Komitmen Pembangunan Sektor Kesehatan Dalam RPJMD Wonosobo Dikupas Dalam Literasi Publik
Berita Warga 
WONOSOBO - Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 telah ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.
Setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) maka RPJMD perlu disosialisasikan kepada jajaran pemerintah kabupaten (pemkab) Wonosobo dan juga masyarakat Kabupaten Wonosobo secara umum. Hal itu mengemuka dalam acara literasi publik tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenegah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 yang diselenggarakan Kita Institute dan Forum Madani Wonosobo, Selasa (5/10/2021).
Suwondo Yudistiro, Ketua Komisi A DPRD Wonosobo yang hadir pada acara literasi tersebut sebagai salah satu narasumber mengatakan bahwa sosialisasi RPJMD itu sangat penting.
"Sosialisasi itu dimaksudkan agar jajaran pemerintah kabupaten memahami esensi RPJMD dan menurunkannya menjadadi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sementara itu, sosialisasi RPJMD bagi masyarakat dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan selanjutnya bisa memberikan kontribusinya baik dalam bentuk partisipasi publik maupun pengawasan publik", papar Suwondo yang juga Ketua Tim Penyusun Visi dan Misi Calon Bupati/Wakil Bupati Afif/Albar.
Diterangkan oleh Suwondo bahwa RPJMD itu berisi gagasan pembangunan daerah yang ideal. Namun dalam pelaksanaannya bisa saja menemui banyak kendala terutama terkait dengan keterbatasan anggaran akibat pandemi Covid 19.
"Dari sisi konsep, RPJMD sangat ideal dan diharapkan bisa menjawab setidaknya 4 isu strategis daerah. Namun RPJMD akan berimplikasi pada ketersediaan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, dengan adanya keterbatasan anggaran akibat pandemi Covid 19, perlu dibuat skala prioritas", lanjutnya.
Suwondo juga menjelaskan bahwa APBD Wonosobo dalam KUA PPAS Tahun 2022 dan perubahan tahun 2021 diproyeksikan sekitar Rp.2 triliun lebih. Namun dirinya mengakui bahwa anggaran yang murni bisa dialokasikan untuk pemenuhan pembangunan sesuai dengan RPJMD masih sangat kecil, sekitar Rp.600 miliar.
Sementara itu, sektor pelayanan dasar yang menyangkut pembangunan kualitas sumber daya manusia, sangat terkait dengan misi kesatu dan ketiga dari lima misi Bupati Wonosobo sebagaimana termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Salah satu pelayanan dasar masyarakat yang penting untuk mendapatkan perhatian adalah sektor kesehatan.
Hal itu disampaikan oleh Setyana Dewi, narasumber dari Bappeda Kabupaten Wonosobo. Menurut Dewi, data menunjukkan bahwa angka kesakitan masyarakat Wonosobo tahun 2020 masih tinggi (20,09) dan berada di atas angka kesakitan provinsi Jawa Tengah (16,86).
Terkait dengan hal itu maka strategi yang ditempuh adalah dengan meningkatkan kualitas kesehatan untuk pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkelanjutan, Diantaranya melalui 4 kebijakan yakni peningkatan mutu dan keterjangkauan layanan, peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kedaruratan kesehatan, serta meningkatkan optimalisasi peran aktif dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
Pada kesempatan sama, Heriyono sebagai narasumber dari Dinkes Kabupaten Wonosobo menjelaskan bahwa pihaknya akan menjalankan prioritas program sebagai implementasi RPJMD. Diantaranya dengan pemenuhan sarpras kesehatan dasar di puskesmas, pengembangan rumah sakit rujukan, penurunan stunting, dan penguatan sistem kesehatan
Namun demikian, Heri mengatakan bahwa prioritas itu bisa dicapai dengan dukungan masyarakat.
"Jika pemerintah saja yang menjalankan itu, nampaknya berat. Oleh sebab itu keberhasilan pembangunan sektor kesehatan juga terkait dengan seberapa besar partisipasi masyarakat, termasuk diantaranya Forum Madani Wonosobo," pungkasnya.
