Kawal Perkembangan Raperda Lapak UMKM, FORPEMMA Audiensi dengan DPRD Kota Madiun
Berita Warga 
Bambu Nusantara- FORPEMMA terus mengawal perkembangan raperda UMKM di Kota Madiun. Kali ini, setidaknya ada enam poin yang direkomendasikan forum itu kepada DPRD setempat dalam audiensi pada Senin (3/4/2023).
Direktur Program Bambu Nusantara, selaku OMS lead partner USAID MADANI, Titik Sugianti mengatakan audiensi ini merupakan tindak lanjut permohonan FORPEMMA yang diajukan pada Februari lalu.
"Enam poin ini kami sampaikan untuk kemanfaatan bersama. Khususnya bagi FORPEMMA yang selama ini sudah memberikan kontribusi yang Baik bagi perkembangan UMKM di Kota Madiun, katanya Sabtu (8/4/2023).
Enam poin yang masuk dalam policy brief itu meliputi perlu adanya regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Kedua, meningkatkan intensitas sosialisasi dan akses kepada masyarakat. Ketiga, mendorong kelurahan untuk membuat perencanaan dalam penguatan lapak melalui pelatihan.
Sedangkan poin keempat, lanjut Titik yakni terkait meminta pemerintah kota madiun berkolaborasi dengan masyarakat sipil. Khususnya dalam mengakomodasi lintas sektor dan media dalam proses pelaksanaan dan monitoring.
"Tidak kalah penting yakni poin lima, tentang penekanan dalam desain lapak UMKM yang inklusif. Sehingga para penyandang difabel serta para perempuan dalam hal ini ibu hamil dan menyusui bisa nyaman saat berada di lapak tersebut," paparnya.
Terakhir, lanjut Titik yakni mendorong keberlanjutan lapak UMKM Program Kelurahan Mandiri melalui pendampingan. Sehingga bisa terwujud lapak UMKM yang memiliki standar dan berkualitas.
Audiensi yang dilaksanakan di salah satu ruang kantor DPRD Kota Madiun itu, dipimpin langsung Ketua DPRD Andi Raya Bagus Niko. Audiensi berlangsung ķhidmat, dengan keikutsertaan sejumlah perwakilan dinas terkait. Seperti Disnaker KUKM, Bappelitbangda, Dinas Perdagangan, forum perwakilan lapak UMKM serta para pengurus dan anggota FORPEMMA. (Humas)
Direktur Program Bambu Nusantara, selaku OMS lead partner USAID MADANI, Titik Sugianti mengatakan audiensi ini merupakan tindak lanjut permohonan FORPEMMA yang diajukan pada Februari lalu.
"Enam poin ini kami sampaikan untuk kemanfaatan bersama. Khususnya bagi FORPEMMA yang selama ini sudah memberikan kontribusi yang Baik bagi perkembangan UMKM di Kota Madiun, katanya Sabtu (8/4/2023).
Enam poin yang masuk dalam policy brief itu meliputi perlu adanya regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Kedua, meningkatkan intensitas sosialisasi dan akses kepada masyarakat. Ketiga, mendorong kelurahan untuk membuat perencanaan dalam penguatan lapak melalui pelatihan.
Sedangkan poin keempat, lanjut Titik yakni terkait meminta pemerintah kota madiun berkolaborasi dengan masyarakat sipil. Khususnya dalam mengakomodasi lintas sektor dan media dalam proses pelaksanaan dan monitoring.
"Tidak kalah penting yakni poin lima, tentang penekanan dalam desain lapak UMKM yang inklusif. Sehingga para penyandang difabel serta para perempuan dalam hal ini ibu hamil dan menyusui bisa nyaman saat berada di lapak tersebut," paparnya.
Terakhir, lanjut Titik yakni mendorong keberlanjutan lapak UMKM Program Kelurahan Mandiri melalui pendampingan. Sehingga bisa terwujud lapak UMKM yang memiliki standar dan berkualitas.
Audiensi yang dilaksanakan di salah satu ruang kantor DPRD Kota Madiun itu, dipimpin langsung Ketua DPRD Andi Raya Bagus Niko. Audiensi berlangsung ķhidmat, dengan keikutsertaan sejumlah perwakilan dinas terkait. Seperti Disnaker KUKM, Bappelitbangda, Dinas Perdagangan, forum perwakilan lapak UMKM serta para pengurus dan anggota FORPEMMA. (Humas)
