Lengkapi Ranwal RPJMD, Pemkab Serang Terima Usulan Simpul Madani Serang
Berita Warga 
SERANG – Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serang Rahmat Maulana menyatakan menerima poin-poin usulan penyempuranaan draf rancangan awal dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang tahun 2021-2026. Rahmat berterima kasih atas usulan dan masukan dari unsur masyarakat, juga akan mendorong usulan tersebut untuk dimasukan dalam dokumen RPJMD yang akan segera disahkan. Ia berjanji akan segera mengkaji dan mengharmonisasi dengan dokumen yang ada.
Demikian dikatakan Kepala Bappeda Kabupaten Serang Rahmat Maulana di kantor Bappeda, komplek perkantoran Pemda, Serang (5/8/2021). Dalam pertemuan tersebut, hadir dari perwakilan Organisasi Kemasyarakatan, Sekretaris Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Serang, Uus Ustriawaty, didampingi Manajer Program MADANI PD ‘Aisyiyah Hunainah, Tati Masliati (Koordinator Program), Direktur Eksekutif Pattiro Serang Bahrul Alam, dan anggota Simpul Madani Serang yang merangkap fasiliator Penabulu Subhan.
Dalam kesempatan tersebut, Hunainah menyampaikan poin-poin penting yang menjadi usulan prioritas dari unsur masyarakat. Khususnya berhubungan dengan isu transparansi dan akuntabilitas tata Kelola dana desa.
“Kami PD ‘Aisyiyah, bersama Pattiro Serang dan Simpul Madani Serang saat ini sedang mengawal proses tata kelola pembangunan desa sebagai ujung tombak pembangunan Daerah, oleh karenanya kami berkepntingan untuk ikut bersama-sama melengkapi dokumen RPJMD agar sesuai dengan visi dan misi yang direncanakan ” tukasnya.
Atas dukungan dan kontribusi masyarakat atas dokumen yang sedang disusun, kepala Bappeda menyatakan apresiasi yang luar biasa atas kepedulian tersebut. Dia menjelaskan bahwa tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) beririsan dengan praktik demokratisasi, dengan ciri transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat
“Kami membuka pintu lebar-lebar untuk keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah, baik dalam isu perencanaan, implementasi, maupun pengawasannya, terlebih pembangunan yang ada di desa” ungkap Rahmat, yang dikenal pejabat ramah dan supel tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pattiro Serang Bahrul Alam mengapresiasi penerimaan dan respon positif Pemerintah Daerah atas partisipasi dari kelompok masyarakat sipil. “Jika sejak perencanaan Daerah, masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat, kami yakin pembangunan di kabupaten Serang khusunya tata Kelola pembangunan desa akan lebih baik lagi”, ungkapnya dengan penuh optimis.
Dalam kesempatan yang sama Sekretaris PD ‘Aisyiyah Uus Ustriawaty menyatakan bahwa organisasinya mendapat mandate menjadi Mitra Utama MADANI di Kabupaten Serang berkomitmen untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah Daerah dalam pembangunan segala hal. Walaupun Langkah awal dimulai dari isu transparansi dan akuntabilitas dana desa. “kami bersama ormas lainnya akan berinergi dengan Pemda untuk mengawal optimalisasi tata Kelola pembangunan desa” ucap perempuan paruh baya yang penuh enerjik ini.
Pertemuan dan dialog yang berlangsung secara akrab tersebut diakhiri dengan sesi penyerahan dokumen diwakili secara simbolis oleh Manajer Program PD ‘Aisyiyah, Hunainah, didampingi seluruh anggota yang mewakili unsur organisasi kemasyaratan, diterima langsung oleh Kepala Bappeda.
Demikian dikatakan Kepala Bappeda Kabupaten Serang Rahmat Maulana di kantor Bappeda, komplek perkantoran Pemda, Serang (5/8/2021). Dalam pertemuan tersebut, hadir dari perwakilan Organisasi Kemasyarakatan, Sekretaris Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Serang, Uus Ustriawaty, didampingi Manajer Program MADANI PD ‘Aisyiyah Hunainah, Tati Masliati (Koordinator Program), Direktur Eksekutif Pattiro Serang Bahrul Alam, dan anggota Simpul Madani Serang yang merangkap fasiliator Penabulu Subhan.
Dalam kesempatan tersebut, Hunainah menyampaikan poin-poin penting yang menjadi usulan prioritas dari unsur masyarakat. Khususnya berhubungan dengan isu transparansi dan akuntabilitas tata Kelola dana desa.
“Kami PD ‘Aisyiyah, bersama Pattiro Serang dan Simpul Madani Serang saat ini sedang mengawal proses tata kelola pembangunan desa sebagai ujung tombak pembangunan Daerah, oleh karenanya kami berkepntingan untuk ikut bersama-sama melengkapi dokumen RPJMD agar sesuai dengan visi dan misi yang direncanakan ” tukasnya.
Atas dukungan dan kontribusi masyarakat atas dokumen yang sedang disusun, kepala Bappeda menyatakan apresiasi yang luar biasa atas kepedulian tersebut. Dia menjelaskan bahwa tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) beririsan dengan praktik demokratisasi, dengan ciri transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat
“Kami membuka pintu lebar-lebar untuk keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah, baik dalam isu perencanaan, implementasi, maupun pengawasannya, terlebih pembangunan yang ada di desa” ungkap Rahmat, yang dikenal pejabat ramah dan supel tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pattiro Serang Bahrul Alam mengapresiasi penerimaan dan respon positif Pemerintah Daerah atas partisipasi dari kelompok masyarakat sipil. “Jika sejak perencanaan Daerah, masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat, kami yakin pembangunan di kabupaten Serang khusunya tata Kelola pembangunan desa akan lebih baik lagi”, ungkapnya dengan penuh optimis.
Dalam kesempatan yang sama Sekretaris PD ‘Aisyiyah Uus Ustriawaty menyatakan bahwa organisasinya mendapat mandate menjadi Mitra Utama MADANI di Kabupaten Serang berkomitmen untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah Daerah dalam pembangunan segala hal. Walaupun Langkah awal dimulai dari isu transparansi dan akuntabilitas dana desa. “kami bersama ormas lainnya akan berinergi dengan Pemda untuk mengawal optimalisasi tata Kelola pembangunan desa” ucap perempuan paruh baya yang penuh enerjik ini.
Pertemuan dan dialog yang berlangsung secara akrab tersebut diakhiri dengan sesi penyerahan dokumen diwakili secara simbolis oleh Manajer Program PD ‘Aisyiyah, Hunainah, didampingi seluruh anggota yang mewakili unsur organisasi kemasyaratan, diterima langsung oleh Kepala Bappeda.
