Jalan Panjang Forsema Mendorong Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ramah Disabilitas Di Puskesmas
Berita Warga 
Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan tahun 2020 terdapat sebanyak 6.455 penyandang disabilitas dengan berbagai ragamnya tersebar di 19 Kecamatan di Kabupaten Pekalongan.
Jumlah yang cukup banyak dan perlu mendapatkan perhatian pemerintah kabupaten Pekalongan dalam pemenuhan hak-hak dasar sebagai warga negara terutama dalam bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kependudukan.
Akan tetapi dalam kenyataannya, penyedia pelayanan kesehatan seperti Puskesmas sebagai garda terdepan dan terdekat di tengah – tengah masyarakat belum sepenuhnya berpihak kepada penyandang disabilitas, meski sebenarnya sudah tersedia regulasi yang mengatur pemenuhan hak-hak mereka di pelayanan publik seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
Bukan tanpa dasar, dari hasil temuan survei maupun pantauan langsung Forum Serasi Madani (FORSEMA) Pekalongan kepada penyandang disabilitas pengguna layanan Puskesmas mendapatkan temuan bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas Kabupaten Pekalongan belum dilayani secara optimal baik dalam sarpras hingga sistem pelayanannya.
Berangkat dari permasalahan tersebut, perlu resolusi bersama agar pasien penyandang disabilitas mendapatkan jaminan kesehatan yang setara dengan pasien umum lainnya di Puskesmas.
Forum Serasi Madani (FORSEMA) sebagai Forum simpul belajar, merupakan wadah belajar dan aksi bersama yang dikelola atas prinsip dasar kekeluargaan, gotong royong, sukarelawan dan kemanusiaan sesuai jargon yang sering di pekikkan anggotanya yakni “SERASI” merupakan akronim dari “Semua Belajar Cerdas dan Aksi” .
Sejak dibentuk pada 24 September 2020, FORSEMA telah melakukan berbagai macam kajian, riset dan aksi. Diantaranya mengadakan penyepakatan solusi lokal dengan intervensi program MADANI.
Pada 3 Agustus 2021, FORSEMA menginisiasi pertemuan bersama pemangku kepentingan (stakeholder) dan bersepakat bersama untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas melalui Program Puskesmas Ramah Disabilitas (PRD) dan menentukan dua lokasi Puskesmas intervensi di Puskesmas Kedungwuni I dan Karanganyar.
Selanjutnya dalam strategi jangka panjang FORSEMA mendorong diterbitkannya Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan kepada Penyandang Disabilitas di Puskesmas.
Dalam kesempatan audiensi pada bulan April 2022 dengan Bupati Pekalongan, Safrudin Huna Ketua FORSEMA menyampaikan kepada Bupati Fadia Arafiq bahwa penerbitan perbup ini sudah urgen dan mendesak.
“Peraturan Bupati ini menurut kami sangatlah mendesak sebagai turunan regulasi dari Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sekaligus ,” jelas Safrudin Huna.
Pada kesempatan yang sama Bupati Fadia Arafiq menyampaikan terima kasih kepada FORSEMA yang ikut serta dalam memperhatikan kebutuhan dan pemenuhan hak-hak disabilitas di Kabupaten Pekalongan.
"Alhamdulillah saya senang dapat bertemu dengan FORSEMA ,untuk draft Perbup tentang disabilitas kami terima dan secara teknis dari Pak Totok Asisten I segera akan ditindaklanjuti," Jelas Bupati Fadia.
Paska audiensi dengan Bupati, FORSEMA terus mengawal dan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Bagian hukum untuk menggodok Draft Raperbup tersebut. Hasil kerja keras tersebut pada akhirnya membuahkan hasil yang diharapkan.
Sehingga pada 24 Oktober 2022, Peraturan Bupati Pekalongan No.85 tentang Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ramah Disabilitas telah terbit dan ditanda tangani oleh Bupati Pekalongan.
