Peluang penerapan swakelola tipe III dalam program Pemda di Kab Garut
Diskusi Komunitas 
PDNA Garut sebagai OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) mitra utama Madani memfasilitasi forum lokakarya identifikasi kebijakan yang berpihak kepada OMS dan diskusi peluang penerapan swakelola tipe III dalam program Pemda di Kab Garut beserta Simpul Belajar Madani FAASIH, yg diwakili oleh FKGS, GOW, WPA Garut, turut berdiskusi bersama jajaran OPD yang memaparkan identifikasi berbagai kebijakan yang sudah memberikan ruang utk keterlibatan OMS dalam agenda pembangunan.
Pada diskusi dan lokakarya yang diselenggarakan pada (12/4) ini membahas mengenai penerapan swakelola tipe III sesuai dengan Perpres no 16 tahun 2018 yang dapat mendukung sumber-sumber pendanaan bagi OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) yang lebih kompetitif sesuai dengan isu, program, dan keahlian OMS.
Peserta yang hadir pada diskusi ini yaitu dari unsur OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait Bappeda, Setda bidang hukum, DPMD, Bakesbangpol, Organisasi Lead Partner (PDNA Garut) dan Learning Forum (FAASIH Garut).
Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya sejumlah regulasi dan kebijakan pro-masyarakat sipil, mendapatkan gambaran tentang kondisi lingkungan faktual yang berpengaruh melalui peran pemerintah dalam menciptakan hubungan kondusif bagi berkembangnya peran organisasi masyarakat sipil sebagai aktor demokrasi?, mendapatkan gambaran mengenai implementasi skema penerapan swakelola tipe-III di Kab.Garut, mendapatkan gambaran tentang pendekatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil (OMS), dunia usaha dan akademisi di Kab.Garut.
Hasil diskusi ini memberikan gambaran bahwa penerapan swakelola tipe III pada OMS belum dilakukan dan lebih lanjut Perpres no 16 tahun 2018 perlu di sosialisasikan lebih lanjut dan dipelajari bersama baik dari OPD atau OMS.
Pada diskusi dan lokakarya yang diselenggarakan pada (12/4) ini membahas mengenai penerapan swakelola tipe III sesuai dengan Perpres no 16 tahun 2018 yang dapat mendukung sumber-sumber pendanaan bagi OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) yang lebih kompetitif sesuai dengan isu, program, dan keahlian OMS.
Peserta yang hadir pada diskusi ini yaitu dari unsur OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait Bappeda, Setda bidang hukum, DPMD, Bakesbangpol, Organisasi Lead Partner (PDNA Garut) dan Learning Forum (FAASIH Garut).
Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya sejumlah regulasi dan kebijakan pro-masyarakat sipil, mendapatkan gambaran tentang kondisi lingkungan faktual yang berpengaruh melalui peran pemerintah dalam menciptakan hubungan kondusif bagi berkembangnya peran organisasi masyarakat sipil sebagai aktor demokrasi?, mendapatkan gambaran mengenai implementasi skema penerapan swakelola tipe-III di Kab.Garut, mendapatkan gambaran tentang pendekatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil (OMS), dunia usaha dan akademisi di Kab.Garut.
Hasil diskusi ini memberikan gambaran bahwa penerapan swakelola tipe III pada OMS belum dilakukan dan lebih lanjut Perpres no 16 tahun 2018 perlu di sosialisasikan lebih lanjut dan dipelajari bersama baik dari OPD atau OMS.
