PEMERINTAH DAERAH MENDUKUNG GELARAN WORKSHOP COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KABUPATEN SUMENEP
Berita Warga 
Sumenep, 14 Desember 2021 – Kalangan Civil Society Organization (CSO), LPM Perguruan Tinggi, Media, Lembaga dan Banom NU yang tergabung dalam Forum Masyarakat MADANI Sumenep (MMS) menggelar Workshop di Ruang Aria Wiraradja Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep. Workshop dibuka oleh Pemerintah Daerah dengan dihadiri Forkompimda, Bakesbangpol, Bappeda, Bagian Hukum Setda, Private Sector dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).
Kegiatan yang diinisiasi bersama Program USAID MADANI ini mendapat apresiasi Pemerintah Daerah, terutama mengingat pentingnya keterlibatan masyarakat, private sector dan parapihak dalam pembangunan. Dalam sambutan Pemerintah Daerah menekankan pentingnya mengukur indeks kapasitas atau tingkat kesehatan OMS dan forum-forum warga. Karena itu mengembangkan indikator yang konstruktif dalam pembinaan harus dilakukan, terutama untuk memastikan kerja-kerja OMS relevan dengan pembangunan.
Intensitas komunikasi dan relasi CSO dengan Pemerintah belakangan ini semakin dinamis. Pemerintah melalui OPD terkait semakin terbuka. Melalui Forum MMS, kalangan CSO mulai berbicara dengan data, analisis isu, dan menawarkan alternatif solusi lokal untuk masalah pembangunan. Momentumnya pada 30 Agustus 2021, Forum MMS dengan arahan Sekretaris Daerah, menyepakati kerjasama Percontohan BUMDES Berbasis Masyarakat untuk dilaksanakan di 3 desa.
Kondisi tersebut pertanda mekarnya pemerintahan kolaboratif di Sumenep, yang tentu harus dirawat, terus dipupuk dan ditumbuhkembangkan. Karena itu workshop ini dikemas dengan tema: “Memperkuat Kolaborasi dan Memastikan Lingkungan Pendukung yang Kondusif Bagi OMS untuk Mewujudkan Collaborative Governance”. Secara teknis penyelenggaraan acara ini bekerjasama dengan Bakesbangpol.
Setelah pembukaan, workshop dilanjutkan dengan paparan Narasumber Bakesbangpol, Presidium MMS, dan Private Sector. Masing-masing menyampaikan tupoksi, peran, peluang dan tantangannya. Narasumber untuk perspektif regulasi dan kebijakan daerah terkait partisipasi berhalangan. Dalam paparan Kepala Bakesbangpol (Drs Ahmad Zaini, MM) menyampaikan keberadaan OMS tahun lalu sekitar 96, tetapi baru 25 yang memperpanjang SKTnya. Agenda priroritas kedepan selain pertemuan per triwulan adalah pendataan.
Sementara Forum MMS (Moh Kurdi, SP, MM) menjelaskan pemerintahan kolaboratif dengan pola relasi yang harus seiring menuju visi. Perubahan paradigma government to governance diperlukan, berbagai urusan publik menjadi tanggungjawab bersama. Komunikasi dan kolaborsi sangatlah penting. Kemudian dari Private Sektor (Zeinul Ubbadi) menerangkan kondisi sekarang belum seiring, sebagian masih “saling keteq” atau menghalangi. Tantangannya, kontribusi private sektor masih kecil, namun jika akselerasinya diperbaiki pasti lebih optimal. Direktur PT Wira Usaha Sumekar ini menegaskan mesti berangkat dari niat baik disertai penguatan dan dikerjakan dengan benar, collaborative governance pasti semakin baik.
Dari tanya jawab peserta memahami topik diskusi dengan baik. Forum menyuarakan pemetaan bidang kerja dan kapasitas OMS untuk memastikan sinergi dan ketersediaan lingkungan pendukung. Tools IKO (Indeks Kapasitas Organisasi) menjadi tawaran menarik dari Lakpesdam NU. Instrument ini bisa untuk mendeteksi maturity atau tingkat kematangan organisasi. Peta OMS adalah bahan baku rencana pembinaan, dan bertahap Bakesbangpol bisa menjembatani kerjasama dengan OPD sesuai bidang dan kapasitas.
Peserta juga ada menyuarakan concern masing-masing yang melebar dari topik. Tetapi itu dipahami, karena yang terpenting melalui workshop ini kebersamaan pilar ketiga pembangunan di Sumenep semakin padu. Diakhir sessi Moderator (Rosinah) dari Presidium MMS memandu identifikasi rekomendasi: Pemerintah harus serius mengawal agenda ini; Pemetaan bidang dan kapasitas OMS untuk menjembatani kerjasama; Mengawal keterlibatan OMS dalam forum konsultasi publik di Bappeda; Mengadvokasi regulasi dan kebijakan daerah untuk ruang partisipasi (Ekoyanto).
