KETUA DPRD WONOSOBO SETUJU AGENDAKAN BEDAH PERDA PELAYANAN PUBLIK
Berita Warga 
Sejumlah aktifis organisasi masyarakat sipil (OMS) di Wonosobo menghadap pimpinan DPRD Wonosobo untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada Jumat (7/4/2020). Para aktifis itu terdiri dari Sarwanto Priadhi (FC Madani), Astin (Mafindo), Eka Munfarida (KITA Institute), Hasmi (PMII), Alan (HMI), dan Bayu Surya (MP3). Sementara dari jajaran pimpinan yang menerima adalah Afif Nurhidayat (Ketua Dewan) dan didampingi oleh M. Albar (Wakil Ketua Dewan).
Menurut Sarwanto, kehadiran para aktivis OMS itu untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dari hasil diskusi tentang pelayanan publik di Wonosobo. “Pelayanan publik di Wonosobo berada pada zona kuning dengan skor tipis 54,88. Ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik belum memuaskan, perlu ditingkatkan sesuai dengan standar prima”, katanya mengawali pembicaraan.
Rendahnya skor pelayanan publik di Wonosobo tidak terlepas dari beberapa faktor yaitu regulasi, standar layanan, dan sumber daya manusia. “Ketiga faktor itu akan meberikan performa pelayanan publik. Makin baik ketersediaan ketiga faktor itu, akan makin baik pula kualitas layanan publiknya”, lanjut Sarwanto yang juga mantan anggota DPRD Wonosobo.
Sementara itu, Astin (Mafindo) menyampaikan keperihatinannya terhadap kualitas pelayanan publik. Menurut Astin, pelayanan publik adalah hak masyarakat yang harus dijamin pemerintah. “Kabupaten Wonosobo telah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten ramah HAM. Maka hal itu menghasilkan konsekuensi agar Wonosobo menjamin hak masyarakat terutama yang terkait dengan pelayanan dasar. Adapun pelayanan itu harus dengan standar yang jelas sesuai dengan amanat UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik.
Lain lagi dengan Eka Munfarida (KITA Institute) yang konsen dengan isu perlindungan perempuan dan anak. Eka mengungkapkan fakta yang ditemukan di masyarakat bahwa pelayanan publik di masa pandemi Covid 19 ini harus maampu menghadirkan kepuasan masyarakat sekaligus rasa aman bagi masyarakat. “Pelayanan publik di masa pandemi masih biasa-biasa saja, padahal mestinya harus dilakukan dengan standar pelayanan baru sesuai dengan adaptasi normal baru tanpa mengurangi kualitas layanan”, kata Eka.
Aktivis PMII, Hasmi, menyoroti pelayanan pendidikan di Wonosobo yang hingga kini belum menunjukkan peningkatan signifikan. Menurut Hasmi, pemerintah daearah mestinya bisa lebih maksimal lagi dalam melakukan pelayanan pendidikan terutama di tingkat pendidikan dasar 9 tahun. “Pendidikan setingkat SMA sudah menjadi tugas propinsi maka kabupaten tinggal melayani pendidikan dasar. Maka, mestinya segala daya upaya bisa dicurahkan ke pendidikan dasar sehingga indek pendidikan masyarakat bisa meningkat”, ujar Hasmi.
Atas banyaknya masukan dari para aktivis OMS, Ketua DPRD Wonosobo, Afif Nurhidayat, memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi. Afif bahkan berkali-kali mengucapkan terimakasih karena banyak masukan, pendapat, saran, dan kritik yang sangat konstruktif dan berguna bagi kemajuan Wonosobo. Afif juga merasakan hal yang sama dengan para aktivis OMS. “Saya juga merasakan hal yang sama. Perihatin karena banyak kendala yang belum segera diatasi sehingga pelayanan terhadap masyarakat seperti jalan di tempat. Belum banyak capaian. Oleh sebab itu, masukan dari para aktivis seperti membangunkan tidurnya kita selama ini. Oleh sebab itu, DPRD berkomitmen untuk segera menindaklanjuti sesuai dengan porsinya dewan”, kata Afif tegas.