Direncanakan Perbup tersebut akan dijadikan kado terindah dalam perayaan Hari Disabilitas Nasional pada Senin 5 Desember 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial berkolaborasi dengan FORSEMA sekaligus launching Kartu Penyandang Disabilitas Digital.*
#advokasi #madanichallenge #ayomenulis
Jumlah yang cukup banyak dan perlu mendapatkan perhatian pemerintah kabupaten Pekalongan dalam pemenuhan hak-hak dasar sebagai warga negara terutama dalam bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kependudukan.
Akan tetapi dalam kenyataannya, penyedia pelayanan kesehatan seperti Puskesmas sebagai garda terdepan dan terdekat di tengah – tengah masyarakat belum sepenuhnya berpihak kepada penyandang disabilitas, meski sebenarnya sudah tersedia regulasi yang mengatur pemenuhan hak-hak mereka di pelayanan publik seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
Bukan tanpa dasar, dari hasil temuan survei maupun pantauan langsung Forum Serasi Madani (FORSEMA) Pekalongan kepada penyandang disabilitas pengguna layanan Puskesmas mendapatkan temuan bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas Kabupaten Pekalongan belum dilayani secara optimal baik dalam sarpras hingga sistem pelayanannya.
Berangkat dari permasalahan tersebut, perlu resolusi bersama agar pasien penyandang disabilitas mendapatkan jaminan kesehatan yang setara dengan pasien umum lainnya di Puskesmas.
Forum Serasi Madani (FORSEMA) sebagai Forum simpul belajar, merupakan wadah belajar dan aksi bersama yang dikelola atas prinsip dasar kekeluargaan, gotong royong, sukarelawan dan kemanusiaan sesuai jargon yang sering di pekikkan anggotanya yakni “SERASI” merupakan akronim dari “Semua Belajar Cerdas dan Aksi” .
Sejak dibentuk pada 24 September 2020, FORSEMA telah melakukan berbagai macam kajian, riset dan aksi. Diantaranya mengadakan penyepakatan solusi lokal dengan intervensi program MADANI.
Pada 3 Agustus 2021, FORSEMA menginisiasi pertemuan bersama pemangku kepentingan (stakeholder) dan bersepakat bersama untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas melalui Program Puskesmas Ramah Disabilitas (PRD) dan menentukan dua lokasi Puskesmas intervensi di Puskesmas Kedungwuni I dan Karanganyar.
Selanjutnya dalam strategi jangka panjang FORSEMA mendorong diterbitkannya Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan kepada Penyandang Disabilitas di Puskesmas.
Dalam kesempatan audiensi pada bulan April 2022 dengan Bupati Pekalongan, Safrudin Huna Ketua FORSEMA menyampaikan kepada Bupati Fadia Arafiq bahwa penerbitan perbup ini sudah urgen dan mendesak.
“Peraturan Bupati ini menurut kami sangatlah mendesak sebagai turunan regulasi dari Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sekaligus ,” jelas Safrudin Huna.
Pada kesempatan yang sama Bupati Fadia Arafiq menyampaikan terima kasih kepada FORSEMA yang ikut serta dalam memperhatikan kebutuhan dan pemenuhan hak-hak disabilitas di Kabupaten Pekalongan.
"Alhamdulillah saya senang dapat bertemu dengan FORSEMA ,untuk draft Perbup tentang disabilitas kami terima dan secara teknis dari Pak Totok Asisten I segera akan ditindaklanjuti," Jelas Bupati Fadia.
Paska audiensi dengan Bupati, FORSEMA terus mengawal dan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Bagian hukum untuk menggodok Draft Raperbup tersebut. Hasil kerja keras tersebut pada akhirnya membuahkan hasil yang diharapkan.
Sehingga pada 24 Oktober 2022, Peraturan Bupati Pekalongan No.85 tentang Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ramah Disabilitas telah terbit dan ditanda tangani oleh Bupati Pekalongan.
Direncanakan Perbup tersebut akan dijadikan kado terindah dalam perayaan Hari Disabilitas Nasional pada Senin 5 Desember 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial berkolaborasi dengan FORSEMA sekaligus launching Kartu Penyandang Disabilitas Digital.*
#advokasi #madanichallenge #ayomenulis