Kegiatan yang diinisiasi bersama Program USAID MADANI ini mendapat apresiasi Pemerintah Daerah, terutama mengingat pentingnya keterlibatan masyarakat, private sector dan parapihak dalam pembangunan. Dalam sambutan Pemerintah Daerah menekankan pentingnya mengukur indeks kapasitas atau tingkat kesehatan OMS dan forum-forum warga. Karena itu mengembangkan indikator yang konstruktif dalam pembinaan harus dilakukan, terutama untuk memastikan kerja-kerja OMS relevan dengan pembangunan.
Intensitas komunikasi dan relasi CSO dengan Pemerintah belakangan ini semakin dinamis. Pemerintah melalui OPD terkait semakin terbuka. Melalui Forum MMS, kalangan CSO mulai berbicara dengan data, analisis isu, dan menawarkan alternatif solusi lokal untuk masalah pembangunan. Momentumnya pada 30 Agustus 2021, Forum MMS dengan arahan Sekretaris Daerah, menyepakati kerjasama Percontohan BUMDES Berbasis Masyarakat untuk dilaksanakan di 3 desa.
Kondisi tersebut pertanda mekarnya pemerintahan kolaboratif di Sumenep, yang tentu harus dirawat, terus dipupuk dan ditumbuhkembangkan. Karena itu workshop ini dikemas dengan tema: “Memperkuat Kolaborasi dan Memastikan Lingkungan Pendukung yang Kondusif Bagi OMS untuk Mewujudkan Collaborative Governance”. Secara teknis penyelenggaraan acara ini bekerjasama dengan Bakesbangpol.
Setelah pembukaan, workshop dilanjutkan dengan paparan Narasumber Bakesbangpol, Presidium MMS, dan Private Sector. Masing-masing menyampaikan tupoksi, peran, peluang dan tantangannya. Narasumber untuk perspektif regulasi dan kebijakan daerah terkait partisipasi berhalangan. Dalam paparan Kepala Bakesbangpol (Drs Ahmad Zaini, MM) menyampaikan keberadaan OMS tahun lalu sekitar 96, tetapi baru 25 yang memperpanjang SKTnya. Agenda priroritas kedepan selain pertemuan per triwulan adalah pendataan.
Sementara Forum MMS (Moh Kurdi, SP, MM) menjelaskan pemerintahan kolaboratif dengan pola relasi yang harus seiring menuju visi. Perubahan paradigma government to governance diperlukan, berbagai urusan publik menjadi tanggungjawab bersama. Komunikasi dan kolaborsi sangatlah penting. Kemudian dari Private Sektor (Zeinul Ubbadi) menerangkan kondisi sekarang belum seiring, sebagian masih “saling keteq” atau menghalangi. Tantangannya, kontribusi private sektor masih kecil, namun jika akselerasinya diperbaiki pasti lebih optimal. Direktur PT Wira Usaha Sumekar ini menegaskan mesti berangkat dari niat baik disertai penguatan dan dikerjakan dengan benar, collaborative governance pasti semakin baik.
Dari tanya jawab peserta memahami topik diskusi dengan baik. Forum menyuarakan pemetaan bidang kerja dan kapasitas OMS untuk memastikan sinergi dan ketersediaan lingkungan pendukung. Tools IKO (Indeks Kapasitas Organisasi) menjadi tawaran menarik dari Lakpesdam NU. Instrument ini bisa untuk mendeteksi maturity atau tingkat kematangan organisasi. Peta OMS adalah bahan baku rencana pembinaan, dan bertahap Bakesbangpol bisa menjembatani kerjasama dengan OPD sesuai bidang dan kapasitas.
Peserta juga ada menyuarakan concern masing-masing yang melebar dari topik. Tetapi itu dipahami, karena yang terpenting melalui workshop ini kebersamaan pilar ketiga pembangunan di Sumenep semakin padu. Diakhir sessi Moderator (Rosinah) dari Presidium MMS memandu identifikasi rekomendasi: Pemerintah harus serius mengawal agenda ini; Pemetaan bidang dan kapasitas OMS untuk menjembatani kerjasama; Mengawal keterlibatan OMS dalam forum konsultasi publik di Bappeda; Mengadvokasi regulasi dan kebijakan daerah untuk ruang partisipasi (Ekoyanto).