Perjuangkan Hak Pelapak UMKM, FORPEMMA Estafet Siapkan Hearing Bersama DPRD Kota Madiun
Berita Warga 
Bambu Nusantara - Belum adanya perlindungan atas hak para pelapak UMKM di Kota Madiun dalam draft Raperda DPRD dan Perwal 2023 disikapi serius FORPEMMA. Kali ini, mereka bersiap meminta hearing dengan DPRD setempat. Sejumlah materi pun disiapkan.
Program Manager Yayasan Bambu Nusantara, Titik Sugianti mengungkapkan sedikitnya ada delapan poin penting yang dianggap belum terakomodir dalam raperda dan perwal itu.
Diantaranya, belum ada norma yang berprinsip pada asas GEDSI. Kemudian, belum ada pembatasan pada kewenangan Lurah terkait program Kelurahan Mandiri.
Poin berikutnya, yakni belum ada peran partisipatif masyarakat dalam mekanisme pengelolaan Lapak UMKM. Serta beberapa masukan lainnya. Karena itu, Titik bersama anggota FORPEMMA bersepakat untuk menyampaikan masukan tersebut kepada DPRD Kota Madiun.
"Kami bersama anggota FORPEMMA sudah menyusun materi audiensi dengan DPRD. Dalam waktu dekat, kami akan meminta kesempatan itu," katanya, Minggu (15/1/2024).
Sebanyak tujuh perwakilan terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (11/1/2023)m di kantor ruang bersama Gedung EJSC Bakorwil Madiun tersebut. Yakni ada Nurharibnu Wibisono dari OMS Lempung, Budi Santosa dari OMS WKR, Dhevi Citra dari Staf MEL, Yayasan Bambu Nusantara, Kadaryono dari OMS Lesse serta Choirum dari akademisi.
Melalui diskusi internal itu, kata Titik FORPEMMA sudah bersepakat untuk mengusulkan delapan masukan-masukan sehingga raperda menjadi lebih lengkap.
"Hasil diskusi terkait kajian raperda ini, sudah kami konsultasikan dengan TA MADANI yakni IDEA pada 12 Januari 2023 melalui online meeting, " tegasnya. (Humas)
Program Manager Yayasan Bambu Nusantara, Titik Sugianti mengungkapkan sedikitnya ada delapan poin penting yang dianggap belum terakomodir dalam raperda dan perwal itu.
Diantaranya, belum ada norma yang berprinsip pada asas GEDSI. Kemudian, belum ada pembatasan pada kewenangan Lurah terkait program Kelurahan Mandiri.
Poin berikutnya, yakni belum ada peran partisipatif masyarakat dalam mekanisme pengelolaan Lapak UMKM. Serta beberapa masukan lainnya. Karena itu, Titik bersama anggota FORPEMMA bersepakat untuk menyampaikan masukan tersebut kepada DPRD Kota Madiun.
"Kami bersama anggota FORPEMMA sudah menyusun materi audiensi dengan DPRD. Dalam waktu dekat, kami akan meminta kesempatan itu," katanya, Minggu (15/1/2024).
Sebanyak tujuh perwakilan terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (11/1/2023)m di kantor ruang bersama Gedung EJSC Bakorwil Madiun tersebut. Yakni ada Nurharibnu Wibisono dari OMS Lempung, Budi Santosa dari OMS WKR, Dhevi Citra dari Staf MEL, Yayasan Bambu Nusantara, Kadaryono dari OMS Lesse serta Choirum dari akademisi.
Melalui diskusi internal itu, kata Titik FORPEMMA sudah bersepakat untuk mengusulkan delapan masukan-masukan sehingga raperda menjadi lebih lengkap.
"Hasil diskusi terkait kajian raperda ini, sudah kami konsultasikan dengan TA MADANI yakni IDEA pada 12 Januari 2023 melalui online meeting, " tegasnya. (Humas)
