Kebaikan Pembangunan untuk Disabilitas
Berita Warga 
Saya tak ingin serius menuliskan ini. Cukuplah keseriusan saya hanya ketika memandu kegiatan Multistakeholder Meeting atau pertemuan para pengampu kebijakan yang digagas oleh Komunitas GUSDURian Makassar. Hehe. Ide kegiatan ini sebenarnya berangkat dari kepedulian kelompok muda GUSDURian Makassar terhadap isu disabilitas.
Sejatinya, saya pribadi mencemplungkan diri ke dalam isu ini adalah perkara ridho Tuhan. Maksud saya mungkin Tuhan sudah mempersiapkan saya. Ketika putri pertama saya lahir dalam keadaan sebagai penyandang disabilitas, itulah mungkin awalnya. Hingga saat ini saya sebenarnya adalah orang yang senantiasa berpikir tentang yang seharusnya dilakukan, ketimbang yang seadanya saja. Sehingga perjumpaan-perjumpaan saya pada berbagai kendala dan hambatan dalam membesarkan putri saya mungkin menjadi pemicu terlibatnya saya menjadi pegiat isu disabilitas.
Putri saya yang penyandang disability learning atau masuk dalam kategori disabilitas intelektual dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, akan menjelang usianya 13 tahun di Juli tahun depan. Membersamainya sejauh ini, adalah sebuah pergulatan yang menempa saya menjadi aktif menyuarakan hak-hak disabilitas.
Hehehe. Cukuplah curhatan saya di atas menjadi pengantar. Mari berbicara lebih lebar tentang disabilitas dan demokrasi. Pun tentang disabilitas dan pembangunan yang inklusif.
Disabilitas dan demokrasi menjadi tren setidaknya ketika Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) digaungkan dengan prinsip No One Left Behind atau tak ada seorang pun yang tertinggal. Prinsip ini melayangkan ingatan kita pada salah satu jenis kelompok rentan dalam kehidupan masyarakat, yaitu disabilitas. Keberadaan mereka senyatanya cukup banyak tidak dipertimbangkan dalam proses pembangunan. Buktinya? Banyak. Lihat saja misalnya di kota kita belum ada pusat terapi yang mudah diakses oleh berbagai kalangan, kemudian infrastruktur yang belum memadai untuk diakses oleh para disabilitas, ataupun institusi pendidikan yang belum banyak memberikan ruang dan merespons keadaan mereka, sehingga para orangtua harus betul-betul membanting tulang untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas untuk mereka.
Sebagai orang yang lima belas tahun bekerja mendampingi pemerintah kota menyelenggarakan pembangunan, isu disabilitas belum menjadi perhatian banyak pihak, kecuali mungkin baru beberapa tahun belakangan. Cukup terlambat jika dibandingkan dengan aksi pembangunan di beberapa negara maju yang telah mempertimbangkan keberadaan disabilitas dalam melaksanakan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik. Contoh saja di Jerman, ketika seorang keluarga memiliki anak dengan sindrom down, maka pengasuh atau keluarga yang mendampingi disabilitas tersebut akan diberikan fasilitas tunjangan hidup setiap bulannya, belum lagi ketika mereka mengakses transportasi publik yang gratis bagi anak dengan disabilitas mereka. Atau misalnya saja zona penyeberangan jalan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sahabat netra kita melalui seperangkat bunyi di tiang lampu lalu lintasnya, sehingga memungkinkan mereka untuk menyebrang secara mandiri. Ah, banyak sekali rasanya yang harus dikerjakan oleh kita semua, apalagi pemerintah kota untuk menunaikan hak disabilitas.
Penulis: Andi Nur Fitri Balasong
Selengkapnya: https://gusdurian.net/2023/12/13/kebaikan-pembangunan-untuk-disabilitas/
Sejatinya, saya pribadi mencemplungkan diri ke dalam isu ini adalah perkara ridho Tuhan. Maksud saya mungkin Tuhan sudah mempersiapkan saya. Ketika putri pertama saya lahir dalam keadaan sebagai penyandang disabilitas, itulah mungkin awalnya. Hingga saat ini saya sebenarnya adalah orang yang senantiasa berpikir tentang yang seharusnya dilakukan, ketimbang yang seadanya saja. Sehingga perjumpaan-perjumpaan saya pada berbagai kendala dan hambatan dalam membesarkan putri saya mungkin menjadi pemicu terlibatnya saya menjadi pegiat isu disabilitas.
Putri saya yang penyandang disability learning atau masuk dalam kategori disabilitas intelektual dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, akan menjelang usianya 13 tahun di Juli tahun depan. Membersamainya sejauh ini, adalah sebuah pergulatan yang menempa saya menjadi aktif menyuarakan hak-hak disabilitas.
Hehehe. Cukuplah curhatan saya di atas menjadi pengantar. Mari berbicara lebih lebar tentang disabilitas dan demokrasi. Pun tentang disabilitas dan pembangunan yang inklusif.
Disabilitas dan demokrasi menjadi tren setidaknya ketika Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) digaungkan dengan prinsip No One Left Behind atau tak ada seorang pun yang tertinggal. Prinsip ini melayangkan ingatan kita pada salah satu jenis kelompok rentan dalam kehidupan masyarakat, yaitu disabilitas. Keberadaan mereka senyatanya cukup banyak tidak dipertimbangkan dalam proses pembangunan. Buktinya? Banyak. Lihat saja misalnya di kota kita belum ada pusat terapi yang mudah diakses oleh berbagai kalangan, kemudian infrastruktur yang belum memadai untuk diakses oleh para disabilitas, ataupun institusi pendidikan yang belum banyak memberikan ruang dan merespons keadaan mereka, sehingga para orangtua harus betul-betul membanting tulang untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas untuk mereka.
Sebagai orang yang lima belas tahun bekerja mendampingi pemerintah kota menyelenggarakan pembangunan, isu disabilitas belum menjadi perhatian banyak pihak, kecuali mungkin baru beberapa tahun belakangan. Cukup terlambat jika dibandingkan dengan aksi pembangunan di beberapa negara maju yang telah mempertimbangkan keberadaan disabilitas dalam melaksanakan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik. Contoh saja di Jerman, ketika seorang keluarga memiliki anak dengan sindrom down, maka pengasuh atau keluarga yang mendampingi disabilitas tersebut akan diberikan fasilitas tunjangan hidup setiap bulannya, belum lagi ketika mereka mengakses transportasi publik yang gratis bagi anak dengan disabilitas mereka. Atau misalnya saja zona penyeberangan jalan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sahabat netra kita melalui seperangkat bunyi di tiang lampu lalu lintasnya, sehingga memungkinkan mereka untuk menyebrang secara mandiri. Ah, banyak sekali rasanya yang harus dikerjakan oleh kita semua, apalagi pemerintah kota untuk menunaikan hak disabilitas.
Penulis: Andi Nur Fitri Balasong
Selengkapnya: https://gusdurian.net/2023/12/13/kebaikan-pembangunan-untuk-disabilitas/
