26 Tahun Kota Bekasi dan Jerit Hati Para Guru
Berita Warga 
Oleh : *Irdia Bushori
Hari ini Kota Bekasi merayakan hari jadinya yang ke 26, bagi warga Bekasi, hari jadi dan segala bentuk keterlibatan perayaan seremonial didalamnya adalah bagian dari wujud kecintaan terhadap tanah kelahiran, hal ini dikemas oleh pemangku kebijakan dengan berbagai macam kegiatan seperti festival, lomba, pagelaran seni budaya, istighosah dan aneka acara lainnya yang menjadi suguhan bagi warga.
Namun, ditengah gemuruh agenda selebrasi hari jadi Kota Bekasi, masih dapat ditemui anak-anak usia sekolah yang mondar mandir di lampu merah menyumbangkan suara demi meraup receh dari pengguna jalan.
Masih dapat ditemui guru yang babak belur memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan mengumpulkan botol-botol bekas, masih ada guru yang terjebak dalam lilitan utang pinjaman online yang menyesakkan.
TANTRUM KURIKULUM PENDIDIKAN
Keinginan pemangku kebijakan merubah kurikulum pendidikan layaknya anak kecil yang sedang menangis, bertingkah sejadi-jadinya sebab kemauan yang tidak dituruti, sistem pendidikan kita hari ini pun seperti itu, alih-alih revisi, pembaharuan dan lain sebagainya namun tidak menyentuh pokok permasalahan.
Permasalahan utama sistem pendidikan kita hari ini amat sederhana, jika mengambil analogi tantrum yang melanda anak kecil, maka cara menyelesaikannya adalah dengan membiarkan anak itu menangis dan bertingkah semaunya, tentu dengan tetap diawasi. Karena jika kita menuruti kemauannya, pasti anak tersebut akan menjadikan "rengekan" tersebut sebagai senjata untuk kembali berulah.
Ulah "rengekan" itulah yang mengakibatkan kurikulum pendidikan berkali-kali berubah secara tampilan, istilah maupun definisi namun dengan isi dan muatan yang sama.
KETIMPANGAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN GURU
Peningkatan mutu pendidikan berkorelasi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), artinya semakin tinggi mutu pendidikan maka semakin tinggi Indeks pembangunan manusia di suatu daerah.
Korelasi diatas juga berhubungan dengan relasi mutu guru dengan kesejahteraan guru. Artinya semakin guru tersebut bermutu, maka semakin sejahtera hidupnya. Kesejahteraan hidup guru salah satunya ditopang oleh program bantuan pemerintah.
Program bantuan pemerintah dalam bentuk tambahan penghasilan pegawai (TPP), tunjangan kinerja (TUKIN), program sertifikasi guru dan lain sebagainya tentu berlandaskan pada amanat konstitusi yang bertujuan untuk meningkatan taraf kesejahteraan hidup guru, yang realitanya justru tidak berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan.
Variabel tersebut terjadi sebab masih terdapat guru-guru gagap teknologi yang untuk mengoperasikan laptop saja masih kebingungan padahal statusnya Aparatur Sipil Negara (ASN), mirisnya tidak sedikit guru-guru ASN model begini yang ada di sekolah-sekolah penggerak, sedangkan sekolah penggerak merupakan "role model" bagi sekolah-sekolah di sub rayonnya masing-masing.
Tak heran jika guru-guru honorer atau guru swasta banyak yang menarik nafas dalam-dalam sembari mengelus dada, mereka yang berstatus honorer atau guru swasta kerap dibebankan dengan tugas-tugas administrasi sekolah, berkas-berkas penilaian kinerja kepala sekolah, tumpukan file fisik pemenuhan target akreditasi dan berbagai workshop peningkatan mutu pendidik dan lainnya, yang jika menengok gaji tidaklah sebanding dengan gaji yang diperoleh guru ASN.
Inilah ketimpangan yang bersumber pada ketidakadilan penerapan sistem. Seharusnya ada monitoring dan evaluasi berkala yang "benar-benar" dilakukan oleh Dinas Pendidikan, guru ASN yang tidak sampai pada target kualifikasi mutu pendidik diberikan sanksi penurunan status golongan, dan guru honorer atau swasta yang sampai pada target kualifikasi mutu pendidik diberikan kesempatan untuk naik status golongan, jika ini terjadi maka peningkatan mutu pendidikan yang hilirnya adalah Indeks Pembangunan Manusia benar-benar proporsional adanya.
