Memprihatinkan, Honor GTT Loteng Hanya Rp 100 Ribu Per Bulan
Citizen News 
Praya (Suara NTB) – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), H. Ahmad Supli, S.H., mengaku prihatin dengan kondisi para Guru Tidak Tetap (GTT) di daerah ini. mereka hanya diberikan honor Rp 100 ribu per bulan oleh pemerintah daerah setempat.
“Ke depan harus ada peningkatan terkait pendapatan GTT di daerah ini. Kalau hanya sekedar Rp 100 ribu per bulan, saya rasa itu jauh dari rasa keadilan,” ujar H. Ahmad Supli, S.H., pada Suara NTB, Senin, 13 Januari 2020.
Dalam hal ini, ujarnya, Pemkab Loteng juga tidak bisa disalahkan, karena kondisi anggaran daerah yang tidak memungkinkan memberikan honor yang besar bagi para GTT. Di satu sisi, para GTT juga tidak menuntut honor besar, walau sebenarnya berharap bisa memperoleh tambahan honor. Karena yang dikejar para GTT hanya soal pengakuan resmi dari pemerintah daerah yang dibuktikan dengan adanya SK pengangkatan.
“SK pengangkatan inilah yang sebenarnya paling diharapkan oleh para GTT. Di samping honor itu tadi. Karena dengan adanya SK pengangkatan tersebut, para GTT bisa mengajukan untuk sertifikasi GTT ke pemerintah pusat,” jelasnya.
Tapi terlepas dari itu semua, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memperhatikan kondisi para guru khususnya GTT di daerah ini. Salah satunya yakni dengan memberikan honor yang lebih layak. ‘’Dan, itu menjadi atensi Komisi IV DPRD Loteng ke depan,’’ tambahnya.
Dikatakannya, untuk tahun anggaran 2020 memang masih agak berat. Pasalnya, Pemkab Loteng masih dihadapkan dengan beban anggaran yang cukup berat. Selain harus menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Loteng, juga harus menyelesaikan tunggakan utang yang belum tuntas.
“Kemungkinan pada APBD Loteng 2021 mendatang, baru kita bisa bicara banyak terkait honor GTT Loteng. Karena di tahun itu beban anggaran sudah berkurang,” sebutnya.
Berapa besaran honor yang layak bagi GTT Loteng, Supli mengaku tentu itu akan menjadi bahasan dengan pemerintah daerah nantinya. Yang jelas, honor GTT harus lebih besar dari yang sekarang, karena dengan besaran honor yang sekarang ini, sulit bagi pemerintah daerah untuk menuntut lebih dari para GTT.
“Sekarang dengan honor yang hanya Rp 100 ribu per bulan, kemudian kita menuntut para GTT agar lebih disiplin dan giat menjalankan tugas tentu tidak berkeadilan. Walaupun itu bukan alasan bagi GTT untuk bermalas-malasan dalam menjalankan tugas,” ujar politisi PKS ini. Dalam arti, tuntutan dengan penghargaan berupa honor harus berimbang. Barulah bisa bicara soal disiplin dan etos kerja. (kir)
sumber : suarantb.com
“Ke depan harus ada peningkatan terkait pendapatan GTT di daerah ini. Kalau hanya sekedar Rp 100 ribu per bulan, saya rasa itu jauh dari rasa keadilan,” ujar H. Ahmad Supli, S.H., pada Suara NTB, Senin, 13 Januari 2020.
Dalam hal ini, ujarnya, Pemkab Loteng juga tidak bisa disalahkan, karena kondisi anggaran daerah yang tidak memungkinkan memberikan honor yang besar bagi para GTT. Di satu sisi, para GTT juga tidak menuntut honor besar, walau sebenarnya berharap bisa memperoleh tambahan honor. Karena yang dikejar para GTT hanya soal pengakuan resmi dari pemerintah daerah yang dibuktikan dengan adanya SK pengangkatan.
“SK pengangkatan inilah yang sebenarnya paling diharapkan oleh para GTT. Di samping honor itu tadi. Karena dengan adanya SK pengangkatan tersebut, para GTT bisa mengajukan untuk sertifikasi GTT ke pemerintah pusat,” jelasnya.
Tapi terlepas dari itu semua, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memperhatikan kondisi para guru khususnya GTT di daerah ini. Salah satunya yakni dengan memberikan honor yang lebih layak. ‘’Dan, itu menjadi atensi Komisi IV DPRD Loteng ke depan,’’ tambahnya.
Dikatakannya, untuk tahun anggaran 2020 memang masih agak berat. Pasalnya, Pemkab Loteng masih dihadapkan dengan beban anggaran yang cukup berat. Selain harus menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Loteng, juga harus menyelesaikan tunggakan utang yang belum tuntas.
“Kemungkinan pada APBD Loteng 2021 mendatang, baru kita bisa bicara banyak terkait honor GTT Loteng. Karena di tahun itu beban anggaran sudah berkurang,” sebutnya.
Berapa besaran honor yang layak bagi GTT Loteng, Supli mengaku tentu itu akan menjadi bahasan dengan pemerintah daerah nantinya. Yang jelas, honor GTT harus lebih besar dari yang sekarang, karena dengan besaran honor yang sekarang ini, sulit bagi pemerintah daerah untuk menuntut lebih dari para GTT.
“Sekarang dengan honor yang hanya Rp 100 ribu per bulan, kemudian kita menuntut para GTT agar lebih disiplin dan giat menjalankan tugas tentu tidak berkeadilan. Walaupun itu bukan alasan bagi GTT untuk bermalas-malasan dalam menjalankan tugas,” ujar politisi PKS ini. Dalam arti, tuntutan dengan penghargaan berupa honor harus berimbang. Barulah bisa bicara soal disiplin dan etos kerja. (kir)
sumber : suarantb.com