Laporan dari warga di Praya, Lombok Tengah
Report
Hearing Guru PPPK
Praya – Sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib ribuan guru honorer di Lombok Tengah, Komisi2 di DPRD Lombok Tengah siap mendukung langkah guru honorer. Terutama guru honorer yang telah lama mengabdi guna memperjuangkan nasibnya. Yaitu mendorong pemerintah pusat, terutama Presiden supaya mengeluarkan SK Pengangkatan.
“Komisi - komisi mendukung dan ikut memperjuangkan, dengan mendesak Pemda segera melakukan penanganan, termasuk mendukung perjuangan guru honorer meminta dikeluarkan Kepres agar guru honorer bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K),” kata Anggota Komisi - komisi DPRD NTB, ketika menerima hearing perwakilan guru honorer, Kamis (5/3).
Langkah tersebut penting dilakukan, mengingat jumlah tenaga honorer, khusus guru di Lombok Tengah cukup banyak dan harus ada solusi untuk memberikan kepastian terhadap nasib mereka, terutama yang telah lama mengabdi.
Termasuk menindak lanjuti dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Tengah terkait penanganan soal-soal indikasi problem tenaga pengajar, akses pendidikan dan infrastrutur pendidikan yang lebih baik.
“Harapannya melalui langkah tersebut, muaranya tentu semua berujung pada profesionalitas aparatur bidang pendidikan, kesejahteraan tenaga pengajar (honorer) dan meningkatnya kualitas pendidikan di Lombok Tengah,”ucapnya.
Semoga PPPK ini bisa secepatnya terselesaikan, amiin...
Praya – Sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib ribuan guru honorer di Lombok Tengah, Komisi2 di DPRD Lombok Tengah siap mendukung langkah guru honorer. Terutama guru honorer yang telah lama mengabdi guna memperjuangkan nasibnya. Yaitu mendorong pemerintah pusat, terutama Presiden supaya mengeluarkan SK Pengangkatan.
“Komisi - komisi mendukung dan ikut memperjuangkan, dengan mendesak Pemda segera melakukan penanganan, termasuk mendukung perjuangan guru honorer meminta dikeluarkan Kepres agar guru honorer bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K),” kata Anggota Komisi - komisi DPRD NTB, ketika menerima hearing perwakilan guru honorer, Kamis (5/3).
Langkah tersebut penting dilakukan, mengingat jumlah tenaga honorer, khusus guru di Lombok Tengah cukup banyak dan harus ada solusi untuk memberikan kepastian terhadap nasib mereka, terutama yang telah lama mengabdi.
Termasuk menindak lanjuti dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Tengah terkait penanganan soal-soal indikasi problem tenaga pengajar, akses pendidikan dan infrastrutur pendidikan yang lebih baik.
“Harapannya melalui langkah tersebut, muaranya tentu semua berujung pada profesionalitas aparatur bidang pendidikan, kesejahteraan tenaga pengajar (honorer) dan meningkatnya kualitas pendidikan di Lombok Tengah,”ucapnya.
Semoga PPPK ini bisa secepatnya terselesaikan, amiin...
This is a report from a user in the area. Be careful and stay alert. If you need help, call 112
