YBS dan FBM Ikuti Workshop Penyusunan Policy Brief Isu Tematik
Berita Warga 
MAKASSAR – Berlangsung dua hari, 14 sampai 15 Oktober 2021, Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) kembali mengadakan Workshop terkait Penyusunan Policy Brief Isu Tematik.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Hotel Harper di Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar dan dihadiri enam lembaga Mitra Utama Madani di Sulawesi Selatan.
Pertemuan itu, merupakan wujud pendampingan dan peningkatan kapasitas Lead Partner (LP) bersama Learning Forum (LF) dari LSKP sebagai Provincial Support Partner (PSP) USAID MADANI.
Selama Workshop para peserta mendapat pelatihan penyusunan draft rekomendasi advokasi kebijakan, pengawasan dan evaluasi terkait isu tematik masing-masing.
Sebagai narasumber dan fasilitator, Andi Ahmad Yani sebagai Direktur Program LSKP didampingi Amril Hans Koordinator Divisi Riset dan Advokasi LSKP.
Pasca kegiatan, diharapkan seluruh peserta kembali akan menyempurnakan Policy Brief untuk selanjutnya di advokasikan ke Pemerintah Daerah masing-masing.
Adapun 2 orang perwakilan LP dan 1 LF yang hadir yakni, Yayasan Bumi Sawerigading (YBS) Palopo bersama Forum Belajar Mapaccing (FBM) dengan isu tematik Tata kelola sumberdaya alam berbasis pengelolaan sampah.
Institute Of Community Justice (ICJ) dan Forum Belajar Anak Millenial (BARANI) dengan isu tematik Peningkatan toleransi dan ruang ekspresi bagi generasi muda di Kota Makassar.
Yayasan Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi, Lembaga Demokrasi Celebes (LECRAK) dan Malempu Barani Caradde (Mabaca) isu tematik Kesehatan ibu dan bayi baru lahir (KIBBL).
PPO Daun Hijau dan Forum Belajar YASSIBERRUI dengan isu tematik Advokasi dan pengawasan layanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru.
Perkumpulan Wahana Lingkungan Lestari Celebes Area (Wallacea) bersama Simpul Belajar Lamaranginang dengan isu tematik Transparansi dana Desa sub issu tematik, Anggaran dana Desa pro inklusi.
PDNA Bulukumba dan Forum Masyarakat Peduli Kesehatan Ibu Dan Anak (FORMAP KIA) dengan isu tematik Kesehatan Ibu dan bayi baru lahir dengan spesifik Isu peningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem rujukan kegawatdaruratan ibu melahirkan dan bayi baru lahir. (EK)
Kegiatan tersebut digelar di Aula Hotel Harper di Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar dan dihadiri enam lembaga Mitra Utama Madani di Sulawesi Selatan.
Pertemuan itu, merupakan wujud pendampingan dan peningkatan kapasitas Lead Partner (LP) bersama Learning Forum (LF) dari LSKP sebagai Provincial Support Partner (PSP) USAID MADANI.
Selama Workshop para peserta mendapat pelatihan penyusunan draft rekomendasi advokasi kebijakan, pengawasan dan evaluasi terkait isu tematik masing-masing.
Sebagai narasumber dan fasilitator, Andi Ahmad Yani sebagai Direktur Program LSKP didampingi Amril Hans Koordinator Divisi Riset dan Advokasi LSKP.
Pasca kegiatan, diharapkan seluruh peserta kembali akan menyempurnakan Policy Brief untuk selanjutnya di advokasikan ke Pemerintah Daerah masing-masing.
Adapun 2 orang perwakilan LP dan 1 LF yang hadir yakni, Yayasan Bumi Sawerigading (YBS) Palopo bersama Forum Belajar Mapaccing (FBM) dengan isu tematik Tata kelola sumberdaya alam berbasis pengelolaan sampah.
Institute Of Community Justice (ICJ) dan Forum Belajar Anak Millenial (BARANI) dengan isu tematik Peningkatan toleransi dan ruang ekspresi bagi generasi muda di Kota Makassar.
Yayasan Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi, Lembaga Demokrasi Celebes (LECRAK) dan Malempu Barani Caradde (Mabaca) isu tematik Kesehatan ibu dan bayi baru lahir (KIBBL).
PPO Daun Hijau dan Forum Belajar YASSIBERRUI dengan isu tematik Advokasi dan pengawasan layanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru.
Perkumpulan Wahana Lingkungan Lestari Celebes Area (Wallacea) bersama Simpul Belajar Lamaranginang dengan isu tematik Transparansi dana Desa sub issu tematik, Anggaran dana Desa pro inklusi.
PDNA Bulukumba dan Forum Masyarakat Peduli Kesehatan Ibu Dan Anak (FORMAP KIA) dengan isu tematik Kesehatan Ibu dan bayi baru lahir dengan spesifik Isu peningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem rujukan kegawatdaruratan ibu melahirkan dan bayi baru lahir. (EK)
