Desa Pincara dan Desa Banyu Urip Saling Berbagi dan Belajar Praktek Baik Menuju Desa Inklusif
Citizen News 
Saling berbagi pengalaman dan belajar bersama antar desa dalam memulai desa inklusif menjadi sebuah model diseminasi dan reflikasi yang efektif karena tidak ada yang menggurui, dan merasa lebih dari yang lain.
Cara itu dilakukan Perkumpulan Wallacea melalui Program USAID MADANI saat melaksanakan “Diseminasi dan Refleksi Praktik Baik Serta Sosialisasi Surat Edaran Bupati Tentang Dukungan Terciptanya Desa Inklusif’’ di Desa Banyu Urip Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara (30/08/22).
Dari Desa Pincara hadir Kepala Desa sebagai perwakilan Pemerintah Desa Pincara, Ketua Forum Peduli Kelompok Rentan (FPKR) dan Ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai perwakilan lembaga masyarakat desa yang bekerja mendorong partisipasi kelompok rentan.
Dalam kesempatan itu, tim Desa Pincara menyampaikan testimoni terhadap apa yang sudah dilakukan dan perubahan yang telah terjadi di desanya terutama pelibatan kelompok rentan dalam musyawarah desa sebagai upaya menuju desa inklusif. Sedang Kades Banyu Urip menyampaikan pentingnya memelihara toleransi dan kerukunan antar etnis dan agama di wilayahnya sebagai praktek menuju desa inklusif.
Kepala Desa Pincara, Musibar menjelaskan awal dari proses menuju inklusi di desanya. ”Sejak tahun 2021 hingga sekarang kami didampingi oleh teman-teman yang ada di program MADANI ini antara lain Perkumpulan Wallacea dan Simpul Belajar Lamaranginang. Berangkat dari niat yang tulus dan amanat dari UU Desa menuju kemandirian dan berkolaborasi dengan berbagai pihak,” terang Musibar.
Praktek desa inklusif, lanjut Musibar, kami tindak lanjuti dengan membentuk Forum Peduli Kelompok Rentan (FPKR) dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Kehadiran dua lembaga ini sangat membantu kemajuan pembangunan desa. “Manfaatnya saya kira sudah banyak. Pengurus PATBM sudah melakukan pendataan anak, memfasilitasi pengasuhan positif, termasuk menuntaskan beberapa persoalan yang berkaitan dengan akte kelahiran dan BPJS anak,’’ tambahnya.
Perwakilan pengurus FPKR maupun PATBM sudah terlibat dalam Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Dibanding tahun sebelumnya semua diisi oleh pemerintah desa. Kami juga sudah melakukan perbaikan jalan menuju ke Kantor Desa agar mudah dilalui lansia dan disabilitas. Sebelumnya, jalan tersebut bertangga-tangga.
Sementara Kepala Desa Banyu Urip, Rahman, menyampaikan memperkuat toleransi dalam kehidupan masyarakatnya. “Kami melakukan pengamanan saat lebaran dari pemuda gereja. Kalau perayaan natal pengamanan dilakukan pemuda muslim,’’ katanya menjelaskan tipologi masyarakatnya yang multi etnis dan agama.
Pembantu Rektor IV Bidang Kerjasama dan Inovasi Universitas Andi Djemma, DR Abdul Rahman Nur merespon baik praktek yang dilakukan desa menuju desa inklusif. “Universitas Andi Djemma ada gagasan desa binaan kedepannya. Sangat mungkin menjadikan desa inklusif sebagai desa binaan,’’ responnya sembari menilai pentingnya membuat Perdes Desa Inklusif.
TPP P3MD Kemendes Akmal Hidayat menyampaikan kepekaan kepala desa sangat dibutuhkan dalam merealisasikan program pengembangan desa inklusif. Penggunaan dana desa terbagi menjadi lima yaitu pendataan, pengembangan desa wisata, pencegahan stunting, penguatan ketahanan pangan dan hewani, serta pengembangan desa inklusif. “Kepekaan kepala desa sangat dibutuhkan dalam merealisasikan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Arman, Camat Bone-Bone mendukung penuh kegiatan ini. “Kami mendukung penuh program ini. Sosialisasi ini semoga menyebar di desa yang lain untuk mencapai target desa inklusif di tahun 2030”, ungkap Arman mengapresiasi keterlibatan kelompok rentan yakni Disabilitas, Lansia, Anak, Masyarakat Adat, Kelaurga Miskin, Penghayat, dan Perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
Di akhir sesi Kepala Desa Banyu Urip menyatakan kesiapannya mereplikasi desa inklusif sekaligus menjalankan surat edaran Bupati Luwu Utara tentang Dukungan Terciptanya Desa Inklusif.
