Menemui Wabup, FAASIH Garut & PDNA kuatkan kembali Program Percepatan Penurunan AKI AKB
Berita Warga 
Bertolak dari pertemuan dengan Bupati, PDNA bersama Simpul Belajar Madani FAASIH yang diwakili oleh FKGS (Kang Adjat Sudrajat) dan GOW (Risnawati) Garut selanjutnya ber-audiensi kepada Wakil Bupati guna memaparkan capaian-capaian program Madani yang telah terlaksana, terutama pada mapping persoalan isu tingginya AKI AKB di Kab.Garut, dan menyampaikan secara teknis proses pelaksanaan pendampingan relawan kepada ibu hamil sebagai salah satu piloting rencana aksi tematik yang dihasilkan dari analisa persoalan yang telah dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil (PDNA dan FAASIH) secara bersama.
Pada kesempatan tersebut dijelaskan bahwa hasil analisa bersama dengan menggunakan instrumen analisa masalah, menyoal penyebab isu AKI AKB di Kab Garut adalah disebabkan rendahnya kesiapsiagaan dan rendahnya kewaspadaan keluarga terhadap Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir. Hal itu diasumsikan karena minimnya edukasi, informasi dan komunikasi yang dimiliki masyarkat, sehingga baik keluarga maupun ibu hamil masih belum memprioritaskan kesiapan pada keselamatan ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu Nifas. PDNA juga memaparkan tentang hasil temuan-temuan di lapangan yg didapat dari pelaksanaan penerapan isu lokal/piloting dan didukung juga dengan pelaksanaan proses akuntabilitas sosial Community Score Card., yang mengarah pada hasil bahwa masih rendahnya partisipasi kepedulian KIBBL dari masyarakat terutama laki laki dan kaum muda, dan masyarakat kurang menganggap pentingnya persoalan KIBBL.
Bapak Wakil Bupati sangat memahami dan mengetahui pentingnya upaya promotif dan preventif dalam layanan kesehatan masyarakat, terutama untuk percepatan penurunan AKI AKBdi Garut. Beliau menyampaikan idealnya ini bisa dimaksimalkan oleh Dinkes selaku leading sektor bidang kesehatan, dan seharusnya kinerja puskesmas juga lebih intensif mendampingi masyarakat. Fungsi mereka adalah sebagai ujung tombak di masyarakat. Namun ke depan, kinerja puskesmas harus turut pula di back up oleh masyarakat. Menyambung juga oleh penanggung jawab program, Rosi yang turut menegaskan bahwa pada penanganan isu AKI AKB ini, peran masyarakat sebagai sisi demand dan pemerintah sebagai sisi supply harus dapat saling mengisi, menguatkan dan mendukung pada upaya percepatan ini dengan langkah yang komprehensif.
Bapak Wakil Bupati sangat mengapresiasi kinerja LP dan LF dalam upaya promotif dan preventif untuk penurunan AKI dab AKB di Garut. Lebih lanjut setelah mendengarkan masukan, hasil analisa dan rekomendasi dari LP bersama Simpul Belajar dengan menginisiasi adanya Tim SAKINA RAPIH sebagai pendamping di grass root, visitasi berkala ke rumah dan komunitas di masyarakat, menurut Wakil Bupati merupakan alternative dan energy yang sangat positif bagi pemda Garut dalam upaya percepatan penurunan AKI AKB.
Adanya alternatif intervensi pada percepatan penurunan AKI AKB ini, menurut beliau merupakan langkah yang bisa dikolaborasikan dengan program pada kegiatan di Bidang Kesmas dan Kesling di Dinas Kesehatan. Di sesi audiensi tersebut, Bapak Wakil Bupati menghubungi dan menghadirkan pula Kepala Dinkes, Sekdinkes, Kabid Kesmas beserta Kasie guna memfasilitasi koordinasi teknis antara Dinkes dan Unsur perwakilan masyarakat yang hadir untuk menyepakati pelaksanaan penerapan isu lokal. Beberapa point kesepakatan yang disampaikan oleh Dinkes Kepada Bapak Wakil Bupati diantaranya :
1. Dinkes akan mendukung kegiatan penerapan isu lokal yg dilakukan oleh LP dan LF (selama program Madani masih berjalan)
2. Dinkes akan melakukan adopsi atas Sakina Rapih sebagai program Inovasi nya Dinkes setelah evaluasi pada hasil Replikasi 1 dan Replikasi 2.
