LSKP Bersama 6 SCO Lokal di Sulsel melakukan Sharing Pembelajaran Bersama
Berita Warga 
Sharing Pembelajaran Bersama oleh 6 CSO disulsel difasiltasi oleh Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) sebagai Provincial Support Partner (PSP) Program Madani. Kegiatan ini merupakan proses pendampingan 6 SCO Mitra Utama Madani. CSO yang terlibat dalam kegiatan ini diantaranya adalah Institute Of Community Justice di Kota Makassar, Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) & Lecrak di Kabupaten Pangkep, PPO Daun Hijau di Kabupaten Barru, Yayasan Bumi Saweri Gading (YBS) di Kota Palopo, Wallacea di Kabupaten Luwu Utara dan PD Nasyiatul Aisyiyah Bulukumba.
Kegiatan ini berlansung selama 3 Hari yaitu Jumat-Sabtu, 26-27 Juni 2021, dan Hari ini merupakan hari ketiga Senin, 5 Juli 2021 melalui Zoom Meeting.
kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan pengetahuan dan berbagi pengalaman lintas wilayah terkait praktik baik LP/Mitra Utama Madani.
Pada Hari pertama Sharing Pembelajaran dengan tema Koalisi Stop Perkawinan Anak yang dibawakan ICJ Makassar dan Kemitraan Lembaga sosial oleh PDNA Bulukumba yang berfokus pada cara bekerjasama dengan Baznas.
ICJ Membentuk Koalisi mengingat Tingginya angka Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan, dan Kurangnya koordinasi multipihak dan multisector dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). ICJ menyampaikan hal yang dilakukan Bersama dalam koalisi seperti KAMPANYE PPA Melalui Media Sosial, Sosialisasi Ke Sekolah (Road To School), Mendorong keterlibatan multistakeholder, aksi sosial dan memsiapkan Media Kampanye.
Kemitraan Lembaga sosial oleh PDNA Bulukumba yang berfokus pada cara bekerjasama dengan Baznas. Tahun 2020 Nasyiatul Aisyiyah telah menjalin kerjasama program dengan Baznas, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba dimana Perjanjian Kerja sama tersebut berlaku mulai tahun 2020 hingga 2023 ( Tiga tahun). Proses Kerjasama dilakukan dengan Pelibatan Stakeholer terkait (Pemda, OPD, Badan Amal, media, dll) pada setiap kegiatan PDNA dan Tindak lanjut MoU: “Membangun kepercayaan publik terhadap PDNA”.
Di Hari Kedua Diskusi dengan tema Mengakses program pemerintah oleh Yasmib Sulawesi dengan fokus pada Isu Swakelola Tipe 3, dan pengelolaan dana desa yang inklusif oleh Wallacea. Yasmib memberikan Tambahan bahwa dalam pengelolaan Tipe 3 yang harus dilakukan adalah Melengkapi administrasi/legitimasi Ormas sesuai dengan persyaratan, Mendaftarkan ormas dalam database Pemerintah Daerah, dan Membuka/memelihara jaringan dengan OPD/Pemerintah Daerah.
Wallacea pada diskusi ini menyampaikan Strategi Akses Dana Desa yang Inklusif. Strategi yang dilakukan adalah Pembentukan Forum Peduli Kelompok Rentan di 3 Desa Piloting, Peningkatan Kapasitas CSO Lokal dan Forum Peduli Kelompok Rentan, Audit Sosial terhadap Penggunaan Dana Desa, dan Penyusunan Maklumat Penggunaan Dana Desa Pro Inklusi (Tingkat Desa-Kabupaten)
Dalam Sesi hari Ketiga PPO Daun Hijau menyampaikan pembelajaran , strategi advokasi dan pengawalan anggaran Dinas Dukcapil Kab. Barru. PPO daun Hijau menyampaikan Urgensi pengawalan seperti (1) Program Dukcapil merupakan prioritas nasional via program Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (2) ada 5 inovasi Dukcapil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat: dan (3) Hubungan emosional yang baik antara PPO Daun Hijau/FC dengan TAPD/BAnggar
Sesi ketiga juga YBS Palopo sharing pembelajaran kepada peserta diskusi dengan tema Mengolah Sampah Organik. Penyebab utama dari masalah ini setidaknya ada 4 hal, yaitu :
1) Kurangnya Pemahaman Masyarakat dalam pengelolaan sampah,
2) Regulasi/aturan belum dijalankan secara maksimal (Perda dan Jastrada)
3) Masih kurangnya pendekatan Pemerintah dalm menerapkan Metode pengelolaan sampah yang inovatif,
4) Perguruan tinggi belum memiliki program pengelolaan sampah
Kegiatan ini berlansung selama 3 Hari yaitu Jumat-Sabtu, 26-27 Juni 2021, dan Hari ini merupakan hari ketiga Senin, 5 Juli 2021 melalui Zoom Meeting.
kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan pengetahuan dan berbagi pengalaman lintas wilayah terkait praktik baik LP/Mitra Utama Madani.
Pada Hari pertama Sharing Pembelajaran dengan tema Koalisi Stop Perkawinan Anak yang dibawakan ICJ Makassar dan Kemitraan Lembaga sosial oleh PDNA Bulukumba yang berfokus pada cara bekerjasama dengan Baznas.
ICJ Membentuk Koalisi mengingat Tingginya angka Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan, dan Kurangnya koordinasi multipihak dan multisector dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). ICJ menyampaikan hal yang dilakukan Bersama dalam koalisi seperti KAMPANYE PPA Melalui Media Sosial, Sosialisasi Ke Sekolah (Road To School), Mendorong keterlibatan multistakeholder, aksi sosial dan memsiapkan Media Kampanye.
Kemitraan Lembaga sosial oleh PDNA Bulukumba yang berfokus pada cara bekerjasama dengan Baznas. Tahun 2020 Nasyiatul Aisyiyah telah menjalin kerjasama program dengan Baznas, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba dimana Perjanjian Kerja sama tersebut berlaku mulai tahun 2020 hingga 2023 ( Tiga tahun). Proses Kerjasama dilakukan dengan Pelibatan Stakeholer terkait (Pemda, OPD, Badan Amal, media, dll) pada setiap kegiatan PDNA dan Tindak lanjut MoU: “Membangun kepercayaan publik terhadap PDNA”.
Di Hari Kedua Diskusi dengan tema Mengakses program pemerintah oleh Yasmib Sulawesi dengan fokus pada Isu Swakelola Tipe 3, dan pengelolaan dana desa yang inklusif oleh Wallacea. Yasmib memberikan Tambahan bahwa dalam pengelolaan Tipe 3 yang harus dilakukan adalah Melengkapi administrasi/legitimasi Ormas sesuai dengan persyaratan, Mendaftarkan ormas dalam database Pemerintah Daerah, dan Membuka/memelihara jaringan dengan OPD/Pemerintah Daerah.
Wallacea pada diskusi ini menyampaikan Strategi Akses Dana Desa yang Inklusif. Strategi yang dilakukan adalah Pembentukan Forum Peduli Kelompok Rentan di 3 Desa Piloting, Peningkatan Kapasitas CSO Lokal dan Forum Peduli Kelompok Rentan, Audit Sosial terhadap Penggunaan Dana Desa, dan Penyusunan Maklumat Penggunaan Dana Desa Pro Inklusi (Tingkat Desa-Kabupaten)
Dalam Sesi hari Ketiga PPO Daun Hijau menyampaikan pembelajaran , strategi advokasi dan pengawalan anggaran Dinas Dukcapil Kab. Barru. PPO daun Hijau menyampaikan Urgensi pengawalan seperti (1) Program Dukcapil merupakan prioritas nasional via program Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (2) ada 5 inovasi Dukcapil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat: dan (3) Hubungan emosional yang baik antara PPO Daun Hijau/FC dengan TAPD/BAnggar
Sesi ketiga juga YBS Palopo sharing pembelajaran kepada peserta diskusi dengan tema Mengolah Sampah Organik. Penyebab utama dari masalah ini setidaknya ada 4 hal, yaitu :
1) Kurangnya Pemahaman Masyarakat dalam pengelolaan sampah,
2) Regulasi/aturan belum dijalankan secara maksimal (Perda dan Jastrada)
3) Masih kurangnya pendekatan Pemerintah dalm menerapkan Metode pengelolaan sampah yang inovatif,
4) Perguruan tinggi belum memiliki program pengelolaan sampah
