Kita Institute dan Forum Madani Wonosobo Usulkan Perubahan Perbup 32 Tahun 2019
Berita Warga 
WONOSOBO - Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak terus mendapatkan perhatian para penggiat organisasi masyarakat yakni Kita Institute dan Forum Madani Wonosobo.
Kedua organisasi masyarakat itu menyelenggaraan pertemuan koordinasi untuk memperkuat advokasi dengan isu penguatan akses masyarakat terhadap Dana Sosial Ibu Bersalin (Dasolin) dan Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin), Kamis (19/1/2023).
Kedua isu tersebut sengaja diangkat karena Kita Institute beralasan bahwa perhatian terhadap ibu bersalin itu sangat berpengaruh pada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kemataian Bayi (AKB) Hal itu juga menjadi bagian dari dukungan Kita Institute terhadap program kesehatan yang dicanangkan Pemerintah kabupaten Wonosobo.
Direktur Kita Institute, Eka Munfarida, dalam sambutannya mengatakan bahwa Kita Institute dan Forum Madani Wonosobo dengan didukung oleh USAID Madani, berupaya untuk berkontribusi dalam pembangunan sektor kesehatan.
Dikatakan oleh Eka bahwa sektor kesehatan sangat penting karena merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, kulaitas kesehatan masyarakat akan menentukan kualitas sumber daya manusia sehingga berpengaruh pada masa depan bangsa dan negara.
Salah satu sisi penting dari pembangunan kesehatan adalah penyiapan pembiayaan persalinan terutama bagi ibu bersalin yang tidak memiliki kepesertaan JKN. Keterbatasan biaya akibat kemiskinan seringkali menjadi penyebab kematian ibu bersalain maupun bayinya.
Pertemuan koordinasi itu dihadiri oleh unsur-unsur Pemerintah Kabupaten Wonosobo, diantaranya Dinas Kesehatan, Bappeda, DPPKBPPA, dan Bagian Hukum Setda.
Para peserta pertemuan banyak menyoroti adanya Sisa Dana Tabulin yang tidak terserap. Terkait dengan hal itu, agar Sisa Dana Tabulin itu berdayaguna maka Perbup Wonosobo Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Tabungan Ibu Bersalin di kabupaten Wonosobo, perlu dilakukan perubahan.
Diusulkan agar pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, tidak lagi oleh Camat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat di Kabupaten Wonosobo dapat mengakses dana itu untuk kepentingan persalinan.
Baca Juga: GMNI Menentang Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa karena Hambat Regenerasi Kepemimpinan
Selain itu, peserta juga mendorong agar Universal Health Coverage (UHC) dapat dimaksimalkan mencapai 95% agar akses pembiayaan kesehatan masyarakat bisa tercover oleh UHC.
Terkait dengan hal itu maka update DTKS harus dilakukan agar diperoleh proyeksi kebutuhan anggaran secara akurat. Disamping itu, masyarakat perlu terus diedukasi agar mereka yang mampu tidak menggunakan fasilitas PBI.**
Kedua organisasi masyarakat itu menyelenggaraan pertemuan koordinasi untuk memperkuat advokasi dengan isu penguatan akses masyarakat terhadap Dana Sosial Ibu Bersalin (Dasolin) dan Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin), Kamis (19/1/2023).
Kedua isu tersebut sengaja diangkat karena Kita Institute beralasan bahwa perhatian terhadap ibu bersalin itu sangat berpengaruh pada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kemataian Bayi (AKB) Hal itu juga menjadi bagian dari dukungan Kita Institute terhadap program kesehatan yang dicanangkan Pemerintah kabupaten Wonosobo.
Direktur Kita Institute, Eka Munfarida, dalam sambutannya mengatakan bahwa Kita Institute dan Forum Madani Wonosobo dengan didukung oleh USAID Madani, berupaya untuk berkontribusi dalam pembangunan sektor kesehatan.
Dikatakan oleh Eka bahwa sektor kesehatan sangat penting karena merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, kulaitas kesehatan masyarakat akan menentukan kualitas sumber daya manusia sehingga berpengaruh pada masa depan bangsa dan negara.
Salah satu sisi penting dari pembangunan kesehatan adalah penyiapan pembiayaan persalinan terutama bagi ibu bersalin yang tidak memiliki kepesertaan JKN. Keterbatasan biaya akibat kemiskinan seringkali menjadi penyebab kematian ibu bersalain maupun bayinya.
Pertemuan koordinasi itu dihadiri oleh unsur-unsur Pemerintah Kabupaten Wonosobo, diantaranya Dinas Kesehatan, Bappeda, DPPKBPPA, dan Bagian Hukum Setda.
Para peserta pertemuan banyak menyoroti adanya Sisa Dana Tabulin yang tidak terserap. Terkait dengan hal itu, agar Sisa Dana Tabulin itu berdayaguna maka Perbup Wonosobo Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Tabungan Ibu Bersalin di kabupaten Wonosobo, perlu dilakukan perubahan.
Diusulkan agar pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, tidak lagi oleh Camat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat di Kabupaten Wonosobo dapat mengakses dana itu untuk kepentingan persalinan.
Baca Juga: GMNI Menentang Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa karena Hambat Regenerasi Kepemimpinan
Selain itu, peserta juga mendorong agar Universal Health Coverage (UHC) dapat dimaksimalkan mencapai 95% agar akses pembiayaan kesehatan masyarakat bisa tercover oleh UHC.
Terkait dengan hal itu maka update DTKS harus dilakukan agar diperoleh proyeksi kebutuhan anggaran secara akurat. Disamping itu, masyarakat perlu terus diedukasi agar mereka yang mampu tidak menggunakan fasilitas PBI.**
