Jalan Terjal Pendidikan Dasar Inklusif di Kota Singkawang
Citizen News 
Pendidikan Inklusif secara umum didefinisikan sebagai suatu ideologi, sistem dan atau strategi pendidikan/pembelajaran dimana semua anak dari berbagai kondisi dapat mengikuti pendidikan/pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama, yang disesuaikan dengan kemampuan/kebutuhan masing-masing anak. Yang mana Indonesia secara resmi menjamin hak semua anak mendapatkan pendidikan termasuk Pendidikan Inklusif yang menghargai keberagaman dan keanekaragaman.
Menurut observasi PKBI Singkawang, Kota Singkawang memiliki Indeksi Pembangunan Manusia (IPM) terendah diantara kabupaten/kota di Kalimantan Barat, dalam meningkatkannya perlu memperbaiki pelayanan Pendidikan Inklusif dengan mengedepankan kelompok rentan serta meminimalisir angka putus sekolah. Perbedaan mindset diantara pengambil kebijakan dan masyarakat sekolah terkait Pendidikan Inklusif menjadi tantangan saat ini. Sudut pandang dari pemberi layanan yang menganggap program ini menambah beban dan tugas guru, juga stigma masyarakat terkait Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang tidak dapat berada dilingkungan yang sama dengan anak-anak lainnya.
Keadaan saat ini masih banyak orang diusia dewasa yang tidak memiliki ijazah SMA/SMK sederajat, berkaitan juga dengan ABK kebanyakan yang tidak mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, program ini ingin mendorong terjadinya perbaikan sehingga ABK dapat bersosialisasi bersama dengan anak lainnya (anak normal), dengan sistem layanan pembelajaran pada Pendidikan Inklusif mempertimbangan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik, yang saat ini masih dihalangi oleh faktor seperti ekonomi, keterbatasan infrastruktur dan mentalitas.
Upaya yang dilakukan dalam mengakselerasi perbaikan layanan pendidikan yaitu mulai dari penetapan regulasi sebagai landasan hukum pendidikan inklusif, mendorong partisipasi masyarakat agar terlibat aktif dalam memperbaiki pelayanan pendidikan. Kerjasama dibangun PKBI Singkawang pada program USAID MADANI bersama Pemerintah Daerah Kota Singkawang yang mana menghasilkan Dokumen Advokasi seperti Berita Acara Kesepakatan Para Pihak pada Program Pelibatan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dan SDM Pelayanan Dasar Pendidikan Inklusif di Kota Singkawang dan Penetapan Unit Design Piloting Pendidikan Dasar Inklusif, Surat Keputusan (SK) Wali Kota Singkawang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang terkait Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dan POKJA Pendidikan Inklusif sekolah percontohan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yaitu SDN 27 Singkawang Barat, SDN 42 Singkawang Selatan, serta SMPN 5 Singkawang Barat dan SMPN 6 Singkawang Selatan, Berita Acara Survey Komitmen Pada Pelaksanaan Survey Pengaduan Unit Pelayanan Pendidikan. PKBI Singkawang, ForBERANI dan POKJA Pendidikan Inklusif yang kemudian melakukan survey pengaduan menganalisis bersama dengan penyedia layanan dan dirumuskan menjadi Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan. Semua rangkaian ini sudah menjadi Komitmen Pemerintah Kota Singkawang hingga sampai pada Launching Maklumat Janji Perbaikan Pelayanan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang ditandatangani oleh Wali Kota Singkawang bersama 4 Kepala Sekolah dan Draft Perwako Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.
“Kami sangat memerlukan adanya bimtek atau pelatihan dasar terkait Pendidikan Inklusif” ujar Idawati, Kepala Sekolah SMPN 6 Singkawang, dari identifikasi awal pemenuhan pendidikan dasar inklusif memiliki kesamaan yaitu kebutuhan fasilitas dalam mendukung Program Pendidikan Inklusif dan Guru Pendamping Khusus (GPK). Pada November lalu terlaksana BIMTEK “Assessment Kebutuhan Pendidikan Inklusif Se-Kota Singkawang” dan akan terus berjalan hingga sampai pada keberhasilan Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Inklusif di Kota Singkawang.
