PENYEPAKATAN PROGRAM PERCONTOHAN BUMDES BERBASIS MASYARAKAT DI SUMENEP
Citizen News 
Sumenep, 30 Agustus 2021 – Pertemuan Forum Masyarakat MADANI Sumenep dengan Pemda, Tim Teknis, dan OPD terkait terlaksana untuk menyepakati Percontohan BUMDes Berbasis Masyarakat di Sumenep. Acara yang digelar secara hybrid ini dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep (Ir Rasiyadi, M.Si). Hadir offline 20 peserta (5 Pr, 15 Lk) dari Bappeda Sumenep, Dinas PMD, Dinas Koperasi, Pendamping BUMDes, dan OMS setempat yang tergabung dalam Forum MMS. Secara daring ada 10 peserta (2 Pr, 8 Lk) dari LPPM STKIP, LPTNU, LKNU, GP ANSOR, FC MADANI, Bappeda, dan internal Lakpesdam NU.
Pengantar Sekda memantik dengan pertanyaan: “Bagaimana mengefektifikan BUMDes yang kita ketahui sumber permodalannya dari dana desa dengan kegiatan yang bisa beraneka macam?”. Apresiasi kepada Forum MMS yang menginisiasi acara mengingat perkembangan BUMDes belum sesuai harapan. Evaluasi 310 BUMDes menunjukkan 38 baru terbentuk, 150 dasar, 107 berkembang, dan 15 maju. Kesehatan BUMDes baru diukur dari kontribusi ke PAD, belum melihat daya ungkitnya terhadap perekonomian warga.
Mewakili Forum MMS, Moh Ekoyanto (Direktur Lakpesdam) menyampaikan sejak awal program USAID MADANI mengusung isu transparansi dana desa sebagai tematik. Isunya difokuskan untuk mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap Efektivitas BUMDes. Prioritas pertimbangannya BUMDes menjadi amanat UU No 4/2014 Tentang Desa, sedang diatensi berbagai pihak termasuk agenda politik Bupati Sumenep, dan penyertaan modal dari Dana Desa. Sangat relevan rencana aksi advokasi mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap BUMDes. Forum MMS telah mempersiapkan desain percontohan BUMDes Berbasis Masyarakat di 3 Desa.
Desain kolaborasi percontohan telah mengatur peran parapihak. Akhirnya bisa disepakati masalah ruang dan informasi untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan BUMDes oleh maysarakat menjadi tanggungjawab Forum. Masalah peningkatan SDM, penguatan kapasitas pengelola BUMDes, membangun mekanisme dan tata kelola usaha untuk kemandirian tanggungjawab pemerintah. Skema percontohan kolaboratif, dan seberapa besar kebutuhan pelibatan tim teknis untuk dibebankan ke APBDes bisa didiskusikan dalam tim kecil. Pemda sepakat mendukung fokus percontohan di 3 desa yang sempat dipertanyakan. Kriteria lokasi bisa dipahami dan sudah terkonfirmasi ke OPD terkait. Anggaran daerah 2022 memungkinkan APBDes mengalokasikan kegiatan partisipasi masyarakat.
Dar senior CSO lokal (A Warist) menegaskan wajib mensyukuri pertemuan ini sebagai wujud keswadayaan sipil untuk memperbaiki tatanan sosial. Kajiannya menilai rancang bangun BUMDes perlu perbaikan supaya lebih menyentuh masyarakat. Percontohan bisa menjadi wadah belajar dan refleksi bersama bagaimana membangun kemandirian ekonomi melalui keterlibatan masyarakat. Praktik terbaik dengan karakteristik lokal bisa menjadi kajian untuk replikasi skala luas. Kadis Koperasi (Bapak Sustono) menyampaikan pemetaan masalah sudah bagus (detail), desain percontohan 3 desa bagus, dan gagasan kolaborasi sangat menarik. Perlu dukungan blueprint yang tertuang dalam RPJMD, dan kolaborasi sangat penting untuk peningkatan esensi BUMDes di Sumenep.
