Sekolah Inklusi Kekurangan Guru Pendamping Khusus (GPK)
Diskusi Komunitas 
Ketika kebijakan Sekolah Inklusi ini diterapkan ternyata banyak sekolah yang belum memililki Guru Pendamping Khusus (GPK). Guru Pendamping Khusus merupakan Center Of Education bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan sekolah inklusi yang tercantum dalam Permendiknas No.70 tahun 2009 yang meliputi : Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendampingan anak berkebutuhan khusus pada kegiatan pembelajaran di kelas bersama dengan anak-anak pada umumnya (regular). Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum, berupa evaluasi maupun pengayaan. Dan memberikan bimbingan secara berkelanjutan dan membuat catatan khusus terkait kegiatan pembelajaran anak berkebutuhan selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung di kelas.
Pemerintah mengartikan pendidikan inklusif sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik dengan kebutuhan khusus dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
Peserta didik berkebutuhan khusus yang dimaksud di sini diantaranya tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras, tuna wicara, hiperaktif, kesulitan belajar, sindroma down, autis, dan tuna ganda.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK), sejak 2017 tren jumlah sekolah inklusi cenderung meningkat. Pada 2017 ada 31.724 sekolah inklusi dengan 159.002 jumlah PDBK. Sekarang ada 35.802 sekolah dengan 127.541 PDBK.
Menurut Samto, Direktur PMPK, perkembangan sekolah inklusi tak lepas dari aturan UU no.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sejak saat itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gencar mengimbau agar setiap kecamatan memiliki satu sekolah inklusif.
Alasan lain, sekolah inklusif juga dipandang sebagai jawaban atas permasalahan terbatasnya Sekolah Luar Biasa.
Ada berbagai tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia. Salah satunya adalah keterbatasan GPK.
Dalam salah satu pasal di Permendiknas no.70 tahun 2009, tertulis bahwa pemerintah wajib menyediakan guru pendamping bagi sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Kenyataannya tidak selalu demikian. Kisah Bambang di SMP 259 adalah permasalahan umum yang dialami sekolah inklusi di Indonesia.
Laporan Gambaran Sekolah Inklusif di Indonesia Tinjauan Sekolah Menengah Pertama 2017 menyatakan bahwa di Indonesia ada 2.465 sekolah inklusif negeri namun hanya memiliki 728 GPK.
Sebagai contoh kasus, pada 2017 ada 1.138 siswa tuna grahita ringan dan sedang yang bersekolah di sekolah inklusif negeri. Namun jumlah GPK hanya 41. Jumlah siswa tersebar di 34 provinsi namun GPK hanya ada di 18 provinsi.
Contoh lain, PDBK dengan disabilitas tuna wicara. Jumlah siswa tuna wicara yang bersekolah di SMP negeri inklusif berjumlah 112 orang dan GPK hanya 2 orang. Penyebaran di tiap provinsinya juga tidak merata.
Aturan pemerintah menyatakan setiap sekolah inklusif wajib memiliki minimal satu GPK yang sesuai dengan jenis kebutuhan khusus di sekolah tersebut.
Pendidikan inklusif adalah keterbukaan akses terhadap setiap anak dengan latar belakang apapun agar mereka bisa bersekolah dalam satu kelas dan mendapatkan perlakuan yang setara.“Setara artinya kualitas yang diterima sama meski caranya berbeda,”
“Sebagian besar guru tidak pernah diberi pengetahuan dan pelatihan tentang apa itu disabilitas. Siapa itu penyandang disabilitas? Karakteristik bagaimana? Interaksi caranya gimana?”
Ketidakpahaman tersebut berakibat pada terjadinya kasus serupa murid Bambang di SMP 259 yakni berkali-kali tidak naik kelas tanpa diketahui bahwa ternyata peserta didik mengalami disabilitas intelektual.
Pemerintah perlu melibatkan kelompok atau organisasi disabilitas dalam menyusun kebijakan pendidikan inklusif.
Pemerintah mengartikan pendidikan inklusif sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik dengan kebutuhan khusus dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
Peserta didik berkebutuhan khusus yang dimaksud di sini diantaranya tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras, tuna wicara, hiperaktif, kesulitan belajar, sindroma down, autis, dan tuna ganda.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK), sejak 2017 tren jumlah sekolah inklusi cenderung meningkat. Pada 2017 ada 31.724 sekolah inklusi dengan 159.002 jumlah PDBK. Sekarang ada 35.802 sekolah dengan 127.541 PDBK.
Menurut Samto, Direktur PMPK, perkembangan sekolah inklusi tak lepas dari aturan UU no.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sejak saat itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gencar mengimbau agar setiap kecamatan memiliki satu sekolah inklusif.
Alasan lain, sekolah inklusif juga dipandang sebagai jawaban atas permasalahan terbatasnya Sekolah Luar Biasa.
Ada berbagai tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia. Salah satunya adalah keterbatasan GPK.
Dalam salah satu pasal di Permendiknas no.70 tahun 2009, tertulis bahwa pemerintah wajib menyediakan guru pendamping bagi sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Kenyataannya tidak selalu demikian. Kisah Bambang di SMP 259 adalah permasalahan umum yang dialami sekolah inklusi di Indonesia.
Laporan Gambaran Sekolah Inklusif di Indonesia Tinjauan Sekolah Menengah Pertama 2017 menyatakan bahwa di Indonesia ada 2.465 sekolah inklusif negeri namun hanya memiliki 728 GPK.
Sebagai contoh kasus, pada 2017 ada 1.138 siswa tuna grahita ringan dan sedang yang bersekolah di sekolah inklusif negeri. Namun jumlah GPK hanya 41. Jumlah siswa tersebar di 34 provinsi namun GPK hanya ada di 18 provinsi.
Contoh lain, PDBK dengan disabilitas tuna wicara. Jumlah siswa tuna wicara yang bersekolah di SMP negeri inklusif berjumlah 112 orang dan GPK hanya 2 orang. Penyebaran di tiap provinsinya juga tidak merata.
Aturan pemerintah menyatakan setiap sekolah inklusif wajib memiliki minimal satu GPK yang sesuai dengan jenis kebutuhan khusus di sekolah tersebut.
Pendidikan inklusif adalah keterbukaan akses terhadap setiap anak dengan latar belakang apapun agar mereka bisa bersekolah dalam satu kelas dan mendapatkan perlakuan yang setara.“Setara artinya kualitas yang diterima sama meski caranya berbeda,”
“Sebagian besar guru tidak pernah diberi pengetahuan dan pelatihan tentang apa itu disabilitas. Siapa itu penyandang disabilitas? Karakteristik bagaimana? Interaksi caranya gimana?”
Ketidakpahaman tersebut berakibat pada terjadinya kasus serupa murid Bambang di SMP 259 yakni berkali-kali tidak naik kelas tanpa diketahui bahwa ternyata peserta didik mengalami disabilitas intelektual.
Pemerintah perlu melibatkan kelompok atau organisasi disabilitas dalam menyusun kebijakan pendidikan inklusif.
