Rapat Koordinasi pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing di Kota Palembang
Berita Warga 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Rabu 25/10/23 menyelenggarakan rapat koordinasi pemantauan orang asing dan lembaga Asing di Hotel Swarna Dwipa Jl. Tasik No.2, Talang Semut, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang.
Rapat koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing ini diikuti oleh Kanwil Kemenkumham Sumsel, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Polrestabes, Tenaga Kerja Asing dan Mahasiswa Fisip UNSRI jurusan Hubungan Internasional.
Drs Ratu Dewa MSi PJ Walikota Palembang yang diwakili oleh Ahmad Rifai Dancik.ST.MSI Sekretaris Badan kesbangpol Kota Palembang mengatakan, " keberadaan orang atau Warga Negara Asing yang melakukan beragam kegiatan di kota Palembang perlu mendapat perhatian semua pihak. Oleh karena itu, koordinasi antar instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi dalam hal pengawasan kegiatan orang asing di daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing mutlak dilakukan. Kehadiran orang maupun investasi asing, memang sangat dibutuhkan sepanjang membawa manfaat bagi pembangunan dan pengembangan daerah, namun dampak negatifnya juga harus diwaspadai. sehingga kewaspadaan dan pengawasan yang tidak berlebihan dan memicu terganggunya kenyamanan dan kelancaran aktivitas orang asing dapat dilakukan." Kata Ahmad Rifai Dancik.
Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Kota Palembang Kartika Dewi, S.Pd., M.Si menyampaikan "Dengan diselenggarakannya rapat koordinasi ini, diharapkan dapat menyiapkan langkah-langkah strategis dan menyamakan persepsi dalam melakukan Pengawasan terhadap Orang Asing. dengan demikian maka akan bisa mendapatkan data dan informasi tentang keabsahan dan kegiatan orang asing dan lembaga asing di Kota pelembang sesuai dengan bidang tugas masing – masing" ucap Kartika Dewi.
Junior Manerep Sigalingging,SH.,MH Kabid Perizinan Dan Informasi Keimigrasian Kanwil Hukum Dan Ham dalam kesempatan tersebut mengatakan, kedatangan orang asing ke daerah harus memberikan manfaat atau nilai lebih bagi perekonomian.
Oleh karena itu, lanjut dia, kedatangan tenaga kerja asing memerlukan pengawasan secara ketat untuk memastikan sesuai dengan aturan.
Keberadaan orang asing perlu mendapatkan perhatian, terutama terkait risiko-risiko atau kerawanan yang diakibatkan dapat mengancam stabilitas keamanan daerah.
"Investasi asing memang diperlukan untuk membangun suatu daerah, namun dampak negatifnya juga perlu diwaspadai. Maka dari itu pengawasan yang terukur dan tidak berlebihan perlu dilakukan Timpora," ujar Junior Manerep.
Yan Edo Supomo,ST.,MH dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang berharap bahwa seluruh jajaran TIMPORA Kota Palembang bisa tetap kompak dalam mengawasi keberadaan orang asing di kota Palembang.
"Saya harap seluruh jajaran TIMPORA Kota Palembang bisa tetap kompak dalam mengawasi keberadaan orang asing di kota Palembang", ujar Edo Supomo.
Rapat koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing ini diikuti oleh Kanwil Kemenkumham Sumsel, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Polrestabes, Tenaga Kerja Asing dan Mahasiswa Fisip UNSRI jurusan Hubungan Internasional.
Drs Ratu Dewa MSi PJ Walikota Palembang yang diwakili oleh Ahmad Rifai Dancik.ST.MSI Sekretaris Badan kesbangpol Kota Palembang mengatakan, " keberadaan orang atau Warga Negara Asing yang melakukan beragam kegiatan di kota Palembang perlu mendapat perhatian semua pihak. Oleh karena itu, koordinasi antar instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi dalam hal pengawasan kegiatan orang asing di daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing mutlak dilakukan. Kehadiran orang maupun investasi asing, memang sangat dibutuhkan sepanjang membawa manfaat bagi pembangunan dan pengembangan daerah, namun dampak negatifnya juga harus diwaspadai. sehingga kewaspadaan dan pengawasan yang tidak berlebihan dan memicu terganggunya kenyamanan dan kelancaran aktivitas orang asing dapat dilakukan." Kata Ahmad Rifai Dancik.
Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Kota Palembang Kartika Dewi, S.Pd., M.Si menyampaikan "Dengan diselenggarakannya rapat koordinasi ini, diharapkan dapat menyiapkan langkah-langkah strategis dan menyamakan persepsi dalam melakukan Pengawasan terhadap Orang Asing. dengan demikian maka akan bisa mendapatkan data dan informasi tentang keabsahan dan kegiatan orang asing dan lembaga asing di Kota pelembang sesuai dengan bidang tugas masing – masing" ucap Kartika Dewi.
Junior Manerep Sigalingging,SH.,MH Kabid Perizinan Dan Informasi Keimigrasian Kanwil Hukum Dan Ham dalam kesempatan tersebut mengatakan, kedatangan orang asing ke daerah harus memberikan manfaat atau nilai lebih bagi perekonomian.
Oleh karena itu, lanjut dia, kedatangan tenaga kerja asing memerlukan pengawasan secara ketat untuk memastikan sesuai dengan aturan.
Keberadaan orang asing perlu mendapatkan perhatian, terutama terkait risiko-risiko atau kerawanan yang diakibatkan dapat mengancam stabilitas keamanan daerah.
"Investasi asing memang diperlukan untuk membangun suatu daerah, namun dampak negatifnya juga perlu diwaspadai. Maka dari itu pengawasan yang terukur dan tidak berlebihan perlu dilakukan Timpora," ujar Junior Manerep.
Yan Edo Supomo,ST.,MH dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang berharap bahwa seluruh jajaran TIMPORA Kota Palembang bisa tetap kompak dalam mengawasi keberadaan orang asing di kota Palembang.
"Saya harap seluruh jajaran TIMPORA Kota Palembang bisa tetap kompak dalam mengawasi keberadaan orang asing di kota Palembang", ujar Edo Supomo.