Cara itu dilakukan Perkumpulan Wallacea melalui Program USAID MADANI saat melaksanakan “Diseminasi dan Refleksi Praktik Baik Serta Sosialisasi Surat Edaran Bupati Tentang Dukungan Terciptanya Desa Inklusif’’ di Desa Banyu Urip Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara (30/08/22).
Dari Desa Pincara hadir Kepala Desa sebagai perwakilan Pemerintah Desa Pincara, Ketua Forum Peduli Kelompok Rentan (FPKR) dan Ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai perwakilan lembaga masyarakat desa yang bekerja mendorong partisipasi kelompok rentan.
Dalam kesempatan itu, tim Desa Pincara menyampaikan testimoni terhadap apa yang sudah dilakukan dan perubahan yang telah terjadi di desanya terutama pelibatan kelompok rentan dalam musyawarah desa sebagai upaya menuju desa inklusif. Sedang Kades Banyu Urip menyampaikan pentingnya memelihara toleransi dan kerukunan antar etnis dan agama di wilayahnya sebagai praktek menuju desa inklusif.
Kepala Desa Pincara, Musibar menjelaskan awal dari proses menuju inklusi di desanya. ”Sejak tahun 2021 hingga sekarang kami didampingi oleh teman-teman yang ada di program MADANI ini antara lain Perkumpulan Wallacea dan Simpul Belajar Lamaranginang. Berangkat dari niat yang tulus dan amanat dari UU Desa menuju kemandirian dan berkolaborasi dengan berbagai pihak,” terang Musibar.
Praktek desa inklusif, lanjut Musibar, kami tindak lanjuti dengan membentuk Forum Peduli Kelompok Rentan (FPKR) dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Kehadiran dua lembaga ini sangat membantu kemajuan pembangunan desa. “Manfaatnya saya kira sudah banyak. Pengurus PATBM sudah melakukan pendataan anak, memfasilitasi pengasuhan positif, termasuk menuntaskan beberapa persoalan yang berkaitan dengan akte kelahiran dan BPJS anak,’’ tambahnya.
Perwakilan pengurus FPKR maupun PATBM sudah terlibat dalam Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Dibanding tahun sebelumnya semua diisi oleh pemerintah desa. Kami juga sudah melakukan perbaikan jalan menuju ke Kantor Desa agar mudah dilalui lansia dan disabilitas. Sebelumnya, jalan tersebut bertangga-tangga.
Sementara Kepala Desa Banyu Urip, Rahman, menyampaikan memperkuat toleransi dalam kehidupan masyarakatnya. “Kami melakukan pengamanan saat lebaran dari pemuda gereja. Kalau perayaan natal pengamanan dilakukan pemuda muslim,’’ katanya menjelaskan tipologi masyarakatnya yang multi etnis dan agama.
Pembantu Rektor IV Bidang Kerjasama dan Inovasi Universitas Andi Djemma, DR Abdul Rahman Nur merespon baik praktek yang dilakukan desa menuju desa inklusif. “Universitas Andi Djemma ada gagasan desa binaan kedepannya. Sangat mungkin menjadikan desa inklusif sebagai desa binaan,’’ responnya sembari menilai pentingnya membuat Perdes Desa Inklusif.
TPP P3MD Kemendes Akmal Hidayat menyampaikan kepekaan kepala desa sangat dibutuhkan dalam merealisasikan program pengembangan desa inklusif. Penggunaan dana desa terbagi menjadi lima yaitu pendataan, pengembangan desa wisata, pencegahan stunting, penguatan ketahanan pangan dan hewani, serta pengembangan desa inklusif. “Kepekaan kepala desa sangat dibutuhkan dalam merealisasikan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Arman, Camat Bone-Bone mendukung penuh kegiatan ini. “Kami mendukung penuh program ini. Sosialisasi ini semoga menyebar di desa yang lain untuk mencapai target desa inklusif di tahun 2030”, ungkap Arman mengapresiasi keterlibatan kelompok rentan yakni Disabilitas, Lansia, Anak, Masyarakat Adat, Kelaurga Miskin, Penghayat, dan Perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
Di akhir sesi Kepala Desa Banyu Urip menyatakan kesiapannya mereplikasi desa inklusif sekaligus menjalankan surat edaran Bupati Luwu Utara tentang Dukungan Terciptanya Desa Inklusif.
