Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah dan Komite Sekolah: Fokus Pemahaman Hukum Integratif
Berita Warga 
Pada Rabu, 4 Oktober 2023, SMK Negeri 2 Palembang menjadi saksi pelaksanaan Forum Group Discussion yang bertujuan meningkatkan kapasitas kepala sekolah dan komite sekolah melalui pemahaman hukum yang integratif. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Kasi Intelijen Kejari Palembang, DR Hardiansyah SH MH, yang juga menjadi salah satu pembicara.
Hardiansyah menyoroti perlunya perubahan yang signifikan, melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), untuk mengoordinir seluruh SMA dan SMK di bawah naungan Dinas Pendidikan. Kolaborasi dalam melakukan pembinaan evaluasi dari segi administrasi dan tata kelola keuangan dianggap krusial.
"Perubahan harus dibuat secara signifikan oleh MKKS yang mengkoordinir seluruh SMA dan SMK dibawah naungan Dinas Pendidikan untuk berkolaborasi melakukan pembinaan evaluasi baik dari sudut pandang administrasi maupun tata kelola keuangan," ujar Hardiansyah.
Lebih lanjut, Hardiansyah menekankan pentingnya kolaborasi maksimal baik secara internal maupun eksternal. Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan dan administrasi di dalam sekolah dianggap sebagai langkah penting. Aktifitas publikasi, baik kepada media maupun melalui media sosial sekolah, dianggap sebagai bentuk transparansi yang diperlukan.
Hardiansyah juga menanggapi kasus tertangkapnya kepala sekolah dan ketua komite terkait dana komite. Dia menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman menyeluruh mengenai peraturan menteri dan tata laksana pengelolaan dana komite menjadi penyebabnya. Pemahaman yang kurang baik terkait sifat bukan APBN dari dana komite dapat mengakibatkan pelanggaran hukum.
"Pemahamannya ketua komite kalau dana komite itu bukan APBN. Sehingga pemahamannya uang komite bukan APBN. Tapi bagaimana APBN dikelolah menjadi aset, itu poin penting," jelas Hardiansyah.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Drs H Sutoko.M.Si, menyatakan tujuan kegiatan ini adalah untuk menyegarkan kembali prinsip bahwa tata kelola komite harus berpedoman pada aturan yang berlaku. Dia juga memerintahkan perbaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Komite Sekolah sesuai kebutuhan dan dinamika saat ini.
"Untuk hal yang sudah terjadi dan sebagainya kedepan, harapan tidak terulang," tambah Sutoko. Instruksi diberikan untuk memastikan aturan dan dinamika yang ada saat ini terakomodasi dalam perbaikan AD ART Komite Sekolah.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tata kelola sekolah, khususnya terkait dana komite, dapat lebih terarah, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah-langkah konkret, seperti perbaikan AD ART, diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan.
Hardiansyah menyoroti perlunya perubahan yang signifikan, melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), untuk mengoordinir seluruh SMA dan SMK di bawah naungan Dinas Pendidikan. Kolaborasi dalam melakukan pembinaan evaluasi dari segi administrasi dan tata kelola keuangan dianggap krusial.
"Perubahan harus dibuat secara signifikan oleh MKKS yang mengkoordinir seluruh SMA dan SMK dibawah naungan Dinas Pendidikan untuk berkolaborasi melakukan pembinaan evaluasi baik dari sudut pandang administrasi maupun tata kelola keuangan," ujar Hardiansyah.
Lebih lanjut, Hardiansyah menekankan pentingnya kolaborasi maksimal baik secara internal maupun eksternal. Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan dan administrasi di dalam sekolah dianggap sebagai langkah penting. Aktifitas publikasi, baik kepada media maupun melalui media sosial sekolah, dianggap sebagai bentuk transparansi yang diperlukan.
Hardiansyah juga menanggapi kasus tertangkapnya kepala sekolah dan ketua komite terkait dana komite. Dia menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman menyeluruh mengenai peraturan menteri dan tata laksana pengelolaan dana komite menjadi penyebabnya. Pemahaman yang kurang baik terkait sifat bukan APBN dari dana komite dapat mengakibatkan pelanggaran hukum.
"Pemahamannya ketua komite kalau dana komite itu bukan APBN. Sehingga pemahamannya uang komite bukan APBN. Tapi bagaimana APBN dikelolah menjadi aset, itu poin penting," jelas Hardiansyah.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Drs H Sutoko.M.Si, menyatakan tujuan kegiatan ini adalah untuk menyegarkan kembali prinsip bahwa tata kelola komite harus berpedoman pada aturan yang berlaku. Dia juga memerintahkan perbaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Komite Sekolah sesuai kebutuhan dan dinamika saat ini.
"Untuk hal yang sudah terjadi dan sebagainya kedepan, harapan tidak terulang," tambah Sutoko. Instruksi diberikan untuk memastikan aturan dan dinamika yang ada saat ini terakomodasi dalam perbaikan AD ART Komite Sekolah.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tata kelola sekolah, khususnya terkait dana komite, dapat lebih terarah, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah-langkah konkret, seperti perbaikan AD ART, diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan.
