Perkuat Kapasitas LP-LF Yappika Gelar Virtual Training Advokasi Kebijakan
Berita Warga 
Madani Banten- Selasa, (19/8) PD‘Aisyiyah Kab.Serang sepagai partner utama (LP) dan Simpul Madani Serang (SMS) sebagai forum belajar (LF) ikut serta dalam pelatihan pengembangan kapasitas bertajuk Training Virtual Advokasi Kebijakan.
Kegiatan ini diselenggarakan Oleh YAPPIKA-ActionAid. YAPPIKA-ActionAid adalah salah satu organisasi Mitra Penyedia Technical Assistant (TA) Program MADANI sebagai dukungan kepada organisasi masyarakat sipil setingkat Kab/Kota dan atau provinsi
Hadir dalam kesempatan tersebut fasilitatror YAPPIKA Muhammad Ananto Setiawan (Manajer Action Aid Yappika ) dan Ronald Rofiandri (Senior Researcher Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia(Indonesian Centre for Law & Policy Studies– PSHK). Hadir pula sebagai peserta LP, LF, Field Coordinator (FC), Distict Support Partners (DSP), dan Province Support Program (PSP) USAID/MADANI Provinsi Banten.
Di sesi pertama Ronald memaparkan materi terkait pengantar advokasi dan dilanjut materi ke-2 terkait Isu strategis. Menurut Ronald kebijakan yang berkualitas itu perlu memiliki prinsip umum seperti ; 1) Intervensi harus memiliki alasan, 2) Kebijakan yang dipilih meupakan alternatif terbaik, 3) memperhitungkan manfaat dan biaya, dilakukan konsultasi publik, 4) dan tidak ada beban yang tidak perlu (merugikan). Adapun cara yang bisa dilakukan salah satunya dengan mengkaji kebijakan yang sudah ada. Atau justru mendorong sebuah kebijakan baru jika dirasa itu sangat urgen.
“Dampak strategis kebijakan mencakup tiga faktor, yaitu terbentuknya peraturan, teralokasikannya anggaran, dan perubahan prilaku,” Imbuh pria yang sering menjadi pembicara nasional ini.
Menambahkan Ananto dalam materi ke-3 tentang Pemetaan Pemangku Kepentingan. Menurutnya langkah menentukan isu strategis terdiri dari dua tahapan yaitu identifikasi dan pemetaan isu strategis, “Dua tahapan ini saling berkaitan, diawali dengan langkah mengidentifikasi isu lalu memetakan isu yang dianggap paling strategis.” Iapun menegaskan bahwa menentukan isu strategis merupakan langkah awal dari proses advokasi kebijakan.
Dalam pertemuan di hari pertama ini tidak hanya materi yang diberikan pada peserta melainkan simulasi bagaimana mengaplikasikan advokasi dan bagaimana melakukan pemetaan isu tematik yang kemudian akan dibuat policy brief.
Kegiatan ini diagendakan akan berlangsung tiga hari, Selasa, Kamis, Jum’at, 19, 21-22 Oktober 2021. Pukul08.00 - 15.30 WIB Memalui platform zoom.
Tujuan dari program ini adalah memberikan pendampingan sebagai upaya dalam memberikan pemahaman dan keterampilan baru kepada peserta yang akan berdampak pada efektivitas advokasi melalui penguasaan metode dan alat bantu. Di mana hasilnya memungkinkan untuk mendapatkan terobosan baru terkait rekomendasi usulan kebijakan. (DEP)
Kegiatan ini diselenggarakan Oleh YAPPIKA-ActionAid. YAPPIKA-ActionAid adalah salah satu organisasi Mitra Penyedia Technical Assistant (TA) Program MADANI sebagai dukungan kepada organisasi masyarakat sipil setingkat Kab/Kota dan atau provinsi
Hadir dalam kesempatan tersebut fasilitatror YAPPIKA Muhammad Ananto Setiawan (Manajer Action Aid Yappika ) dan Ronald Rofiandri (Senior Researcher Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia(Indonesian Centre for Law & Policy Studies– PSHK). Hadir pula sebagai peserta LP, LF, Field Coordinator (FC), Distict Support Partners (DSP), dan Province Support Program (PSP) USAID/MADANI Provinsi Banten.
Di sesi pertama Ronald memaparkan materi terkait pengantar advokasi dan dilanjut materi ke-2 terkait Isu strategis. Menurut Ronald kebijakan yang berkualitas itu perlu memiliki prinsip umum seperti ; 1) Intervensi harus memiliki alasan, 2) Kebijakan yang dipilih meupakan alternatif terbaik, 3) memperhitungkan manfaat dan biaya, dilakukan konsultasi publik, 4) dan tidak ada beban yang tidak perlu (merugikan). Adapun cara yang bisa dilakukan salah satunya dengan mengkaji kebijakan yang sudah ada. Atau justru mendorong sebuah kebijakan baru jika dirasa itu sangat urgen.
“Dampak strategis kebijakan mencakup tiga faktor, yaitu terbentuknya peraturan, teralokasikannya anggaran, dan perubahan prilaku,” Imbuh pria yang sering menjadi pembicara nasional ini.
Menambahkan Ananto dalam materi ke-3 tentang Pemetaan Pemangku Kepentingan. Menurutnya langkah menentukan isu strategis terdiri dari dua tahapan yaitu identifikasi dan pemetaan isu strategis, “Dua tahapan ini saling berkaitan, diawali dengan langkah mengidentifikasi isu lalu memetakan isu yang dianggap paling strategis.” Iapun menegaskan bahwa menentukan isu strategis merupakan langkah awal dari proses advokasi kebijakan.
Dalam pertemuan di hari pertama ini tidak hanya materi yang diberikan pada peserta melainkan simulasi bagaimana mengaplikasikan advokasi dan bagaimana melakukan pemetaan isu tematik yang kemudian akan dibuat policy brief.
Kegiatan ini diagendakan akan berlangsung tiga hari, Selasa, Kamis, Jum’at, 19, 21-22 Oktober 2021. Pukul08.00 - 15.30 WIB Memalui platform zoom.
Tujuan dari program ini adalah memberikan pendampingan sebagai upaya dalam memberikan pemahaman dan keterampilan baru kepada peserta yang akan berdampak pada efektivitas advokasi melalui penguasaan metode dan alat bantu. Di mana hasilnya memungkinkan untuk mendapatkan terobosan baru terkait rekomendasi usulan kebijakan. (DEP)
