Merah Putih KH. NOER ALIE
Berita Warga 
KH. Noer Alie, ketua Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) Bekasi. Meminta kadernya, KH. Mahadi, membentuk pengurus cabang Nahdlatul Ulama (NU) Bekasi.
Itu terjadi ketika NU, pada tahun 1952, keluar dari Masyumi. Mandiri jadi partai politik, dan membentuk cabang di seluruh Indonesia. Sedang di Bekasi, NU belum memiliki cabang. Jadi ketimbang NU diurus orang dari daerah lain, lebih baik oleh yang sudah dikenal, sepemahaman.
Meski bisa dipandang bernada politis, agar NU tetap di bawah Masyumi. KH. Noer Alie sejatinya sedang menerap misi mempertahankan persatuan umat Islam. Berlepas diri dari seteru antara Masyumi dan NU di tingkat pusat atau daerah lain. Di Bekasi, keduanya diolah agar tetap bersinergi membangun umat Islam. Menanam orang di tubuh NU, perlu untuk lobi dan harmoni berpolitik. Terbukti, pada tiap helatan politik, keduanya selalu mesra.
Pada tahun 1957, ketika pemilihan kepala daerah (Bupati) Bekasi. Masyumi, NU, dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Berkoalisi mengusung calon tunggal bupati dari Masyumi, Nurhasan Ibnuhajar. Karena memang Masyumi adalah pemilik suara terbanyak. Tapi saat puncaknya IPKI malah pula mencalonkan kadernya, M. Nausan, dan berhasil terpilih jadi bupati. Nurhasan Ibnuhajar dijegal, usianya kurang tiga bulan untuk syarat jadi bupati, 28 tahun.
Kurangnya syarat usia itu, diungkap IPKI saat hari pemilihan. Etisnya, IPKI bisa mengungkap sejak awal. Meminta pada Masyumi mengganti dengan calon lain yang memenuhi syarat. Nyatanya di hari itu, IPKI mengusung calon sendiri. Artinya sejak awal, IPKI telah membuat skenario menjegal Masyumi dan NU. Pula artinya, KH. Noer Alie, kecolongan atau secara politik dikhianati. Tapi tidak lantas beliau marah. Malah dengan jiwa besar diterima sebagai realitas politik yang harus terjadi. Sejak peristiwa ini, tambah lagi panggilan dunia pendidikan membuatnya perlahan mundur dari pikuk ranah politik, fokus mengurus pesantren.
Etika berpolitik KH. Noer Alie itu, tampak mengedepankan jawaban atas tuntutan stabilitas antar elemen politik, ketimbang memaksa tercapainya tujuan. Praktek politik yang layak diteladani, terlebih bagi generasi kini yang terjejali aksi provokatif anarkis, lampiasan kecewa atas tidak tercapainya tujuan politik. Generasi sepi figur yang pandai menahan diri. Figur politisi yang jika kecewa, mendahulukan etika politik, bukan caci maki. Berpolitik tidak sekadar meraih tujuan pribadi atau golongan sendiri, tapi juga soal pihak lain yang berhak menjuangi kepentingannya.
Etika berpolitik KH. Noer Alie, tidak tampil tersuguh begitu saja. Selain kapasitas keulamaannya, beliau juga didewasakan nasionalisme yang terbukti sakti kala Indonesia diproklamirkan, yang nyata ikut dijuanginya. Nyata pahlawan nasional ini, pernah menggelar trik mengibar bendera merah putih secara kolosal, di salah satu titik wilayah perjuangannya di sepanjang antara Karawang dan Bekasi. Membakar semangat para pejuang yang seolah kalah, menyerah. Mengabar kepada para pejuang lain di seluruh tanah air, pasukan Hizbullah yang dipimpinnya masih sedia berjuang. Hasilnya, Indonesia berdaulat.
Maka tampak, etika politik KH. Noer Alie. Berangkat dari karakter diri yang agamis nasionalis, yang simpulnya bersimbol bendera negeri, merah putih. Warna sakti yang menghadiahi kemerdekaan. Merah berani, putih suci. Bagi beliau berpolitik ialah keberanian hidup berbangsa lewat ukiran proses politik, berlandas kesucian niat dan aksi politis yang etis berestetis, demi bingkai harmoni persatuan bangsa.
Begitulah, berpolitik mestilah lebih demi proses memupuk dinamika bernegara. Etika perjuangan dalam proses politik lebih penting diukir ketimbang tujuannya. Apalah arti sebuah tujuan bila suksesnya mencoreng wajah sendiri. Hasil hanyalah sesaat, nilai juang bisa dituai selamanya.