Afif akan merencanakan untuk melakukan bedah perda pelayanan publik agar tahu apa yang perlu diatur sesuai amanat UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik. “Saya pikir nanti Komisi A dan Badan Pembuat Perda perlu berdiskusi dengan para aktivis OMS agar menemukan titik temu sebagai kerangka dasar regulasi”, lanjut Afif.
Afif juga berjanji akan membicarakan hal-hal lainnya dengan pihak pemerintah kabupaten Wonosobo karena pihak pemerintah kabupaten adalah badan eksekutif yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
Menurut Sarwanto, kehadiran para aktivis OMS itu untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dari hasil diskusi tentang pelayanan publik di Wonosobo. “Pelayanan publik di Wonosobo berada pada zona kuning dengan skor tipis 54,88. Ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik belum memuaskan, perlu ditingkatkan sesuai dengan standar prima”, katanya mengawali pembicaraan.
Rendahnya skor pelayanan publik di Wonosobo tidak terlepas dari beberapa faktor yaitu regulasi, standar layanan, dan sumber daya manusia. “Ketiga faktor itu akan meberikan performa pelayanan publik. Makin baik ketersediaan ketiga faktor itu, akan makin baik pula kualitas layanan publiknya”, lanjut Sarwanto yang juga mantan anggota DPRD Wonosobo.
Sementara itu, Astin (Mafindo) menyampaikan keperihatinannya terhadap kualitas pelayanan publik. Menurut Astin, pelayanan publik adalah hak masyarakat yang harus dijamin pemerintah. “Kabupaten Wonosobo telah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten ramah HAM. Maka hal itu menghasilkan konsekuensi agar Wonosobo menjamin hak masyarakat terutama yang terkait dengan pelayanan dasar. Adapun pelayanan itu harus dengan standar yang jelas sesuai dengan amanat UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik.
Lain lagi dengan Eka Munfarida (KITA Institute) yang konsen dengan isu perlindungan perempuan dan anak. Eka mengungkapkan fakta yang ditemukan di masyarakat bahwa pelayanan publik di masa pandemi Covid 19 ini harus maampu menghadirkan kepuasan masyarakat sekaligus rasa aman bagi masyarakat. “Pelayanan publik di masa pandemi masih biasa-biasa saja, padahal mestinya harus dilakukan dengan standar pelayanan baru sesuai dengan adaptasi normal baru tanpa mengurangi kualitas layanan”, kata Eka.
Aktivis PMII, Hasmi, menyoroti pelayanan pendidikan di Wonosobo yang hingga kini belum menunjukkan peningkatan signifikan. Menurut Hasmi, pemerintah daearah mestinya bisa lebih maksimal lagi dalam melakukan pelayanan pendidikan terutama di tingkat pendidikan dasar 9 tahun. “Pendidikan setingkat SMA sudah menjadi tugas propinsi maka kabupaten tinggal melayani pendidikan dasar. Maka, mestinya segala daya upaya bisa dicurahkan ke pendidikan dasar sehingga indek pendidikan masyarakat bisa meningkat”, ujar Hasmi.
Atas banyaknya masukan dari para aktivis OMS, Ketua DPRD Wonosobo, Afif Nurhidayat, memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi. Afif bahkan berkali-kali mengucapkan terimakasih karena banyak masukan, pendapat, saran, dan kritik yang sangat konstruktif dan berguna bagi kemajuan Wonosobo. Afif juga merasakan hal yang sama dengan para aktivis OMS. “Saya juga merasakan hal yang sama. Perihatin karena banyak kendala yang belum segera diatasi sehingga pelayanan terhadap masyarakat seperti jalan di tempat. Belum banyak capaian. Oleh sebab itu, masukan dari para aktivis seperti membangunkan tidurnya kita selama ini. Oleh sebab itu, DPRD berkomitmen untuk segera menindaklanjuti sesuai dengan porsinya dewan”, kata Afif tegas.
Afif akan merencanakan untuk melakukan bedah perda pelayanan publik agar tahu apa yang perlu diatur sesuai amanat UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik. “Saya pikir nanti Komisi A dan Badan Pembuat Perda perlu berdiskusi dengan para aktivis OMS agar menemukan titik temu sebagai kerangka dasar regulasi”, lanjut Afif.
Afif juga berjanji akan membicarakan hal-hal lainnya dengan pihak pemerintah kabupaten Wonosobo karena pihak pemerintah kabupaten adalah badan eksekutif yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
