Forum MMS Jalin Kerja Sama dengan DPMD untuk Replikasi BUMDes Berbasis Masyarakat di Sumenep
Berita Warga 
Sumenep, 13 April 2023 - Lakpesdam NU bersama Forum Masyarakat MADANI Sumenep (MMS) telah berkomitmen untuk terus mengadvokasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan di Kabupaten Sumenep.
Baru-baru ini, Lakpesdam NU dan Forum MMS berhasil mengadvokasi replikasi hasil percontohan untuk meningkatkan efektivitas BUMDes dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Sumenep.
Setelah melalui proses panjang mulai dari identifikasi isu, mendesain ide/gagasan solusi lokal, melakukan percontohan di 3 desa, menyusun policy brief, menggelar Halaqah BUMDes di Kabupaten, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Policy Maker, akhinrya upaya tersebut menghasilkan kesepakatan dengan Dinas PMD Sumenep selaku OPD terkait tematik.
Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas PMD Sumenep dengan Lakpesdam NU dan Forum MMS untuk peningkatan efektivitas BUMDes dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan, telah ditandatangani bersama di Kantor Dinas PMD Kabupaten Sumenep pada Kamis, 13 April 2023 Pukul 15.00 WIB.
Melalui perjanjian kerja sama tersebut, pemerintah telah membuktikan komitmennya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang kolaboratif (Collaborative Governance) di Kabupaten Sumenep. Artinya Pemerintah serius membuka ruang partisipasi CSO, LPM Perguruan Tinggi, Media Lokal, Lembaga dan Banom NU sebagai representasi masyarakat sipil dalam pembanguan di Kabupaten Sumenep.
Di sisi lain, kalangan CSO yang tergabung dalam Forum MMS di Sumenep berhasil membuktikan bahwa Collaborative Governance menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mengurai benang kusut pembangunan atau mengatasi berbagai masalah pembangunan di daerah.
Perjanjian kerja sama replikasi BUMDes Berbasis Masyarakat di 10 desa sekaligus membuktikan komitmen pemerintah untuk mengadopsi pendekatan percontohan di 3 Desa (Lenteng Timur, Talaga, dan Rubaru), di mana kerjasama antara pemerintah dan CSO berhasil memperbaiki tata kelola, meningkatkan kapasitas SDM pengelola, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan BUMDes.
Kesepakatan kerja sama tersebut juga dapat dipandang sebagai keterbukaan pemerintah dalam menerima ide atau gagasan solusi lokal dari kalangan CSO sepanjang ditunjang dengan data yang valid dan basis bukti yang mendukung (Evidence Based) berupa keberhasilan di lapangan.
Direktur Lakpesdam NU, Mohammad Ekoyanto, S.Pd yang mewakili Forum MMS bersama Kepala Dinas PMD Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf , AP, M.Si akhirnya sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (MOU) pelaksanaan program replikasi BUMDes Berbasis Masyarakat di 10 Desa Kabupaten Sumenep.
Direktur Lakpesdam juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas, dan berharap kerja sama yang pertama dengan DPMD ini bisa berjalan lancar, berhasil maksimal, dan dapat terus dikembangkan.
“Penyertaan modal BUMDES jika tidak dibarengi penguatan kapasitas maka akan terjadi kehancuran yang lebih parah dalam implementasinya di Sumenep,” kata Mohammad Ekoyanto.
Sementara Kepala Dinas PMD sangat mendukung dan mengapresiasi gagasan Forum MMS untuk berkontribusi dalam pembangunan khususnya untuk mengatasi masalah pembangunan BUMDes di Sumenep.
“Menurut saya rekomendasi percontohan itu sudah ada dasar hukumnya. Apa yang sudah dirancang baik metodenya, itu akan kita terapkan di beberapa desa, secara bertahap dulu, dan harapannya bisa di seluruh desa,” kata Pak Anwar dalam kampanye publik rekomendasi kebijakan beberapa waktu lalu.