Sumber bacaan, buku "KH. Noer Alie, Ulama Pejuang" Karya Alie Anwar.
Itu terjadi ketika NU, pada tahun 1952, keluar dari Masyumi. Mandiri jadi partai politik, dan membentuk cabang di seluruh Indonesia. Sedang di Bekasi, NU belum memiliki cabang. Jadi ketimbang NU diurus orang dari daerah lain, lebih baik oleh yang sudah dikenal, sepemahaman.
Meski bisa dipandang bernada politis, agar NU tetap di bawah Masyumi. KH. Noer Alie sejatinya sedang menerap misi mempertahankan persatuan umat Islam. Berlepas diri dari seteru antara Masyumi dan NU di tingkat pusat atau daerah lain. Di Bekasi, keduanya diolah agar tetap bersinergi membangun umat Islam. Menanam orang di tubuh NU, perlu untuk lobi dan harmoni berpolitik. Terbukti, pada tiap helatan politik, keduanya selalu mesra.
Pada tahun 1957, ketika pemilihan kepala daerah (Bupati) Bekasi. Masyumi, NU, dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Berkoalisi mengusung calon tunggal bupati dari Masyumi, Nurhasan Ibnuhajar. Karena memang Masyumi adalah pemilik suara terbanyak. Tapi saat puncaknya IPKI malah pula mencalonkan kadernya, M. Nausan, dan berhasil terpilih jadi bupati. Nurhasan Ibnuhajar dijegal, usianya kurang tiga bulan untuk syarat jadi bupati, 28 tahun.
Kurangnya syarat usia itu, diungkap IPKI saat hari pemilihan. Etisnya, IPKI bisa mengungkap sejak awal. Meminta pada Masyumi mengganti dengan calon lain yang memenuhi syarat. Nyatanya di hari itu, IPKI mengusung calon sendiri. Artinya sejak awal, IPKI telah membuat skenario menjegal Masyumi dan NU. Pula artinya, KH. Noer Alie, kecolongan atau secara politik dikhianati. Tapi tidak lantas beliau marah. Malah dengan jiwa besar diterima sebagai realitas politik yang harus terjadi. Sejak peristiwa ini, tambah lagi panggilan dunia pendidikan membuatnya perlahan mundur dari pikuk ranah politik, fokus mengurus pesantren.
Etika berpolitik KH. Noer Alie itu, tampak mengedepankan jawaban atas tuntutan stabilitas antar elemen politik, ketimbang memaksa tercapainya tujuan. Praktek politik yang layak diteladani, terlebih bagi generasi kini yang terjejali aksi provokatif anarkis, lampiasan kecewa atas tidak tercapainya tujuan politik. Generasi sepi figur yang pandai menahan diri. Figur politisi yang jika kecewa, mendahulukan etika politik, bukan caci maki. Berpolitik tidak sekadar meraih tujuan pribadi atau golongan sendiri, tapi juga soal pihak lain yang berhak menjuangi kepentingannya.
Etika berpolitik KH. Noer Alie, tidak tampil tersuguh begitu saja. Selain kapasitas keulamaannya, beliau juga didewasakan nasionalisme yang terbukti sakti kala Indonesia diproklamirkan, yang nyata ikut dijuanginya. Nyata pahlawan nasional ini, pernah menggelar trik mengibar bendera merah putih secara kolosal, di salah satu titik wilayah perjuangannya di sepanjang antara Karawang dan Bekasi. Membakar semangat para pejuang yang seolah kalah, menyerah. Mengabar kepada para pejuang lain di seluruh tanah air, pasukan Hizbullah yang dipimpinnya masih sedia berjuang. Hasilnya, Indonesia berdaulat.
Maka tampak, etika politik KH. Noer Alie. Berangkat dari karakter diri yang agamis nasionalis, yang simpulnya bersimbol bendera negeri, merah putih. Warna sakti yang menghadiahi kemerdekaan. Merah berani, putih suci. Bagi beliau berpolitik ialah keberanian hidup berbangsa lewat ukiran proses politik, berlandas kesucian niat dan aksi politis yang etis berestetis, demi bingkai harmoni persatuan bangsa.
Begitulah, berpolitik mestilah lebih demi proses memupuk dinamika bernegara. Etika perjuangan dalam proses politik lebih penting diukir ketimbang tujuannya. Apalah arti sebuah tujuan bila suksesnya mencoreng wajah sendiri. Hasil hanyalah sesaat, nilai juang bisa dituai selamanya.
Sumber bacaan, buku "KH. Noer Alie, Ulama Pejuang" Karya Alie Anwar.
