Bupati Banggai Cabut Surat Dukungan Exsplorasi Seismik, Dinilai terlambat Saat Warga di Rugikan
Berita Warga 
Survei melalui peledakan dinamit dalam tanah seismik 2D dan 3D pesut mas SKK Migas – PT. Pertamina EP, yang di kerjakan oleh PT Elnusa.
Secara substansi telah bertentangan dengan tuntutan warga, meskipun Bupati Banggai Ir. H. Herwin Yatim MM, mengeluarkan nomor surat 660/1617/DLH, perihal surat pembatalan dan Evaluasi kegiatan survei seismik 2D dan 3D.
Dalam surat tersebut Bupati Banggai meninjau kembali/membatalkan surat Bupati nomor 541/1383/Bag. Umum tanggal 11 Oktober 2019 perihal dukungan kegiatan pengoboran eksplorasi sumur north wolai (NWO)-001 kepada exploration business suport manejer PT Pertamina EP.
Pencabutan surat tersebut dinilai terlambat disaat warga telah dirugikan. Akibat exploration seismik 3D dan 2D, tanah pertanian milik warga telah dirusak.
Seperti yang disampaikan, warga Desa Kayowa Kecamatan Batui, keberatan dengan kompensasi ganti rugi tanaman. Harusnya disebutkan, ganti untung.
Meskipun pihak perusahan tak patut dengan kebijakan yang telah disebutkan dalam SK Bupati Banggai No. 520/1108/TPHP tahun 2018 tentang penetapan tarif kompensasi pengunaan areal pertanian dalam kegiatan pertambangan.
“Kemarin pembayaran tidak sesuai dengan SK Bupati tentang ganti untung tanaman” ungkap Kipli salah warga Desa Kayowa. 9/12/2019 dirumahnya saat diwawancara.
Tak hanya warga Desa Kayowa, warga Kelurahan Bakung juga menjadi korban belum di selesaikan biaya kompensasi ganti untung tanaman. Kisah ini juga terjadi pada warga Kelurahan Bakung dari pihak PT Elnusa. Padahal warga telah membuat surat kesepakatan bersama dengan PT Elnusa tanggal 4 November 2019 di Kantor Camat Batui, Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui.
Pada risalah keputusan tersebut pihak perusahaan yang diwakili oleh Bayu Suseno sebagai Chief Humas dan pihak masyarakat yang diwakili Awwaludin Labino (Warga Tolando) dan Irham (Warga Nonong) menyepakati pembayaran kompensasi ganti rugi tanaman, akibat aktivitas Seismik. Hal ini telah berulang terjadi di Kecamatan Batui semenjak 2005-2008 silam.
Saat ini peladakan seismik 3D kembali di ledakan di Kecamatan Batui, Kelurahan Sisipan (19/11) Desa Kayowa (25/11), Desa Nonong (28/11) dan untuk Keluarahan Bakung, minggu berikutnya setelah Desa Nonong. Namun, rekompensasi kerusakan tanaman warga Kelurahan Bakung sampai hari belum belum dilaksanakan oleh pihak perusahan pelaksana kerja seismik.
“Janjinya mereka seminggu setelah selesai pembayaran desa Nonong di tanggal 28 November, akan menyelesaikan pembayaran di kelurahan Bakung” Ungkap Andi salah satu warga kelurahan Bakung yang lahan dan tanamannya di rusak kegiatan eksplorasi Seismik PT. Elnusa.
Pelaksanaan survei seismik 2D dan 3D pesut mas, menjadi fokus perhatian civitas akademika tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Batui, Rifat Hakim menyampaikan, bahwa Pemda harusnya, serius menyikapi masalah yang dihadapi masyarakat, karena selama ini banyak hal yang tak substansi dijadikan perhatian Pemda.
Padahal kerja yang melibatkan PT Elnusa telah merugikan Petani. Padahal Pemda sangat paham, kebanyakan warga di Kecamatan Batui ekonominya bersandar hasil pertanian dan kelautan.
