Diskusi Maklumat Hasil CSC dan Rencana Dampingan BUMDes
Diskusi Komunitas 
Lakpesdam dan Forum MMS malaksanakan kegiatan pada tanggal 23/03/2022 pertemuan forum dan Tim Teknis Kabupaten dalam rangka diskusi maklumat hasil CSC dan rencana dampingan BUMDes yang bertempat di Aula Bappeda kabupaten Sumenep.
Kegiatan ini dihadiri oleh FC Madani, Dinas DPMD, Bappeda , perwakilan Forum MMS serta pengurus Lakpesdam.
Direktur Lakpesdam Moh.Ekoyanto mengatakan bahwasanya dari hasil maklumat di tiga desa akan dijadikan landasan aksi untuk meningkatkan efektivitas Bumdes di tiga desa percontohan.
Dalam proses dampingan BUMDes di tiga desa percontohan akan dilakukan secara bertahap yaitu melalui Bimtek ( bimbingan teknis ), Halaqah dan Monev (monitoring dan evaluasi) bersama.
Untuk tim pelaksana kegiatan dampingan BUMDes ini akan di klasifikasikan dan akan di jadwal agar tidak terjadi bentrok kegiatan dengan yang lain. Setelah kegiatan forum MMS ini akan melakukan Bimtek (bimbingan teknis) di tiga desa percontohan.
" Dari kegiatan dampingan ini harus benar-benar diperhatikan agar rencana aksi yang terlah terjadwal bisa mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga kapasitas pengelola bumdes serta partisipasi masyarakat mengalami perubahan dari sebelumnya".
Kegiatan ini dihadiri oleh FC Madani, Dinas DPMD, Bappeda , perwakilan Forum MMS serta pengurus Lakpesdam.
Direktur Lakpesdam Moh.Ekoyanto mengatakan bahwasanya dari hasil maklumat di tiga desa akan dijadikan landasan aksi untuk meningkatkan efektivitas Bumdes di tiga desa percontohan.
Dalam proses dampingan BUMDes di tiga desa percontohan akan dilakukan secara bertahap yaitu melalui Bimtek ( bimbingan teknis ), Halaqah dan Monev (monitoring dan evaluasi) bersama.
Untuk tim pelaksana kegiatan dampingan BUMDes ini akan di klasifikasikan dan akan di jadwal agar tidak terjadi bentrok kegiatan dengan yang lain. Setelah kegiatan forum MMS ini akan melakukan Bimtek (bimbingan teknis) di tiga desa percontohan.
" Dari kegiatan dampingan ini harus benar-benar diperhatikan agar rencana aksi yang terlah terjadwal bisa mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga kapasitas pengelola bumdes serta partisipasi masyarakat mengalami perubahan dari sebelumnya".
