Inisiasi Melahirkan Perbup KIBBL di Pangkep
Community Discussion 
Sebagai upaya mendorong lahirnya Peraturan Bupati (Perbup) terkait penanganan dan pencegahan kasus KIBBL, langkah pertama dimulai dengan koordinasi multi pihak untuk membicarakan fokus penanganan dan pencegahan. Hal inilah yang dilakukan pada Jumat, (12/8) di Titik Jumpa Café, Bungoro, Pangkep sebagai langkah pertama dalam mendorong lahirnya Peraturan Bupati tentang Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (Perbup KIBBL).
"Mengacu pada hasil Asesmen, Analisis Sosial, dan Akuntabilitas Sosial yang menjadi salah satu unsur legitimasi dalam mendorong Perbup KIBBL ini bukan sekadar pemenuhan capaian program, melainkan sebagai hal mendasar yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan warga di tiga lapis dimensi wilayah Pangkep, yakni daratan, kepulauan, dan pegunungan)," papar Firdaus AR, Program Manager Lembaga Demokrasi Celebes (Lekrac).
Ditambahkan oleh A Muh Hidayat dari Tim DSP YASMIB Sulawesi yang turut memandu jalannya kegiatan, kalau paparan dari Lekrac perlu mendapat tanggapan dari stakeholder. "Jika masih ada perkembangan informasi terkait KIBBL yang belum masuk dalah sajian data fakta dari Lekrac, maka perlu diusulkan agar Perbup yang kita susun ini tidak asal jadi," ucapnya.
Junardi Jufri, FC USAID MADANI Pangkep menjelaskan kembali program USAID MADANI di Pangkep terkait isu tematik KIBBL. "Inisiasi Perbub Kesehatan Ibu & Bayi Baru Lahir (KIBBL) ini sebagai follow up Lokakarya Collaborative Governance yang digelar pada Jumat, 1 Juli lalu,” paparnya.
Sejumlah perwakilan Perangkat Daerah seperti Dinas Kesehatan, Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Bagian Hukum, dan DMPD, juga dari Kemenag, Baznas, Pemerintah Desa Panaikang dan Desa Kabba, dua desa yang menjadi lokus program USAID MADANI di Pangkep. Termasuk perwakilan Pokja Kolaboratif Desa Sehat (PKDS) yang telah terbentuk di desa lokus.
"Dengan terbitnya Perbup ini nanti, kita akan memiliki legitimasi lebih kuat dan terfokus dalam penanganan KIBBL di Pangkep," ucap dr Muh Ishaq, Kabid Binkesmas Dinas Kesehatan Pangkep.
Muh Gazali, Bagian Hukum merespons inisiasi Perbup ini. menurutunya Perbup bisa lebih cepat selesai ketimbang Perda. "Kami akan memastikan penulisan dari segi narasi untuk penyempurnaan naskah Perbup. Kami juga dari Bagian Hukum tidak lepas tangan untuk penyempurnaan inisiasi Perbup ini," paparnya.
Sedangkan Nahjar, Kabid PPM Bappelitbangda mengusulkan agar perlu melihat kembali data lima tahun terakhir mengenai kasus KIBBl di Pangkep. Hal itu, menurutnya sebagai upaya melihat data secara makro.
"Kita perlu melihat dalam sudut pandang makro bahwa permasalahan kematian ibu dan bayi baru lahir harus ditangani secara komprehensif, satu nyawa yang hilang adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga inisiasi Perbup KIBBL didorong untuk merumuskan kebijakan intervensi yang mengarah pada penanganan dan pencegahan permasalahan," urainya.
Pendapat Anwar dari Kemenag Pangkep mengetengahkan pentingnya kelengkapan admnistrasi kependudukan. "Dalam Perbup ini perlu juga diatur mengenai adiministrasi kependudukan bagi ibu hamil, karena pernah ada kasus lebih dulu lahir anak ketimbang buku nikahnya sehingga mengalami keterlambatan penanganan pelayanan karena persoalan administrasi. Jadi, dua lokus ini, Desa Kabba dan Desa Panaikang perlu juga menjadi contoh dalam pelengkapan administrasi kependudukan," ujarnya.
H Muh Arif SE memberikan komitmen jika desa akan mengawal dan menerapkan Perbup KIBBL. Ia menilai jika salah satu permasalahan yang menyumbang kasus KIBBL karena perwakinan anak. "Adanya dispensasi mengenai izin pernikahan anak di bawah usia kadang menjadi pembohongan publik. Jika Perbup ini menambah kekuatan dalam menyetop pernikahan anak, maka kami siap menerapkannya," pungkasnya.
