PENINGKATAN PERAN LSM/OMS/ORMAS DALAM PARTISIPASI PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGERANG
Berita Warga 
Dengan Visi “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”, Kabupaten Tangerang berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dengan menekankan kepada 13 isu strategis. Pada poin 12 menyebutkan bahwa peningkatan moral dan peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan isu strategis. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang membuka ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses pembangunan daerah. Kemudian dia juga menyampaikan Salah satu kanal bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah adalah dengan melalui organisasi masyarakat sipil (OMS) atau biasa disebut dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Peran LSM/OMS/Ormas dalam pembangunan dirasa sudah cukup memiliki bukti yang menyebabkan ruang partisipasi bagi LSM/OMS/Ormas di Kabupaten Tangerang seharusnya dapat lebih terbuka lebar lagi.
Disatu sisi lain bahwa pendataan organisasi kemasyarakatan juga masih belum maksimal, sehingga target pemberian layanan juga belum terlihat jelas. Dengan tidak adanya pendataan organisasi kemasyarakatan tersebut juga berdampak terhadap minimnya ruang partisipasi dari organisasi kemasyarakatan, khususnya dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilakukan oleh Pemkab Tangerang. Hal ini menyebabkan, organisasi kemasyarakatan tidak dapat memberikan masukan terhadap proses perencanaan pembangunan dengan membawa basis bukti hasil riset atau advokasi yang telah dilakukan oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan. Hal ini dikhawatirkan pada akhirnya akan menyebabkan segala proses perencanaan program di Kabupaten Tangerang lebih bersifat Top Down dan teknokratik tanpa inovasi dan basis kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat.
Swakelola Tipe III membuka peluang kerja sama dengan lebih banyak jenis organisasi dengan keahlian yang dibutuhkan pemerintah. Sebelum Perpres Nomor 16 Tahun 2018 diberlakukan, pemerintah hanya bisa bekerja sama dengan kalangan bisnis atau lintas lembaga pemerintah, termasuk perguruan tinggi negeri. Tender untuk pengadaan barang ataupun jasa hanya bisa diikuti entitas badan usaha. Dukungan dalam bentuk riset kebijakan, sebagai contoh, hanya bisa didapatkan pemerintah melalui proses seleksi yang cuma bisa diikuti entitas bisnis. Cara lain adalah mengontrak konsultan individual dengan Swakelola Tipe I atau bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri dengan Swakelola Tipe II. Sementara itu, banyak PRI, lembaga kajian non-pemerintah, ataupun perguruan tinggi swasta yang tidak bisa menjadi pelaksana riset kebijakan untuk pemerintah semata-mata karena berbadan hukum yayasan atau perkumpulan.
Ada 3 point rekomendasi yang disampaikan, diantaranya yaitu :
1. Menyusun Peraturan Kepala Daerah Tentang Publikasi Informasi Publik Dalam Situs Resmi Pemerintah Sebagai prasyarat adanya peningkatan partisipasi masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang harus mampu untuk lebih meningkatkan implementasi terkait keterbukaan informasi publik. Pemerintah Kabupaten Tangerang harus mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah yang lebih mengatur tentang pemberian informasi secara lebih aktif dan lengkap melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti di situs resmi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
2. Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang LSM/OMS/Ormas. Keberadaan regulasi yang mengatur ruang partisipasi dan pemberdayaan LSM/OMS/Ormas dibutuhkan agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dakan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu menyusun turunan dari UU Ormas yang diantaranya adalah (1) mekanisme kerja sama dan pemberian bantuan bagi LSM/OMS/Ormas; (2) pedoman pendataan LSM/OMS/Ormas; dan (3) ruang partisipasi LSM/OMS/Ormas.
3. Merubah skema paket pengadaan Langsung menjadi Swakelola Tipe III. Beberapa pengadaan langsung dapat dirubah menjadi Swakelola Tipe III dengan mempertimbangkan peluasan akses dan juga inovasi dalam kegiatan.
Disatu sisi lain bahwa pendataan organisasi kemasyarakatan juga masih belum maksimal, sehingga target pemberian layanan juga belum terlihat jelas. Dengan tidak adanya pendataan organisasi kemasyarakatan tersebut juga berdampak terhadap minimnya ruang partisipasi dari organisasi kemasyarakatan, khususnya dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilakukan oleh Pemkab Tangerang. Hal ini menyebabkan, organisasi kemasyarakatan tidak dapat memberikan masukan terhadap proses perencanaan pembangunan dengan membawa basis bukti hasil riset atau advokasi yang telah dilakukan oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan. Hal ini dikhawatirkan pada akhirnya akan menyebabkan segala proses perencanaan program di Kabupaten Tangerang lebih bersifat Top Down dan teknokratik tanpa inovasi dan basis kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat.
Swakelola Tipe III membuka peluang kerja sama dengan lebih banyak jenis organisasi dengan keahlian yang dibutuhkan pemerintah. Sebelum Perpres Nomor 16 Tahun 2018 diberlakukan, pemerintah hanya bisa bekerja sama dengan kalangan bisnis atau lintas lembaga pemerintah, termasuk perguruan tinggi negeri. Tender untuk pengadaan barang ataupun jasa hanya bisa diikuti entitas badan usaha. Dukungan dalam bentuk riset kebijakan, sebagai contoh, hanya bisa didapatkan pemerintah melalui proses seleksi yang cuma bisa diikuti entitas bisnis. Cara lain adalah mengontrak konsultan individual dengan Swakelola Tipe I atau bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri dengan Swakelola Tipe II. Sementara itu, banyak PRI, lembaga kajian non-pemerintah, ataupun perguruan tinggi swasta yang tidak bisa menjadi pelaksana riset kebijakan untuk pemerintah semata-mata karena berbadan hukum yayasan atau perkumpulan.
Ada 3 point rekomendasi yang disampaikan, diantaranya yaitu :
1. Menyusun Peraturan Kepala Daerah Tentang Publikasi Informasi Publik Dalam Situs Resmi Pemerintah Sebagai prasyarat adanya peningkatan partisipasi masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang harus mampu untuk lebih meningkatkan implementasi terkait keterbukaan informasi publik. Pemerintah Kabupaten Tangerang harus mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah yang lebih mengatur tentang pemberian informasi secara lebih aktif dan lengkap melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti di situs resmi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
2. Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang LSM/OMS/Ormas. Keberadaan regulasi yang mengatur ruang partisipasi dan pemberdayaan LSM/OMS/Ormas dibutuhkan agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dakan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu menyusun turunan dari UU Ormas yang diantaranya adalah (1) mekanisme kerja sama dan pemberian bantuan bagi LSM/OMS/Ormas; (2) pedoman pendataan LSM/OMS/Ormas; dan (3) ruang partisipasi LSM/OMS/Ormas.
3. Merubah skema paket pengadaan Langsung menjadi Swakelola Tipe III. Beberapa pengadaan langsung dapat dirubah menjadi Swakelola Tipe III dengan mempertimbangkan peluasan akses dan juga inovasi dalam kegiatan.
Diskusi ini merupakan bagian dari program CSR
Memuat…...
