Wakil Walikota: Jangan Ada Rumah Sakit Tolak Pasien JKN
Berita Warga 
Wakil Walikota Jakarta Timur H Husein Murad meminta agar semua fasilitas kesehatan provider BPJS Kesehatan yang berada di Jaktim tidak menolak pasien JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).
“Kami tidak ingin mendengar adanya kasus penolakan, penelantaran atau pasien yang dipimpong,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi Antara Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan dan Pemangku Kepentingan di Wilayah Jakarta Timur yang dihadiri sekitar 250 peserta, Rabu (31/8).
Menurutnya, JKN dibentuk tujuannya agar pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakt bisa tertangani dengan baik. Karena itu para pengelola fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta agar mendukungnya dengan cara melayani para pasien dengan baik.
Diakui jaminan kesehatan saat ini telah menjadi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara yang produktif mensyaratkan warganya untuk terjamin dan terlindungi bagi pribadi maupun keluarganya.
Wakil Walikota menambahkan, dalam mendukung penyelenggaraan program JKN, berdasarkan data yang telah diperoleh, Kota Jakarta Timur memiliki 135 fasilitas kesehatan untuk melayani kesehatan masyarakat.
Rinciannya 46 Rumah Sakit baik swasta maupun Rumah Sakit Umum Daerah, 10 Puskesmas Kecamatan, 76 Puskesmas Kelurahan dan 3 Rumah Sakit type D yang tiap harinya melayani masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dan rawat inap.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Jakarta Timu dr. Donni Hendrawan mengungkapkan, pertemuan koordinasi fasilitas kesehatan tingkat lanjutan provider BPJS Kesehatan Jakarta Timur dengan pemangku kepentingan utama ini, bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat selaku peserta BPJS Kesehatan dengan tujuan terciptanya layanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat khususnya di wilayah Kota Jakarta Timur. (Poskotanews.com)
“Kami tidak ingin mendengar adanya kasus penolakan, penelantaran atau pasien yang dipimpong,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi Antara Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan dan Pemangku Kepentingan di Wilayah Jakarta Timur yang dihadiri sekitar 250 peserta, Rabu (31/8).
Menurutnya, JKN dibentuk tujuannya agar pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakt bisa tertangani dengan baik. Karena itu para pengelola fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta agar mendukungnya dengan cara melayani para pasien dengan baik.
Diakui jaminan kesehatan saat ini telah menjadi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara yang produktif mensyaratkan warganya untuk terjamin dan terlindungi bagi pribadi maupun keluarganya.
Wakil Walikota menambahkan, dalam mendukung penyelenggaraan program JKN, berdasarkan data yang telah diperoleh, Kota Jakarta Timur memiliki 135 fasilitas kesehatan untuk melayani kesehatan masyarakat.
Rinciannya 46 Rumah Sakit baik swasta maupun Rumah Sakit Umum Daerah, 10 Puskesmas Kecamatan, 76 Puskesmas Kelurahan dan 3 Rumah Sakit type D yang tiap harinya melayani masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dan rawat inap.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Jakarta Timu dr. Donni Hendrawan mengungkapkan, pertemuan koordinasi fasilitas kesehatan tingkat lanjutan provider BPJS Kesehatan Jakarta Timur dengan pemangku kepentingan utama ini, bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat selaku peserta BPJS Kesehatan dengan tujuan terciptanya layanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat khususnya di wilayah Kota Jakarta Timur. (Poskotanews.com)