Membumikan Kemitraan Swakelola Tipe III dan CSR di Pangkep
Berita Warga 
Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) yang berperan sebagai Provinsial Support Program (PSP) dalam program USAID MADANI di Sulawesi Selatan, pada Senin lalu, (7/1) melakukan fasilitasi kegitan di Pangkep.
Kegiatan tersebut guna mempertemukan Lead Parnert Lembaga Demokrasi Pangkep (LP-Lekrac) dan jaringan OMS yang terhimpun dalam Learning Forum (LF-MABACA) dengan stakeholder di Pangkep terkait peluang kemitraan Swakelola Tipe III dan CSR.
Naris, dari LSKP mengungkapkan kalau fasilitasi serupa juga akan dilakukan ke LP yang lain di Sulawesi Selatan seperti Barru, Palopo, Luwut Utara, Bulukumba, dan Makassar.
Bertempat di ruang pertemuan di kantor Bappelitbangda, hadir perwakilan perangkat daerah seperti Kesbangpol, Dinas Kesehatan, DPMD, Kabag Pemerintahan Sekda Pangkep, dan Bappelitbangda itu sendiri. Juga, hadir dari Unit Kerja Pelayanan Jasa da Barang (UKPBJ), dan Baznas.
Melalui undangan yang disebar, penyelenggara juga melayangkan surat ke Biro Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Semen Tonasa dan BRI. Namun, perwakilan dua perusahaan tidak sempat hadir.
Junardi Jufri, FC USAID MADANI Pangkep menyampaikan jika melalui fasilitasi ini untuk saling berdiskusi tentang cara membangun kemitraan Swakelola Tipe III di Pangkep.
Swakelola Tipe III merupakan skema kemitraan yang coba dibangun pemerintah dengan Ormas-OMS yang mulai digalakkan sejak 2018 melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang kemudian diperbaharui melalui Perpres Nomor 12 tahun 2021.
“Melalui fasilitasi ini, kami berharap teridentifikasi peluang kemitraan atau kolaborasi yang bisa dilakukan antara jaringan OMS dengan stakeholder di Pangkep baik dari Pemda atau swasta,” ujar Andi Yudha Yunus, Direktur LSKP.
Kabid Sosbud Bappelitbangda, Nahjar menyambut baik kemitraan OMS dengan Pemda melalui Swakelola Tipe III. Jauh hari sebelumnya, melalui komunikasi yang dibangun, Bappelitbanda sendiri mendorong adanya modeling OMS di Pangkep mengenai hal ini.
“Harapannya tentu, Bupati ingin semua yang beliau sampaikan di RPJMD bisa terealisasi, Swakelola Tipe III ini akan terwujud ketika ada mitra OMS yang telah memenuhi persyaratan untuk bekerjasama dengan pemerintah,” ujarnya.
Di kesempatan ini UKPBJ mempresentasikan tata kelola persyaratan yang perlu dipenuhi Ormas atau OMS yang ingin membangun kemitraan dengan pemerintah. Hal mendasar tentu pada legalitas lembaga.
Junnita, dari Kabag Pemerintahan, menerangkan terkait peluang Swakelola Tipe III di kelurahan. “Saat ini kami juga berharap ada OMS yang bisa dipercaya dan mampu melakukan kolaborasi di kelurahan,” ucapnya.
Kegiatan tersebut guna mempertemukan Lead Parnert Lembaga Demokrasi Pangkep (LP-Lekrac) dan jaringan OMS yang terhimpun dalam Learning Forum (LF-MABACA) dengan stakeholder di Pangkep terkait peluang kemitraan Swakelola Tipe III dan CSR.
Naris, dari LSKP mengungkapkan kalau fasilitasi serupa juga akan dilakukan ke LP yang lain di Sulawesi Selatan seperti Barru, Palopo, Luwut Utara, Bulukumba, dan Makassar.
Bertempat di ruang pertemuan di kantor Bappelitbangda, hadir perwakilan perangkat daerah seperti Kesbangpol, Dinas Kesehatan, DPMD, Kabag Pemerintahan Sekda Pangkep, dan Bappelitbangda itu sendiri. Juga, hadir dari Unit Kerja Pelayanan Jasa da Barang (UKPBJ), dan Baznas.
Melalui undangan yang disebar, penyelenggara juga melayangkan surat ke Biro Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Semen Tonasa dan BRI. Namun, perwakilan dua perusahaan tidak sempat hadir.
Junardi Jufri, FC USAID MADANI Pangkep menyampaikan jika melalui fasilitasi ini untuk saling berdiskusi tentang cara membangun kemitraan Swakelola Tipe III di Pangkep.
Swakelola Tipe III merupakan skema kemitraan yang coba dibangun pemerintah dengan Ormas-OMS yang mulai digalakkan sejak 2018 melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang kemudian diperbaharui melalui Perpres Nomor 12 tahun 2021.
“Melalui fasilitasi ini, kami berharap teridentifikasi peluang kemitraan atau kolaborasi yang bisa dilakukan antara jaringan OMS dengan stakeholder di Pangkep baik dari Pemda atau swasta,” ujar Andi Yudha Yunus, Direktur LSKP.
Kabid Sosbud Bappelitbangda, Nahjar menyambut baik kemitraan OMS dengan Pemda melalui Swakelola Tipe III. Jauh hari sebelumnya, melalui komunikasi yang dibangun, Bappelitbanda sendiri mendorong adanya modeling OMS di Pangkep mengenai hal ini.
“Harapannya tentu, Bupati ingin semua yang beliau sampaikan di RPJMD bisa terealisasi, Swakelola Tipe III ini akan terwujud ketika ada mitra OMS yang telah memenuhi persyaratan untuk bekerjasama dengan pemerintah,” ujarnya.
Di kesempatan ini UKPBJ mempresentasikan tata kelola persyaratan yang perlu dipenuhi Ormas atau OMS yang ingin membangun kemitraan dengan pemerintah. Hal mendasar tentu pada legalitas lembaga.
Junnita, dari Kabag Pemerintahan, menerangkan terkait peluang Swakelola Tipe III di kelurahan. “Saat ini kami juga berharap ada OMS yang bisa dipercaya dan mampu melakukan kolaborasi di kelurahan,” ucapnya.