Di penghujung acara, Pak Sekda menutup pertemuan dengan beberapa kesimpulan: kolaborasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas BUMDes; pembagian peran parapihak dari forum MMS dan Pemerintah dapat disepakati; ada inisiatif dukungan tim teknis dari APBD 2022; dipandang urgent pengawalan BUMDESMA; dan perlu diskusi intensif antara Forum MMS dengan Tim Teknis Kabupaten. Untuk berita acara, redaksinya perlu disesuaikan dengan hasil pertemuan hari ini, sehingga teknis penandatangan bisa menyusul (WJS).
Pengantar Sekda memantik dengan pertanyaan: “Bagaimana mengefektifikan BUMDes yang kita ketahui sumber permodalannya dari dana desa dengan kegiatan yang bisa beraneka macam?”. Apresiasi kepada Forum MMS yang menginisiasi acara mengingat perkembangan BUMDes belum sesuai harapan. Evaluasi 310 BUMDes menunjukkan 38 baru terbentuk, 150 dasar, 107 berkembang, dan 15 maju. Kesehatan BUMDes baru diukur dari kontribusi ke PAD, belum melihat daya ungkitnya terhadap perekonomian warga.
Mewakili Forum MMS, Moh Ekoyanto (Direktur Lakpesdam) menyampaikan sejak awal program USAID MADANI mengusung isu transparansi dana desa sebagai tematik. Isunya difokuskan untuk mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap Efektivitas BUMDes. Prioritas pertimbangannya BUMDes menjadi amanat UU No 4/2014 Tentang Desa, sedang diatensi berbagai pihak termasuk agenda politik Bupati Sumenep, dan penyertaan modal dari Dana Desa. Sangat relevan rencana aksi advokasi mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap BUMDes. Forum MMS telah mempersiapkan desain percontohan BUMDes Berbasis Masyarakat di 3 Desa.
Desain kolaborasi percontohan telah mengatur peran parapihak. Akhirnya bisa disepakati masalah ruang dan informasi untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan BUMDes oleh maysarakat menjadi tanggungjawab Forum. Masalah peningkatan SDM, penguatan kapasitas pengelola BUMDes, membangun mekanisme dan tata kelola usaha untuk kemandirian tanggungjawab pemerintah. Skema percontohan kolaboratif, dan seberapa besar kebutuhan pelibatan tim teknis untuk dibebankan ke APBDes bisa didiskusikan dalam tim kecil. Pemda sepakat mendukung fokus percontohan di 3 desa yang sempat dipertanyakan. Kriteria lokasi bisa dipahami dan sudah terkonfirmasi ke OPD terkait. Anggaran daerah 2022 memungkinkan APBDes mengalokasikan kegiatan partisipasi masyarakat.
Dar senior CSO lokal (A Warist) menegaskan wajib mensyukuri pertemuan ini sebagai wujud keswadayaan sipil untuk memperbaiki tatanan sosial. Kajiannya menilai rancang bangun BUMDes perlu perbaikan supaya lebih menyentuh masyarakat. Percontohan bisa menjadi wadah belajar dan refleksi bersama bagaimana membangun kemandirian ekonomi melalui keterlibatan masyarakat. Praktik terbaik dengan karakteristik lokal bisa menjadi kajian untuk replikasi skala luas. Kadis Koperasi (Bapak Sustono) menyampaikan pemetaan masalah sudah bagus (detail), desain percontohan 3 desa bagus, dan gagasan kolaborasi sangat menarik. Perlu dukungan blueprint yang tertuang dalam RPJMD, dan kolaborasi sangat penting untuk peningkatan esensi BUMDes di Sumenep.
Di penghujung acara, Pak Sekda menutup pertemuan dengan beberapa kesimpulan: kolaborasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas BUMDes; pembagian peran parapihak dari forum MMS dan Pemerintah dapat disepakati; ada inisiatif dukungan tim teknis dari APBD 2022; dipandang urgent pengawalan BUMDESMA; dan perlu diskusi intensif antara Forum MMS dengan Tim Teknis Kabupaten. Untuk berita acara, redaksinya perlu disesuaikan dengan hasil pertemuan hari ini, sehingga teknis penandatangan bisa menyusul (WJS).
