Anggaran Pilkada Loteng Membengkak Rp3 Miliar
Berita Warga 
Praya (Suara NTB)-Rencana penambahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memenuhi standar protokol kesehatan membuat kebutuhan anggaran gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) membengkak. Pemkab Loteng pun sudah menghitung besaran kebutuhan anggaran tambahan tersebut. Baik untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng maupun Bawaslu Loteng.
“Besaran tambahan anggaarannya sekitar Rp3 miliar lebih,” ungkap Sekda Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 12 Juni 2020. Pemkab Loteng sebelumnya sudah menggelar pertemuan via telekonferensi dengan KPU Loteng serta Bawaslu Loteng. Di mana KPU Loteng awalnya mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp4 miliar. Sedangkan Bawaslu Loteng mengajukan tambahan hampir Rp2 miliar.
Tapi setelah dilakukan rasionalisasi dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi anggaran daerah, KPU Loteng akhirnya diberikan tambahan anggaran sebesar Rp2,8 miliar. Adapun Bawaslu Loteng mendapat tambahan anggaran sekitar Rp600 juta lebih. “Kalau melihat item kebutuhan angagran yang ada, sebenarnya cukup banyak. Tetapi kami fokus pada pengalokasian anggaran untuk penambahan honor petugas serta kebutuan ATK (alat tulis kantor),” jelasnya.
Karena memang dengan kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang, anggaran daerah dalam posisi cukup sulit. Saat pemerintah daerah diharuskan menyiapkan anggaran penanganan Covid-19 dengan mengorbankan anggaran pembangunan, juga diharuskan untuk menambah alokasi anggaran pelaksanaan Pilkada Loteng.
Memang ada informasi kalau tambahan kebutuhan anggaran pelaksanaan pilkada akan dibebankan ke pemerintah pusat. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan informasi terkait kebijakan tersebut dari pemerintah pusat. Sehingga konsekuensinya pemerintah daerah harus menyiapkan sendiri tambahan anggaran pilkada.
Disinggung sumber anggaran tambahan pelaksaan Pilkada Loteng tersebut, Nursiah mengaku belum bisa dipastikan. Kalau dari pos anggaran belanja langsung, peluangnya agak berat. Harapan yang paling besar dari pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Dengan catatan pandemi Covid-19 bisa segera berakhir. “Semoga saja pandemi Covid-19 bisa segera berakhir. Jadi anggaran yang tersedia di pos anggaran BTT untuk penanganan Covid-19 bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan tambahan anggaran Pilkada Loteng,” tegasnya.
Sebelumnya, KPU Loteng berencana untuk menambahkan jumlah TPS mendatang sebanyak sekitar 700 TPS. Dari rencana semula sebanyak 1.500 TPS. Hal itu untuk mengakomodir ketentuan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Dimana jumlah pemilih dimasing-masing TPS dikurang menjadi maksimal 500 orang, dari sebelumnya sebanyak 800 orang per TPS. (kir)
sumber: suarantb.com
“Besaran tambahan anggaarannya sekitar Rp3 miliar lebih,” ungkap Sekda Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 12 Juni 2020. Pemkab Loteng sebelumnya sudah menggelar pertemuan via telekonferensi dengan KPU Loteng serta Bawaslu Loteng. Di mana KPU Loteng awalnya mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp4 miliar. Sedangkan Bawaslu Loteng mengajukan tambahan hampir Rp2 miliar.
Tapi setelah dilakukan rasionalisasi dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi anggaran daerah, KPU Loteng akhirnya diberikan tambahan anggaran sebesar Rp2,8 miliar. Adapun Bawaslu Loteng mendapat tambahan anggaran sekitar Rp600 juta lebih. “Kalau melihat item kebutuhan angagran yang ada, sebenarnya cukup banyak. Tetapi kami fokus pada pengalokasian anggaran untuk penambahan honor petugas serta kebutuan ATK (alat tulis kantor),” jelasnya.
Karena memang dengan kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang, anggaran daerah dalam posisi cukup sulit. Saat pemerintah daerah diharuskan menyiapkan anggaran penanganan Covid-19 dengan mengorbankan anggaran pembangunan, juga diharuskan untuk menambah alokasi anggaran pelaksanaan Pilkada Loteng.
Memang ada informasi kalau tambahan kebutuhan anggaran pelaksanaan pilkada akan dibebankan ke pemerintah pusat. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan informasi terkait kebijakan tersebut dari pemerintah pusat. Sehingga konsekuensinya pemerintah daerah harus menyiapkan sendiri tambahan anggaran pilkada.
Disinggung sumber anggaran tambahan pelaksaan Pilkada Loteng tersebut, Nursiah mengaku belum bisa dipastikan. Kalau dari pos anggaran belanja langsung, peluangnya agak berat. Harapan yang paling besar dari pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Dengan catatan pandemi Covid-19 bisa segera berakhir. “Semoga saja pandemi Covid-19 bisa segera berakhir. Jadi anggaran yang tersedia di pos anggaran BTT untuk penanganan Covid-19 bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan tambahan anggaran Pilkada Loteng,” tegasnya.
Sebelumnya, KPU Loteng berencana untuk menambahkan jumlah TPS mendatang sebanyak sekitar 700 TPS. Dari rencana semula sebanyak 1.500 TPS. Hal itu untuk mengakomodir ketentuan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Dimana jumlah pemilih dimasing-masing TPS dikurang menjadi maksimal 500 orang, dari sebelumnya sebanyak 800 orang per TPS. (kir)
sumber: suarantb.com