Sebagai komitmen bersama dibentuk Tim Penyusun Draf Perbup yang dikordinir oleh dr Muh Ishaq. Targetnya Perbup KIBBL ini akan direalisasikan tahun ini juga.
*
Simak juga rekaman kegiatan di tautan: https://www.youtube.com/watch?v=yqHB7P4y6Bg&t=15s
"Mengacu pada hasil Asesmen, Analisis Sosial, dan Akuntabilitas Sosial yang menjadi salah satu unsur legitimasi dalam mendorong Perbup KIBBL ini bukan sekadar pemenuhan capaian program, melainkan sebagai hal mendasar yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan warga di tiga lapis dimensi wilayah Pangkep, yakni daratan, kepulauan, dan pegunungan)," papar Firdaus AR, Program Manager Lembaga Demokrasi Celebes (Lekrac).
Ditambahkan oleh A Muh Hidayat dari Tim DSP YASMIB Sulawesi yang turut memandu jalannya kegiatan, kalau paparan dari Lekrac perlu mendapat tanggapan dari stakeholder. "Jika masih ada perkembangan informasi terkait KIBBL yang belum masuk dalah sajian data fakta dari Lekrac, maka perlu diusulkan agar Perbup yang kita susun ini tidak asal jadi," ucapnya.
Junardi Jufri, FC USAID MADANI Pangkep menjelaskan kembali program USAID MADANI di Pangkep terkait isu tematik KIBBL. "Inisiasi Perbub Kesehatan Ibu & Bayi Baru Lahir (KIBBL) ini sebagai follow up Lokakarya Collaborative Governance yang digelar pada Jumat, 1 Juli lalu,” paparnya.
Sejumlah perwakilan Perangkat Daerah seperti Dinas Kesehatan, Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Bagian Hukum, dan DMPD, juga dari Kemenag, Baznas, Pemerintah Desa Panaikang dan Desa Kabba, dua desa yang menjadi lokus program USAID MADANI di Pangkep. Termasuk perwakilan Pokja Kolaboratif Desa Sehat (PKDS) yang telah terbentuk di desa lokus.
"Dengan terbitnya Perbup ini nanti, kita akan memiliki legitimasi lebih kuat dan terfokus dalam penanganan KIBBL di Pangkep," ucap dr Muh Ishaq, Kabid Binkesmas Dinas Kesehatan Pangkep.
Muh Gazali, Bagian Hukum merespons inisiasi Perbup ini. menurutunya Perbup bisa lebih cepat selesai ketimbang Perda. "Kami akan memastikan penulisan dari segi narasi untuk penyempurnaan naskah Perbup. Kami juga dari Bagian Hukum tidak lepas tangan untuk penyempurnaan inisiasi Perbup ini," paparnya.
Sedangkan Nahjar, Kabid PPM Bappelitbangda mengusulkan agar perlu melihat kembali data lima tahun terakhir mengenai kasus KIBBl di Pangkep. Hal itu, menurutnya sebagai upaya melihat data secara makro.
"Kita perlu melihat dalam sudut pandang makro bahwa permasalahan kematian ibu dan bayi baru lahir harus ditangani secara komprehensif, satu nyawa yang hilang adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga inisiasi Perbup KIBBL didorong untuk merumuskan kebijakan intervensi yang mengarah pada penanganan dan pencegahan permasalahan," urainya.
Pendapat Anwar dari Kemenag Pangkep mengetengahkan pentingnya kelengkapan admnistrasi kependudukan. "Dalam Perbup ini perlu juga diatur mengenai adiministrasi kependudukan bagi ibu hamil, karena pernah ada kasus lebih dulu lahir anak ketimbang buku nikahnya sehingga mengalami keterlambatan penanganan pelayanan karena persoalan administrasi. Jadi, dua lokus ini, Desa Kabba dan Desa Panaikang perlu juga menjadi contoh dalam pelengkapan administrasi kependudukan," ujarnya.
H Muh Arif SE memberikan komitmen jika desa akan mengawal dan menerapkan Perbup KIBBL. Ia menilai jika salah satu permasalahan yang menyumbang kasus KIBBL karena perwakinan anak. "Adanya dispensasi mengenai izin pernikahan anak di bawah usia kadang menjadi pembohongan publik. Jika Perbup ini menambah kekuatan dalam menyetop pernikahan anak, maka kami siap menerapkannya," pungkasnya.
Sebagai komitmen bersama dibentuk Tim Penyusun Draf Perbup yang dikordinir oleh dr Muh Ishaq. Targetnya Perbup KIBBL ini akan direalisasikan tahun ini juga.
*
Simak juga rekaman kegiatan di tautan: https://www.youtube.com/watch?v=yqHB7P4y6Bg&t=15s
