PPO DAUN HIJAU MENYELENGARAKAN DISKUSI DAN ANALISA DATA DALAM PENYUSUNAN POLICY BRIEF
Berita Warga 
JON RANTEPADANG, BARRU
Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan pada hari Senin, 13 September 2021 di Aula Sekretariat PPO Daun Hijau. Kegiatan diikuti oleh anggota Simpul Belajar Yassiberrui, Field Coordinator, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perizinan dan Badan Kesbangpol.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nasruddin mengemukakan permasalahan terkait layanan administrasi kependudukan, antara lain terbatasnya sarana dan prasarana dan terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia. Berbagai keterbatasan yang dihadapi menjadi tantangan untuk tetap melayani masyarakat sebaik dan secepat mungkin, pungkasnya.
PPO Daun Hijau yang mengawal dan mengadvokasi layanan administrasi kependudukan memfasilitasi untuk menyusun policy brief terkait dukungan sarana prasarana. Hala ini membutuhkan kerjasama dengan OPD terkait data dukung sehingga bersama rekan-rekan dari simpul belajar berdiskusi untuk membahas data tersebut.
Untuk menyusun policy brief yang baik kita harus memahami prinsip dasar penyusunannya sehingga hasilnya dapat dikomunikasikan dan dipahami oleh target kita dalam hal ini pengambil kebijakan terkait permasalahan dan rekomendasi yang diajukan, demikian menurut Jon Rantepadang dari PPO Daun Hijau yang memandu FGD.
Beberapa data yang dibutuhkan antara lain kebutuhan sarana parasarana dan sumberdaya manusia, ketersediaan saat ini dan kekurangan yang harus disiapkan. Disadari bahwa kondisi pandemi saat ini sangat mempengaruhi ketersediaan anggaran, sehingga berbagai pengetatan pengalokasian dan penggunaan anggaran dilakukan. Namun demikian, pelayanan publik harus tetap berjalan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan strategi melalui policy brief agar kebutuhan sarana dan prasarana layanan administrasi kependudukan dapat dipenuhi, paling tidak dalam skala minimal agar pelayanan tetap berlangung dengan baik.
Data-data yang disampaikan oleh OPD baik Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil maupun dari Kelurahan dibahas dan dianalisis bersama-sama untuk disampaikan kepada pengambil kebijakan yang dikemas dalam bentuk “rekomendasi’. Diharapkan dengan dukungan data-data yang valid dapat lebih menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan apa yang seharusnya dilakukan.
Dengan demikian policy brief menjadi sebuah kesempatan untuk mengartikulasikan rekomendasi berdasarkan data-data. Jelas bahwa rekomendasi ini tidak mengikat, namun rekomendasi dapat menyediakan orientasi yang berharga untuk pembuat kebijakan.
Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan pada hari Senin, 13 September 2021 di Aula Sekretariat PPO Daun Hijau. Kegiatan diikuti oleh anggota Simpul Belajar Yassiberrui, Field Coordinator, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perizinan dan Badan Kesbangpol.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nasruddin mengemukakan permasalahan terkait layanan administrasi kependudukan, antara lain terbatasnya sarana dan prasarana dan terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia. Berbagai keterbatasan yang dihadapi menjadi tantangan untuk tetap melayani masyarakat sebaik dan secepat mungkin, pungkasnya.
PPO Daun Hijau yang mengawal dan mengadvokasi layanan administrasi kependudukan memfasilitasi untuk menyusun policy brief terkait dukungan sarana prasarana. Hala ini membutuhkan kerjasama dengan OPD terkait data dukung sehingga bersama rekan-rekan dari simpul belajar berdiskusi untuk membahas data tersebut.
Untuk menyusun policy brief yang baik kita harus memahami prinsip dasar penyusunannya sehingga hasilnya dapat dikomunikasikan dan dipahami oleh target kita dalam hal ini pengambil kebijakan terkait permasalahan dan rekomendasi yang diajukan, demikian menurut Jon Rantepadang dari PPO Daun Hijau yang memandu FGD.
Beberapa data yang dibutuhkan antara lain kebutuhan sarana parasarana dan sumberdaya manusia, ketersediaan saat ini dan kekurangan yang harus disiapkan. Disadari bahwa kondisi pandemi saat ini sangat mempengaruhi ketersediaan anggaran, sehingga berbagai pengetatan pengalokasian dan penggunaan anggaran dilakukan. Namun demikian, pelayanan publik harus tetap berjalan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan strategi melalui policy brief agar kebutuhan sarana dan prasarana layanan administrasi kependudukan dapat dipenuhi, paling tidak dalam skala minimal agar pelayanan tetap berlangung dengan baik.
Data-data yang disampaikan oleh OPD baik Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil maupun dari Kelurahan dibahas dan dianalisis bersama-sama untuk disampaikan kepada pengambil kebijakan yang dikemas dalam bentuk “rekomendasi’. Diharapkan dengan dukungan data-data yang valid dapat lebih menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan apa yang seharusnya dilakukan.
Dengan demikian policy brief menjadi sebuah kesempatan untuk mengartikulasikan rekomendasi berdasarkan data-data. Jelas bahwa rekomendasi ini tidak mengikat, namun rekomendasi dapat menyediakan orientasi yang berharga untuk pembuat kebijakan.