“Warga Kecamatan Batui banyak bersandar dengan hasil corak pertanian dan nelayan, tetapi substansinya seismik 3D itu berada di lahan pertanian. Kalau telah dirusak tanah dan tanamannya, mereka tak miliki pendapatan. Sementara itu, rekompensasi pembayaran ganti untung tanaman tak sesuai dan lamban juga bertele tel. Pencabutan dukungan Bupati terkesan ambigu, disaat rakyat butuh perlindungan.” tutur Rifat Hakim. 10/12/2019 saat diwawancara usai dari kampus.
sumber : luwukdayli.com
Secara substansi telah bertentangan dengan tuntutan warga, meskipun Bupati Banggai Ir. H. Herwin Yatim MM, mengeluarkan nomor surat 660/1617/DLH, perihal surat pembatalan dan Evaluasi kegiatan survei seismik 2D dan 3D.
Dalam surat tersebut Bupati Banggai meninjau kembali/membatalkan surat Bupati nomor 541/1383/Bag. Umum tanggal 11 Oktober 2019 perihal dukungan kegiatan pengoboran eksplorasi sumur north wolai (NWO)-001 kepada exploration business suport manejer PT Pertamina EP.
Pencabutan surat tersebut dinilai terlambat disaat warga telah dirugikan. Akibat exploration seismik 3D dan 2D, tanah pertanian milik warga telah dirusak.
Seperti yang disampaikan, warga Desa Kayowa Kecamatan Batui, keberatan dengan kompensasi ganti rugi tanaman. Harusnya disebutkan, ganti untung.
Meskipun pihak perusahan tak patut dengan kebijakan yang telah disebutkan dalam SK Bupati Banggai No. 520/1108/TPHP tahun 2018 tentang penetapan tarif kompensasi pengunaan areal pertanian dalam kegiatan pertambangan.
“Kemarin pembayaran tidak sesuai dengan SK Bupati tentang ganti untung tanaman” ungkap Kipli salah warga Desa Kayowa. 9/12/2019 dirumahnya saat diwawancara.
Tak hanya warga Desa Kayowa, warga Kelurahan Bakung juga menjadi korban belum di selesaikan biaya kompensasi ganti untung tanaman. Kisah ini juga terjadi pada warga Kelurahan Bakung dari pihak PT Elnusa. Padahal warga telah membuat surat kesepakatan bersama dengan PT Elnusa tanggal 4 November 2019 di Kantor Camat Batui, Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui.
Pada risalah keputusan tersebut pihak perusahaan yang diwakili oleh Bayu Suseno sebagai Chief Humas dan pihak masyarakat yang diwakili Awwaludin Labino (Warga Tolando) dan Irham (Warga Nonong) menyepakati pembayaran kompensasi ganti rugi tanaman, akibat aktivitas Seismik. Hal ini telah berulang terjadi di Kecamatan Batui semenjak 2005-2008 silam.
Saat ini peladakan seismik 3D kembali di ledakan di Kecamatan Batui, Kelurahan Sisipan (19/11) Desa Kayowa (25/11), Desa Nonong (28/11) dan untuk Keluarahan Bakung, minggu berikutnya setelah Desa Nonong. Namun, rekompensasi kerusakan tanaman warga Kelurahan Bakung sampai hari belum belum dilaksanakan oleh pihak perusahan pelaksana kerja seismik.
“Janjinya mereka seminggu setelah selesai pembayaran desa Nonong di tanggal 28 November, akan menyelesaikan pembayaran di kelurahan Bakung” Ungkap Andi salah satu warga kelurahan Bakung yang lahan dan tanamannya di rusak kegiatan eksplorasi Seismik PT. Elnusa.
Pelaksanaan survei seismik 2D dan 3D pesut mas, menjadi fokus perhatian civitas akademika tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Batui, Rifat Hakim menyampaikan, bahwa Pemda harusnya, serius menyikapi masalah yang dihadapi masyarakat, karena selama ini banyak hal yang tak substansi dijadikan perhatian Pemda.
Padahal kerja yang melibatkan PT Elnusa telah merugikan Petani. Padahal Pemda sangat paham, kebanyakan warga di Kecamatan Batui ekonominya bersandar hasil pertanian dan kelautan.
“Warga Kecamatan Batui banyak bersandar dengan hasil corak pertanian dan nelayan, tetapi substansinya seismik 3D itu berada di lahan pertanian. Kalau telah dirusak tanah dan tanamannya, mereka tak miliki pendapatan. Sementara itu, rekompensasi pembayaran ganti untung tanaman tak sesuai dan lamban juga bertele tel. Pencabutan dukungan Bupati terkesan ambigu, disaat rakyat butuh perlindungan.” tutur Rifat Hakim. 10/12/2019 saat diwawancara usai dari kampus.
sumber : luwukdayli.com
