perbup Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa telah menjalani proses uji publik melalui FGD yang digelar DPMD pada Rabu, (7/9) lalu.
Haniah yang turut terlibat dalam Tim Ranperbup terbaru menyampaikan jika multi tafsir yang menjadi perbincangan publik tahun lalu sebisa mungkin sudah bisa diminimalisir. “Saat ini Perbup terbaru sisa menunggu penomoran di Bagian Hukum,” bebernya.
Marlina S, Kesekretariatan SB MABACA menyampaikan jika hari ini surat peminatan SB MABACA untuk menjadi pemantau sudah diserahkan ke DPMD. “Kita tunggu respons DPMD sebelum melakukan perancangan model pemantauan nantinya,” ucapnya.
Dihubungi lewat percakapan WhatsApp, ketiga Dewan Presidium, Haniah, Firdaus AR, dan Maskur kompak mengatakan jika SB MABACA mampu melakukan pemantauan jika diberi ruang oleh DPMD.
“Kegiatan awal yang harus kita lakukan adalah mengajukan surat permohonan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Keikutsertaan kita sebagai pemantau Pilkades di 31 Desa yang mencakup tujuh Kecamatan,” ujar Haniah, Dewan Presidium.
Sementara itu beberapa saran dan masukan dari anggota mengatakan bahwa, perlu di setiap TPS ditempatkan satu orang pemantau, koordinator di tingkat Kecamatan dan di Kabupaten.
“Kita perlu mendorong pelibatan warga dari desa masing-amsing sebagai pemantau,” Haniah menambahkan.
Menurut Firdaus AR, juga penjabat Dewan Presidium mengatakan dari hasil evaluasi sebelumnya yakni Pilkades di 27 Desa tahun 2021 lalu menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas demokrasi pelaksanaan Pilkades.
“Tahun lalu kan tidak ada pemantau, jika Pilkades tahun ini ada ruang pelibatan OMS dan warga maka menjadi petunjuk adanya keterbukaan,” tukasnya.
Penjabat Presidium yang lain, Maskur, menawarkan reflika kerja pemantau seperti yang sudah diterapkan dalam Pilkada. “Tentu perlu adanya bimbingan teknis nantinya supaya pemantau dapat membedekan tufoksinya dengan pengawas,” ucapnya.
DPMD sebagai pelaksana Pilkades telah melakukan kerja cepat dalam menyiapkan perhelatan yang akan digelar pada bulan Desember tahun ini. Revisi Perbup Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa telah menjalani proses uji publik melalui FGD yang digelar DPMD pada Rabu, (7/9) lalu.
Haniah yang turut terlibat dalam Tim Ranperbup terbaru menyampaikan jika multi tafsir yang menjadi perbincangan publik tahun lalu sebisa mungkin sudah bisa diminimalisir. “Saat ini Perbup terbaru sisa menunggu penomoran di Bagian Hukum,” bebernya.
Marlina S, Kesekretariatan SB MABACA menyampaikan jika hari ini surat peminatan SB MABACA untuk menjadi pemantau sudah diserahkan ke DPMD. “Kita tunggu respons DPMD sebelum melakukan perancangan model pemantauan nantinya,” ucapnya.
Dihubungi lewat percakapan WhatsApp, ketiga Dewan Presidium, Haniah, Firdaus AR, dan Maskur kompak mengatakan jika SB MABACA mampu melakukan pemantauan jika diberi ruang oleh DPMD.