Courtesy: SABAKOTA.ID
Setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) maka RPJMD perlu disosialisasikan kepada jajaran pemerintah kabupaten (pemkab) Wonosobo dan juga masyarakat Kabupaten Wonosobo secara umum. Hal itu mengemuka dalam acara literasi publik tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenegah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 yang diselenggarakan Kita Institute dan Forum Madani Wonosobo, Selasa (5/10/2021).
Suwondo Yudistiro, Ketua Komisi A DPRD Wonosobo yang hadir pada acara literasi tersebut sebagai salah satu narasumber mengatakan bahwa sosialisasi RPJMD itu sangat penting.
"Sosialisasi itu dimaksudkan agar jajaran pemerintah kabupaten memahami esensi RPJMD dan menurunkannya menjadadi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sementara itu, sosialisasi RPJMD bagi masyarakat dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan selanjutnya bisa memberikan kontribusinya baik dalam bentuk partisipasi publik maupun pengawasan publik", papar Suwondo yang juga Ketua Tim Penyusun Visi dan Misi Calon Bupati/Wakil Bupati Afif/Albar.
Diterangkan oleh Suwondo bahwa RPJMD itu berisi gagasan pembangunan daerah yang ideal. Namun dalam pelaksanaannya bisa saja menemui banyak kendala terutama terkait dengan keterbatasan anggaran akibat pandemi Covid 19.
"Dari sisi konsep, RPJMD sangat ideal dan diharapkan bisa menjawab setidaknya 4 isu strategis daerah. Namun RPJMD akan berimplikasi pada ketersediaan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, dengan adanya keterbatasan anggaran akibat pandemi Covid 19, perlu dibuat skala prioritas", lanjutnya.
Suwondo juga menjelaskan bahwa APBD Wonosobo dalam KUA PPAS Tahun 2022 dan perubahan tahun 2021 diproyeksikan sekitar Rp.2 triliun lebih. Namun dirinya mengakui bahwa anggaran yang murni bisa dialokasikan untuk pemenuhan pembangunan sesuai dengan RPJMD masih sangat kecil, sekitar Rp.600 miliar.
Sementara itu, sektor pelayanan dasar yang menyangkut pembangunan kualitas sumber daya manusia, sangat terkait dengan misi kesatu dan ketiga dari lima misi Bupati Wonosobo sebagaimana termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Salah satu pelayanan dasar masyarakat yang penting untuk mendapatkan perhatian adalah sektor kesehatan.
Hal itu disampaikan oleh Setyana Dewi, narasumber dari Bappeda Kabupaten Wonosobo. Menurut Dewi, data menunjukkan bahwa angka kesakitan masyarakat Wonosobo tahun 2020 masih tinggi (20,09) dan berada di atas angka kesakitan provinsi Jawa Tengah (16,86).
Terkait dengan hal itu maka strategi yang ditempuh adalah dengan meningkatkan kualitas kesehatan untuk pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkelanjutan, Diantaranya melalui 4 kebijakan yakni peningkatan mutu dan keterjangkauan layanan, peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kedaruratan kesehatan, serta meningkatkan optimalisasi peran aktif dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
Pada kesempatan sama, Heriyono sebagai narasumber dari Dinkes Kabupaten Wonosobo menjelaskan bahwa pihaknya akan menjalankan prioritas program sebagai implementasi RPJMD. Diantaranya dengan pemenuhan sarpras kesehatan dasar di puskesmas, pengembangan rumah sakit rujukan, penurunan stunting, dan penguatan sistem kesehatan
Namun demikian, Heri mengatakan bahwa prioritas itu bisa dicapai dengan dukungan masyarakat.
"Jika pemerintah saja yang menjalankan itu, nampaknya berat. Oleh sebab itu keberhasilan pembangunan sektor kesehatan juga terkait dengan seberapa besar partisipasi masyarakat, termasuk diantaranya Forum Madani Wonosobo," pungkasnya.
Courtesy: SABAKOTA.ID
