Tudang Sipulung Dua Pokja
Community Discussion 
Lembaga Demokrasi Celebes sebagai Lead Partner (LP) melakukan evaluasi kinerja terhadap Pokja Kolaboratif Desa Sehat (PKDS) di dua lokus inisiatif lokal: Desa Kabba dan Desa Panaikang. Kegiatan ini digelar pada Kamis, (3/11) di Aula Kantor Desa Panaikang.
Konsep evaluasi dilakukan dengan santai melalui tudang sipulung. Tudang sipulung (bahasa Bugis) secara harfiah dapat dimaknani duduk bersama. Metode ini merupakan bentuk pranata sosial yang sudah lama berkembang untuk duduk bersama membicarakan topik masalah untuk dipikirkan dan ditetapkan penerapan solusi.
Firdaus AR, Program Manager mengungkapkan kalau kegiatan ini merupakan upaya dalam melihat capaian yang telah dilakukan dan juga tantangan yang dihadapi PKDS di desa masing-masing.
“Tentu perlu melakukan penyegaran untuk merefleksikan kembali implementasi dari hasil penguatan,” terangnya.
Umpan Balik
Tiap anggota PKDS bergantian memaparkan capaian dan tantangan dalam menjalankan Pokja Kolaboratif Desa Sehat (PKDS) utamanya dalam intervensi penanganan pelayanan kesehatan di desa.
Selain presentasi capaian dan proses pendampingan yang dilakukan, juga mencuat isu yang meliputi pelayanan kesehatan seperti penggunaan BPJS. “Kami perlu melihat seperti apa hasil MoU dengan Baznas terkait bantuan pembayaran tunggakan BPJS bagi warga miskin,” tukas Hasrita dari PKDS Panaikang.
Hal tersebut juga menjadi pertanyaan Nurbaya dari PKDS Kabba mengingat MoU dengan Baznas ini diharapkan dapat membantu permasalahan tunggakan BPJS Mandiri Kelas 3 bagi warga tidak mampu di dua lokus.
Firdaus AR menanggapi jika ke depan akan kembali dilakukan fasilitasi dengan Baznas karena telah terjadi pergantian kepengurusan di tubuh Baznas. “Dalam waktu dekat kami akan kembali membangun koordinasi dengan Baznas,” tanggapnya.
Junardi Jufri, FC USAID MADANI Pangkep juga mendukung langkah tersebut sebagai upaya dalam menyegarkan kembali tata kelola kerja kolaboratif lintas sektor untuk menangani secara bersama permasalahan pelayanan kesahatan.
Lahir rekomendasi peningkatan kapasitas dan upaya mendorong tata kelola PKDS dengan melakukan koordinasi peran antar stakeholder yang terlibat dalam PKDS. Juga, perlu mendorong adanya sosialisasi terkait BPJS dengan mempertemukan pihak BPJS, Dinas Sosial, Catatan Sipil, Baznas, Pemdes, dan Dinas Kesehatan.
Konsep evaluasi dilakukan dengan santai melalui tudang sipulung. Tudang sipulung (bahasa Bugis) secara harfiah dapat dimaknani duduk bersama. Metode ini merupakan bentuk pranata sosial yang sudah lama berkembang untuk duduk bersama membicarakan topik masalah untuk dipikirkan dan ditetapkan penerapan solusi.
Firdaus AR, Program Manager mengungkapkan kalau kegiatan ini merupakan upaya dalam melihat capaian yang telah dilakukan dan juga tantangan yang dihadapi PKDS di desa masing-masing.
“Tentu perlu melakukan penyegaran untuk merefleksikan kembali implementasi dari hasil penguatan,” terangnya.
Umpan Balik
Tiap anggota PKDS bergantian memaparkan capaian dan tantangan dalam menjalankan Pokja Kolaboratif Desa Sehat (PKDS) utamanya dalam intervensi penanganan pelayanan kesehatan di desa.
Selain presentasi capaian dan proses pendampingan yang dilakukan, juga mencuat isu yang meliputi pelayanan kesehatan seperti penggunaan BPJS. “Kami perlu melihat seperti apa hasil MoU dengan Baznas terkait bantuan pembayaran tunggakan BPJS bagi warga miskin,” tukas Hasrita dari PKDS Panaikang.
Hal tersebut juga menjadi pertanyaan Nurbaya dari PKDS Kabba mengingat MoU dengan Baznas ini diharapkan dapat membantu permasalahan tunggakan BPJS Mandiri Kelas 3 bagi warga tidak mampu di dua lokus.
Firdaus AR menanggapi jika ke depan akan kembali dilakukan fasilitasi dengan Baznas karena telah terjadi pergantian kepengurusan di tubuh Baznas. “Dalam waktu dekat kami akan kembali membangun koordinasi dengan Baznas,” tanggapnya.
Junardi Jufri, FC USAID MADANI Pangkep juga mendukung langkah tersebut sebagai upaya dalam menyegarkan kembali tata kelola kerja kolaboratif lintas sektor untuk menangani secara bersama permasalahan pelayanan kesahatan.
Lahir rekomendasi peningkatan kapasitas dan upaya mendorong tata kelola PKDS dengan melakukan koordinasi peran antar stakeholder yang terlibat dalam PKDS. Juga, perlu mendorong adanya sosialisasi terkait BPJS dengan mempertemukan pihak BPJS, Dinas Sosial, Catatan Sipil, Baznas, Pemdes, dan Dinas Kesehatan.