Sesuai rencana dan desain teknis kegiatan replikasi BUMDes Berbasis Masyarkaat akan dimulai awal Mei - Juli 2023. Namun pendampingan intensif dan monitoring bersama akan dilakukan secara periodik hingga akhir tahun 2023 (Uka).***
Baru-baru ini, Lakpesdam NU dan Forum MMS berhasil mengadvokasi replikasi hasil percontohan untuk meningkatkan efektivitas BUMDes dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Sumenep.
Setelah melalui proses panjang mulai dari identifikasi isu, mendesain ide/gagasan solusi lokal, melakukan percontohan di 3 desa, menyusun policy brief, menggelar Halaqah BUMDes di Kabupaten, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Policy Maker, akhinrya upaya tersebut menghasilkan kesepakatan dengan Dinas PMD Sumenep selaku OPD terkait tematik.
Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas PMD Sumenep dengan Lakpesdam NU dan Forum MMS untuk peningkatan efektivitas BUMDes dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan, telah ditandatangani bersama di Kantor Dinas PMD Kabupaten Sumenep pada Kamis, 13 April 2023 Pukul 15.00 WIB.
Melalui perjanjian kerja sama tersebut, pemerintah telah membuktikan komitmennya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang kolaboratif (Collaborative Governance) di Kabupaten Sumenep. Artinya Pemerintah serius membuka ruang partisipasi CSO, LPM Perguruan Tinggi, Media Lokal, Lembaga dan Banom NU sebagai representasi masyarakat sipil dalam pembanguan di Kabupaten Sumenep.
Di sisi lain, kalangan CSO yang tergabung dalam Forum MMS di Sumenep berhasil membuktikan bahwa Collaborative Governance menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mengurai benang kusut pembangunan atau mengatasi berbagai masalah pembangunan di daerah.
Perjanjian kerja sama replikasi BUMDes Berbasis Masyarakat di 10 desa sekaligus membuktikan komitmen pemerintah untuk mengadopsi pendekatan percontohan di 3 Desa (Lenteng Timur, Talaga, dan Rubaru), di mana kerjasama antara pemerintah dan CSO berhasil memperbaiki tata kelola, meningkatkan kapasitas SDM pengelola, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan BUMDes.
Kesepakatan kerja sama tersebut juga dapat dipandang sebagai keterbukaan pemerintah dalam menerima ide atau gagasan solusi lokal dari kalangan CSO sepanjang ditunjang dengan data yang valid dan basis bukti yang mendukung (Evidence Based) berupa keberhasilan di lapangan.
Direktur Lakpesdam NU, Mohammad Ekoyanto, S.Pd yang mewakili Forum MMS bersama Kepala Dinas PMD Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf , AP, M.Si akhirnya sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (MOU) pelaksanaan program replikasi BUMDes Berbasis Masyarakat di 10 Desa Kabupaten Sumenep.
Direktur Lakpesdam juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas, dan berharap kerja sama yang pertama dengan DPMD ini bisa berjalan lancar, berhasil maksimal, dan dapat terus dikembangkan.
“Penyertaan modal BUMDES jika tidak dibarengi penguatan kapasitas maka akan terjadi kehancuran yang lebih parah dalam implementasinya di Sumenep,” kata Mohammad Ekoyanto.
Sementara Kepala Dinas PMD sangat mendukung dan mengapresiasi gagasan Forum MMS untuk berkontribusi dalam pembangunan khususnya untuk mengatasi masalah pembangunan BUMDes di Sumenep.
“Menurut saya rekomendasi percontohan itu sudah ada dasar hukumnya. Apa yang sudah dirancang baik metodenya, itu akan kita terapkan di beberapa desa, secara bertahap dulu, dan harapannya bisa di seluruh desa,” kata Pak Anwar dalam kampanye publik rekomendasi kebijakan beberapa waktu lalu.
Sesuai rencana dan desain teknis kegiatan replikasi BUMDes Berbasis Masyarkaat akan dimulai awal Mei - Juli 2023. Namun pendampingan intensif dan monitoring bersama akan dilakukan secara periodik hingga akhir tahun 2023 (Uka).***