*Pengurus Korps Alumni HMI (KAHMI) Kota Bekasi, Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia.
Hari ini Kota Bekasi merayakan hari jadinya yang ke 26, bagi warga Bekasi, hari jadi dan segala bentuk keterlibatan perayaan seremonial didalamnya adalah bagian dari wujud kecintaan terhadap tanah kelahiran, hal ini dikemas oleh pemangku kebijakan dengan berbagai macam kegiatan seperti festival, lomba, pagelaran seni budaya, istighosah dan aneka acara lainnya yang menjadi suguhan bagi warga.
Namun, ditengah gemuruh agenda selebrasi hari jadi Kota Bekasi, masih dapat ditemui anak-anak usia sekolah yang mondar mandir di lampu merah menyumbangkan suara demi meraup receh dari pengguna jalan.
Masih dapat ditemui guru yang babak belur memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan mengumpulkan botol-botol bekas, masih ada guru yang terjebak dalam lilitan utang pinjaman online yang menyesakkan.
TANTRUM KURIKULUM PENDIDIKAN
Keinginan pemangku kebijakan merubah kurikulum pendidikan layaknya anak kecil yang sedang menangis, bertingkah sejadi-jadinya sebab kemauan yang tidak dituruti, sistem pendidikan kita hari ini pun seperti itu, alih-alih revisi, pembaharuan dan lain sebagainya namun tidak menyentuh pokok permasalahan.
Permasalahan utama sistem pendidikan kita hari ini amat sederhana, jika mengambil analogi tantrum yang melanda anak kecil, maka cara menyelesaikannya adalah dengan membiarkan anak itu menangis dan bertingkah semaunya, tentu dengan tetap diawasi. Karena jika kita menuruti kemauannya, pasti anak tersebut akan menjadikan "rengekan" tersebut sebagai senjata untuk kembali berulah.
Ulah "rengekan" itulah yang mengakibatkan kurikulum pendidikan berkali-kali berubah secara tampilan, istilah maupun definisi namun dengan isi dan muatan yang sama.
KETIMPANGAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN GURU
Peningkatan mutu pendidikan berkorelasi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), artinya semakin tinggi mutu pendidikan maka semakin tinggi Indeks pembangunan manusia di suatu daerah.
Korelasi diatas juga berhubungan dengan relasi mutu guru dengan kesejahteraan guru. Artinya semakin guru tersebut bermutu, maka semakin sejahtera hidupnya. Kesejahteraan hidup guru salah satunya ditopang oleh program bantuan pemerintah.
Program bantuan pemerintah dalam bentuk tambahan penghasilan pegawai (TPP), tunjangan kinerja (TUKIN), program sertifikasi guru dan lain sebagainya tentu berlandaskan pada amanat konstitusi yang bertujuan untuk meningkatan taraf kesejahteraan hidup guru, yang realitanya justru tidak berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan.
Variabel tersebut terjadi sebab masih terdapat guru-guru gagap teknologi yang untuk mengoperasikan laptop saja masih kebingungan padahal statusnya Aparatur Sipil Negara (ASN), mirisnya tidak sedikit guru-guru ASN model begini yang ada di sekolah-sekolah penggerak, sedangkan sekolah penggerak merupakan "role model" bagi sekolah-sekolah di sub rayonnya masing-masing.
Tak heran jika guru-guru honorer atau guru swasta banyak yang menarik nafas dalam-dalam sembari mengelus dada, mereka yang berstatus honorer atau guru swasta kerap dibebankan dengan tugas-tugas administrasi sekolah, berkas-berkas penilaian kinerja kepala sekolah, tumpukan file fisik pemenuhan target akreditasi dan berbagai workshop peningkatan mutu pendidik dan lainnya, yang jika menengok gaji tidaklah sebanding dengan gaji yang diperoleh guru ASN.
Inilah ketimpangan yang bersumber pada ketidakadilan penerapan sistem. Seharusnya ada monitoring dan evaluasi berkala yang "benar-benar" dilakukan oleh Dinas Pendidikan, guru ASN yang tidak sampai pada target kualifikasi mutu pendidik diberikan sanksi penurunan status golongan, dan guru honorer atau swasta yang sampai pada target kualifikasi mutu pendidik diberikan kesempatan untuk naik status golongan, jika ini terjadi maka peningkatan mutu pendidikan yang hilirnya adalah Indeks Pembangunan Manusia benar-benar proporsional adanya.
*Pengurus Korps Alumni HMI (KAHMI) Kota Bekasi, Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia.
