Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pascabencana Karhutla Enam Provinsi Prioritas
Citizen News 
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdampak luas terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pemulihan pascabencana, khususnya di enam provinsi prioritas, ini menjadi perhatian BNPB sebagai bagian dari fase penanggulangan bencana.
Hal tersebut digagas pada pertemuan koordinasi pemulihan pascabencana yang diselenggarakan Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam BNPB Eny Supartini menyampaikan, bencana asap akibat dari karhutla merupakan peristiwa seperti bencana alam lainnya.
“Penanganan dari bencana tersebut tidak boleh berhenti pada tahap pemadaman saja,” ujar Eny di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/12).
Eny menambahkan, penanganan karhutla juga harus tuntas hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksinya, terutama dari sisi penghidupan masyarakat sekitar kawasan terdampak.
Keenam wilayah provinsi prioritas dalam penanganan karhutla meliputi Provinsi Riau, Jambi Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Pada kesempatan itu, Eny berharap agar pertemuan kali ini dapat menghasilkan suatu strategi, informasi, hingga inspirasi dalam upaya memulihkan penghidupan masyarakat terdampak bencana asap melalui kolaborasi bersama dengan lembaga atau kementerian lain.
"Untuk hari ini tentu yang kami angkat bagaimana kita mampu memulihkan pascabencana karhutla ini untuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat maupun lingkungan yang tentunya dibutuhkan masyarakat,” tambahnya.
Pada konteks ini sektor yang berpengaruh dapat terbagi pada lima sektor, yaitu permukiman, sektor infrastruktur, sektor ekonomi produktif, dan sektor sosial, dan lintas sektor.
Ia menambahkan, dari kelima sektor tersebut sektor yang berkaitan dengan penghidupan yakni sosial, ekonomi dan lingkungan acap kali terabaikan dari proses rehabilitasi pascabencana asap akibat karhutla. Padahal, sektor ini merupakan sektor yang yang tidak terpisahkan dalam proses penanggulangan bencana dan pascabencana asap akibat karhutla.
"Justru yang terkadang terabaikan adalah sektor yang berkaitan dengan penghidupan yaitu sosial ekonomi serta lingkungan, maka hari ini melalui rapat ini semoga bisa mendapatkan transformasi knowledge yang bermanfaat ke depannya yang mendorong percepatan pemulihan bencana asap untuk masyarakat yang lebih tangguh, lebih kuat, dan kolaborasi antar instansi tetap terjaga dengan baik," ujar Eny.
Eny menutup, dirinya mengapresiasi dan berterima kasih kepada para narasumber dan para peserta baik secara luring maupun perwakilan BPBD Provinsi Riau, BPBD Provinsi Jambi, BPBD Provinsi Sumatra Selatan, BPBD Provinsi Kalimantan Barat, BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, dan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan yang hadir secara daring.
Rapat koordinasi ini menghadirkan narasumber sebagai penyaji materi dalam sesi diskusi panel, yakni Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia danKebudayaan (PMK) Nelwan Harahap, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Catur Endah Prasetiani, Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Dani Abdul Aziz, Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Johny Sumbung, dan Kepala Pokja Restorasi Gambut Wilayah Kalimantan dan Papua Jany Tri Raharjo.
Sumber: Humas BNPB
Abdul Muhari, Ph.D.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
Hal tersebut digagas pada pertemuan koordinasi pemulihan pascabencana yang diselenggarakan Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam BNPB Eny Supartini menyampaikan, bencana asap akibat dari karhutla merupakan peristiwa seperti bencana alam lainnya.
“Penanganan dari bencana tersebut tidak boleh berhenti pada tahap pemadaman saja,” ujar Eny di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/12).
Eny menambahkan, penanganan karhutla juga harus tuntas hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksinya, terutama dari sisi penghidupan masyarakat sekitar kawasan terdampak.
Keenam wilayah provinsi prioritas dalam penanganan karhutla meliputi Provinsi Riau, Jambi Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Pada kesempatan itu, Eny berharap agar pertemuan kali ini dapat menghasilkan suatu strategi, informasi, hingga inspirasi dalam upaya memulihkan penghidupan masyarakat terdampak bencana asap melalui kolaborasi bersama dengan lembaga atau kementerian lain.
"Untuk hari ini tentu yang kami angkat bagaimana kita mampu memulihkan pascabencana karhutla ini untuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat maupun lingkungan yang tentunya dibutuhkan masyarakat,” tambahnya.
Pada konteks ini sektor yang berpengaruh dapat terbagi pada lima sektor, yaitu permukiman, sektor infrastruktur, sektor ekonomi produktif, dan sektor sosial, dan lintas sektor.
Ia menambahkan, dari kelima sektor tersebut sektor yang berkaitan dengan penghidupan yakni sosial, ekonomi dan lingkungan acap kali terabaikan dari proses rehabilitasi pascabencana asap akibat karhutla. Padahal, sektor ini merupakan sektor yang yang tidak terpisahkan dalam proses penanggulangan bencana dan pascabencana asap akibat karhutla.
"Justru yang terkadang terabaikan adalah sektor yang berkaitan dengan penghidupan yaitu sosial ekonomi serta lingkungan, maka hari ini melalui rapat ini semoga bisa mendapatkan transformasi knowledge yang bermanfaat ke depannya yang mendorong percepatan pemulihan bencana asap untuk masyarakat yang lebih tangguh, lebih kuat, dan kolaborasi antar instansi tetap terjaga dengan baik," ujar Eny.
Eny menutup, dirinya mengapresiasi dan berterima kasih kepada para narasumber dan para peserta baik secara luring maupun perwakilan BPBD Provinsi Riau, BPBD Provinsi Jambi, BPBD Provinsi Sumatra Selatan, BPBD Provinsi Kalimantan Barat, BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, dan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan yang hadir secara daring.
Rapat koordinasi ini menghadirkan narasumber sebagai penyaji materi dalam sesi diskusi panel, yakni Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia danKebudayaan (PMK) Nelwan Harahap, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Catur Endah Prasetiani, Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Dani Abdul Aziz, Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Johny Sumbung, dan Kepala Pokja Restorasi Gambut Wilayah Kalimantan dan Papua Jany Tri Raharjo.
Sumber: Humas BNPB
Abdul Muhari, Ph.D.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
