Surat Sekda Tuai Polemik, FK BPD Luwu Utara Temui PMD
Berita Warga 
Luwu Utara. Sureq Citizen Journaliasme (JW) - Forum Komunikasi (FK) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Luwu Utara audiens dengan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Luwu Utara, Senin (19/02/2023).
Audiens dilakukan di Aula Pertemuan Dinas PMD Luwu Utara dihadiri Sekretaris Dinan, didampingi oleh Kabid Bina Desa Fatimah, Ibu Nining, dan Pak Guntur serta staf PMD lainnnya.
Pertemuan tersebut membahas Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu Utara Nomor 900 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023.
Surat Sekda tersebut menjadi polemik di internal pemerintahan desa dalam penyusunan APBDes Tahun 2023, di mana terdapat petunjuk penggunaan Dana Desa untuk pelatihan bagi anggota BPD di huruf I angka empat.
Kabid Bina Pemerintahan Desa, Fatimah menjelaskan bahwa Dana Desa atau DD bisa digunakan untuk pelatihan anggota BPD tapi outputnya harus berbasis aplikasi.
"DD bisa digunakan tapi outputnya aplikasi dan harus melalui kementerian," jelas Fatimah.
Agenda lain yang menjadi pembahasan adalah tentang pengangkatan staf administrasi BPD.
"Untuk staf BPD diangkat oleh kepala desa, namun tanggung jawab pekerjaannya ke BPD," tambah Fatimah.
Ketua FK BPD Luwu Utara, Sudirman Salomba, mengatakan, kebutuhan BPD, operasional, kebutuhan alat tulis kantor, dan biaya pelatihan dibicarakan bersama pemerintah desa dan disahkan melalui musyawarah desa dalam bentuk APBDes.
Menurut dia, musyawarah desa adalah kewenangan BPD, sebelum musyawarah, rancangan APBDes harus diketahui oleh BPD, dirapatkan secara internal kemudian dirapatkan melalui musyawarah desa.
"Semua penganggaran di desa yang ada di APBDes harus melalui musyawarah desa dan yang punya kewenangan adalah BPD, jangan diterima ABPDes jika isinya tidak jelas," tegas Sudirman.
Sudirman yang merupakan mantan Ketua BPD Desa Minangga Tallu berharap adanya audiens FK BPD dan Dinas PMD dapat memberi perubahan di setiap desa. (HR)
Audiens dilakukan di Aula Pertemuan Dinas PMD Luwu Utara dihadiri Sekretaris Dinan, didampingi oleh Kabid Bina Desa Fatimah, Ibu Nining, dan Pak Guntur serta staf PMD lainnnya.
Pertemuan tersebut membahas Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu Utara Nomor 900 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023.
Surat Sekda tersebut menjadi polemik di internal pemerintahan desa dalam penyusunan APBDes Tahun 2023, di mana terdapat petunjuk penggunaan Dana Desa untuk pelatihan bagi anggota BPD di huruf I angka empat.
Kabid Bina Pemerintahan Desa, Fatimah menjelaskan bahwa Dana Desa atau DD bisa digunakan untuk pelatihan anggota BPD tapi outputnya harus berbasis aplikasi.
"DD bisa digunakan tapi outputnya aplikasi dan harus melalui kementerian," jelas Fatimah.
Agenda lain yang menjadi pembahasan adalah tentang pengangkatan staf administrasi BPD.
"Untuk staf BPD diangkat oleh kepala desa, namun tanggung jawab pekerjaannya ke BPD," tambah Fatimah.
Ketua FK BPD Luwu Utara, Sudirman Salomba, mengatakan, kebutuhan BPD, operasional, kebutuhan alat tulis kantor, dan biaya pelatihan dibicarakan bersama pemerintah desa dan disahkan melalui musyawarah desa dalam bentuk APBDes.
Menurut dia, musyawarah desa adalah kewenangan BPD, sebelum musyawarah, rancangan APBDes harus diketahui oleh BPD, dirapatkan secara internal kemudian dirapatkan melalui musyawarah desa.
"Semua penganggaran di desa yang ada di APBDes harus melalui musyawarah desa dan yang punya kewenangan adalah BPD, jangan diterima ABPDes jika isinya tidak jelas," tegas Sudirman.
Sudirman yang merupakan mantan Ketua BPD Desa Minangga Tallu berharap adanya audiens FK BPD dan Dinas PMD dapat memberi perubahan di setiap desa. (HR)
