PENYERAHAN NASKAH REKOMENDASI KEBIJAKAN KEPADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
Berita Warga 
Kamis 28 Juli 2022 bertempatan di Gedung Eks DPRD Kabupaten Tangerang, beralamat di Jl Kisamaun, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten.
Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (FOPKIA) KabupatenTangerang bersama Perekat Demokrasi dan Forum Sehat Gemilang (Leraning Forum), kegiatan hari ini yaitu penyerahan Dokumen Naskah Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) Kolaborasi Penanganan Kegawatdaruratan Ibu dan Bayi Baru Lahir Dari Tingkat Desa Hingga Kabupaten Guna Mendorong Penurunan AKI dan AKB kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
Kang Atif selaku ketua FOPKIA Kabupaten Tangerang menyampaikan terkait 3 hal fokus dalam Policy Brief. Pertama perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk pengembangan dan sosialisasi penggunaan SIJARI EMAS (Sistem Informasi Jejaring Rujukan Maternal dan Neonatal Survival) dalam rangka meningkatkan respon rujukan pada bidan, fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit. Kedua disusunnya peraturan desa yang mendorong prioritas dan kolaborasi implementasi program dan monitoring penurunan AKI dan AKB khususnya dalam deteksi dini ibu hamil resiko tinggi dan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir antara MKIA, kader di bawah Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta petugas lapangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Ketiga disusunnya peraturan desa tentang kelompok kerja (POKJA) kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir sebagai upaya mengoptimalkan peran, fungsi dan kelembagaan POKJA.
Khoirun Huda selaku Dikrektur Perekat Demokrasi menyampaikan terkait isu Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) fokus dalam AKI, AKB dan Stunting di Kabupaten Tangerang, jika OPD berjalan masing-masing terkait isu ini tentu tidak akan ada sinergitas yang terbangun dengan baik, namun jika sebaliknya seluruh OPD terkait mengeroyok terkait isu ini secara bersama-sama tentu percepatan penurunan AKI, AKB dan Stunting di Kabupaten Tangerang akan tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ditambah lagi dengan SILPA yang cukup besar diangka ratusan milyar di Kabupaten Tangerang yang tidak terserap dengan baik, anggaran ini jika bisa dimaksimalkan dengan baik secara tepat dan bisa difokuskan kepada anggaran isu Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) fokus dalam AKI, AKB dan Stunting tentu akan menjadi hal yang sangat keren.
dr. Sri Indriyani sebagai KABID KESGA Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada FOPKIA Kabupaten Tangerang kolaborasi dengan Perekat Demokrasi yang didukung oleh program USAID Madani dalam menyusun dokumen Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief). Hal ini tentunya menjadi masukan yang sangat positif dalam langkah lebih maju dalam melakukan perbaikan kedepannya. Disatu sisi lain dalam waktu dekat FOPKIA akan diundang secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dalam diskusi lebih lanjut terkait point-point yang tertuang dalam Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief)
Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (FOPKIA) KabupatenTangerang bersama Perekat Demokrasi dan Forum Sehat Gemilang (Leraning Forum), kegiatan hari ini yaitu penyerahan Dokumen Naskah Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) Kolaborasi Penanganan Kegawatdaruratan Ibu dan Bayi Baru Lahir Dari Tingkat Desa Hingga Kabupaten Guna Mendorong Penurunan AKI dan AKB kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
Kang Atif selaku ketua FOPKIA Kabupaten Tangerang menyampaikan terkait 3 hal fokus dalam Policy Brief. Pertama perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk pengembangan dan sosialisasi penggunaan SIJARI EMAS (Sistem Informasi Jejaring Rujukan Maternal dan Neonatal Survival) dalam rangka meningkatkan respon rujukan pada bidan, fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit. Kedua disusunnya peraturan desa yang mendorong prioritas dan kolaborasi implementasi program dan monitoring penurunan AKI dan AKB khususnya dalam deteksi dini ibu hamil resiko tinggi dan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir antara MKIA, kader di bawah Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta petugas lapangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Ketiga disusunnya peraturan desa tentang kelompok kerja (POKJA) kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir sebagai upaya mengoptimalkan peran, fungsi dan kelembagaan POKJA.
Khoirun Huda selaku Dikrektur Perekat Demokrasi menyampaikan terkait isu Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) fokus dalam AKI, AKB dan Stunting di Kabupaten Tangerang, jika OPD berjalan masing-masing terkait isu ini tentu tidak akan ada sinergitas yang terbangun dengan baik, namun jika sebaliknya seluruh OPD terkait mengeroyok terkait isu ini secara bersama-sama tentu percepatan penurunan AKI, AKB dan Stunting di Kabupaten Tangerang akan tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ditambah lagi dengan SILPA yang cukup besar diangka ratusan milyar di Kabupaten Tangerang yang tidak terserap dengan baik, anggaran ini jika bisa dimaksimalkan dengan baik secara tepat dan bisa difokuskan kepada anggaran isu Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) fokus dalam AKI, AKB dan Stunting tentu akan menjadi hal yang sangat keren.
dr. Sri Indriyani sebagai KABID KESGA Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada FOPKIA Kabupaten Tangerang kolaborasi dengan Perekat Demokrasi yang didukung oleh program USAID Madani dalam menyusun dokumen Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief). Hal ini tentunya menjadi masukan yang sangat positif dalam langkah lebih maju dalam melakukan perbaikan kedepannya. Disatu sisi lain dalam waktu dekat FOPKIA akan diundang secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dalam diskusi lebih lanjut terkait point-point yang tertuang dalam Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief)