3. Dinkes akan melakukan replikasi (adapt dan adopt) atas Konsep pendampingan Tim Sakina Rapih pasca Program Madani berakhir di 4-5 lokus AKI AKB dan Stunting sebagaimana rekomendasi dari Dinkes, dengan full pendanaan dari APBD.
* RSR
Pada kesempatan tersebut dijelaskan bahwa hasil analisa bersama dengan menggunakan instrumen analisa masalah, menyoal penyebab isu AKI AKB di Kab Garut adalah disebabkan rendahnya kesiapsiagaan dan rendahnya kewaspadaan keluarga terhadap Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir. Hal itu diasumsikan karena minimnya edukasi, informasi dan komunikasi yang dimiliki masyarkat, sehingga baik keluarga maupun ibu hamil masih belum memprioritaskan kesiapan pada keselamatan ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu Nifas. PDNA juga memaparkan tentang hasil temuan-temuan di lapangan yg didapat dari pelaksanaan penerapan isu lokal/piloting dan didukung juga dengan pelaksanaan proses akuntabilitas sosial Community Score Card., yang mengarah pada hasil bahwa masih rendahnya partisipasi kepedulian KIBBL dari masyarakat terutama laki laki dan kaum muda, dan masyarakat kurang menganggap pentingnya persoalan KIBBL.
Bapak Wakil Bupati sangat memahami dan mengetahui pentingnya upaya promotif dan preventif dalam layanan kesehatan masyarakat, terutama untuk percepatan penurunan AKI AKBdi Garut. Beliau menyampaikan idealnya ini bisa dimaksimalkan oleh Dinkes selaku leading sektor bidang kesehatan, dan seharusnya kinerja puskesmas juga lebih intensif mendampingi masyarakat. Fungsi mereka adalah sebagai ujung tombak di masyarakat. Namun ke depan, kinerja puskesmas harus turut pula di back up oleh masyarakat. Menyambung juga oleh penanggung jawab program, Rosi yang turut menegaskan bahwa pada penanganan isu AKI AKB ini, peran masyarakat sebagai sisi demand dan pemerintah sebagai sisi supply harus dapat saling mengisi, menguatkan dan mendukung pada upaya percepatan ini dengan langkah yang komprehensif.
Bapak Wakil Bupati sangat mengapresiasi kinerja LP dan LF dalam upaya promotif dan preventif untuk penurunan AKI dab AKB di Garut. Lebih lanjut setelah mendengarkan masukan, hasil analisa dan rekomendasi dari LP bersama Simpul Belajar dengan menginisiasi adanya Tim SAKINA RAPIH sebagai pendamping di grass root, visitasi berkala ke rumah dan komunitas di masyarakat, menurut Wakil Bupati merupakan alternative dan energy yang sangat positif bagi pemda Garut dalam upaya percepatan penurunan AKI AKB.
Adanya alternatif intervensi pada percepatan penurunan AKI AKB ini, menurut beliau merupakan langkah yang bisa dikolaborasikan dengan program pada kegiatan di Bidang Kesmas dan Kesling di Dinas Kesehatan. Di sesi audiensi tersebut, Bapak Wakil Bupati menghubungi dan menghadirkan pula Kepala Dinkes, Sekdinkes, Kabid Kesmas beserta Kasie guna memfasilitasi koordinasi teknis antara Dinkes dan Unsur perwakilan masyarakat yang hadir untuk menyepakati pelaksanaan penerapan isu lokal. Beberapa point kesepakatan yang disampaikan oleh Dinkes Kepada Bapak Wakil Bupati diantaranya :
1. Dinkes akan mendukung kegiatan penerapan isu lokal yg dilakukan oleh LP dan LF (selama program Madani masih berjalan)
2. Dinkes akan melakukan adopsi atas Sakina Rapih sebagai program Inovasi nya Dinkes setelah evaluasi pada hasil Replikasi 1 dan Replikasi 2.
3. Dinkes akan melakukan replikasi (adapt dan adopt) atas Konsep pendampingan Tim Sakina Rapih pasca Program Madani berakhir di 4-5 lokus AKI AKB dan Stunting sebagaimana rekomendasi dari Dinkes, dengan full pendanaan dari APBD.
* RSR