#madanichallenge #ayomenulis #wargabantuwarga #citizenjournalism #advokasi #AtmaGo #Jurnalismewarga
Menurut observasi PKBI Singkawang, Kota Singkawang memiliki Indeksi Pembangunan Manusia (IPM) terendah diantara kabupaten/kota di Kalimantan Barat, dalam meningkatkannya perlu memperbaiki pelayanan Pendidikan Inklusif dengan mengedepankan kelompok rentan serta meminimalisir angka putus sekolah. Perbedaan mindset diantara pengambil kebijakan dan masyarakat sekolah terkait Pendidikan Inklusif menjadi tantangan saat ini. Sudut pandang dari pemberi layanan yang menganggap program ini menambah beban dan tugas guru, juga stigma masyarakat terkait Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang tidak dapat berada dilingkungan yang sama dengan anak-anak lainnya.
Keadaan saat ini masih banyak orang diusia dewasa yang tidak memiliki ijazah SMA/SMK sederajat, berkaitan juga dengan ABK kebanyakan yang tidak mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, program ini ingin mendorong terjadinya perbaikan sehingga ABK dapat bersosialisasi bersama dengan anak lainnya (anak normal), dengan sistem layanan pembelajaran pada Pendidikan Inklusif mempertimbangan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik, yang saat ini masih dihalangi oleh faktor seperti ekonomi, keterbatasan infrastruktur dan mentalitas.
Upaya yang dilakukan dalam mengakselerasi perbaikan layanan pendidikan yaitu mulai dari penetapan regulasi sebagai landasan hukum pendidikan inklusif, mendorong partisipasi masyarakat agar terlibat aktif dalam memperbaiki pelayanan pendidikan. Kerjasama dibangun PKBI Singkawang pada program USAID MADANI bersama Pemerintah Daerah Kota Singkawang yang mana menghasilkan Dokumen Advokasi seperti Berita Acara Kesepakatan Para Pihak pada Program Pelibatan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dan SDM Pelayanan Dasar Pendidikan Inklusif di Kota Singkawang dan Penetapan Unit Design Piloting Pendidikan Dasar Inklusif, Surat Keputusan (SK) Wali Kota Singkawang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang terkait Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dan POKJA Pendidikan Inklusif sekolah percontohan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yaitu SDN 27 Singkawang Barat, SDN 42 Singkawang Selatan, serta SMPN 5 Singkawang Barat dan SMPN 6 Singkawang Selatan, Berita Acara Survey Komitmen Pada Pelaksanaan Survey Pengaduan Unit Pelayanan Pendidikan. PKBI Singkawang, ForBERANI dan POKJA Pendidikan Inklusif yang kemudian melakukan survey pengaduan menganalisis bersama dengan penyedia layanan dan dirumuskan menjadi Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan. Semua rangkaian ini sudah menjadi Komitmen Pemerintah Kota Singkawang hingga sampai pada Launching Maklumat Janji Perbaikan Pelayanan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang ditandatangani oleh Wali Kota Singkawang bersama 4 Kepala Sekolah dan Draft Perwako Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.
“Kami sangat memerlukan adanya bimtek atau pelatihan dasar terkait Pendidikan Inklusif” ujar Idawati, Kepala Sekolah SMPN 6 Singkawang, dari identifikasi awal pemenuhan pendidikan dasar inklusif memiliki kesamaan yaitu kebutuhan fasilitas dalam mendukung Program Pendidikan Inklusif dan Guru Pendamping Khusus (GPK). Pada November lalu terlaksana BIMTEK “Assessment Kebutuhan Pendidikan Inklusif Se-Kota Singkawang” dan akan terus berjalan hingga sampai pada keberhasilan Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Inklusif di Kota Singkawang.
#madanichallenge #ayomenulis #wargabantuwarga #citizenjournalism #advokasi #AtmaGo #Jurnalismewarga
