Pemulihan Pascabencana Karhutla Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat
Berita Warga 
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak berhenti pada upaya pemadaman. Pemerintah menilai penting langkah pemulihan pascabencana asap melalui pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pascabencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nelwan Harahap pada Rapat Koordinasi Pemulihan Pascabencana Asap Akibat Karhutla, yang berlangsung di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/12). Menurutnya, penanggulangan karhutla idealnya tidak berhenti pada pemadaman api dan asap.
"Kita harus sepakat bahwa karhutla harus ada pemulihan karena selama ini berhenti di pemadaman,” ujar Asisten.
Nelwan mengatakan, misalnya ada 5 sektor rehabilitasi dalam fase penanggulangan bencana, maka pemulihan akan menyentuh sektor yang terdampak, seperti sektor ekonomi, sosial dan lingkungan.
Menurutnya, masyarakat di sekitar hutan terdampak karhutla perlu diberdayakan secara sosial dan ekonominya. Ketika mereka berdaya, masyarakat akan memiliki rasa kepemilikan sehingga turut tergerak dalam pelestarian dan keselamatan kawasan kawasan hutan.
"Ketika masyarakat di sekitar hutan diberdayakan, mereka merasa punya kepentingan sehingga mau untuk menjaga melestarikan hutan termasuk menjaga keselamatan lingkungan," tambahnya.
Lebih lanjut, Nelwan mengatakan, selain memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan, bencana asap dan karhutla ini dianggap menjadi ancaman permanen. Ini dapat ditinjau dari pola terjadinya yang hampir selalu berulang, khususnya saat memasuki El Nino. Ia menilai solusi yang dihadirkan harus bersifat jangka panjang dan permanen.
Pada konteks karhutla di Indonesia, BNPB memiliki enam provinsi prioritas dalam penanganannya. Kejadian yang terus berulang di wilayah tersebut membutuhkan solusi berkelanjutan. Dari hasil kajian pada terjadinya bencana ini, persentase terbesar penyebab karhutla adalah faktor manusia. Oleh sebab itu Nelwan menekankan pada pendekatan manusia atau masyarakat dalam solusinya.
Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan harus menjaganya. Selanjutnya, mereka juga perlu memiliki kapasitas sehingga fase pemulihan dapat berlangsung dengan baik. Tentunya, peningkatan kapasitas ini diselenggarakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
Di sisi lain, Nelwan mengataka, masyarakat di sekitar kawasan hutan yang berpotensi terdampak langsung dari bencana asap dan karhutla perlu dirangkul sejak awal atau prabencana.
Sementara itu, Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam BNPB Eny Supartini menyampaikan, diharapkan dari hasil diskusi yang disajikan terbentuk satu jurnal sebagai bahan kajian ke depannya guna menindaklanjuti proses pemulihan pascabencana asap ini.
"Dalam rakor ini kami ingin mencari inspirasi untuk bisa bersinergi lebih baik lagi dengan multi-pihak. Selanjutnya pertemuan ini kita ingin ada tindak lanjut dengan prosiding, maka diharapkan bapak dan ibu bisa mengisi feedback melalui form yang disediakan," tutur Eny saat menutup acara.
Ia juga mengingatkan, setiap bencana yang terjadi, fase pemulihan pada pascabencana bukanlah menjadi akhir dari segalanya, khususnya dalam tugas-tugas penanggulangan bencana. Namun, fase tersebut adalah peluang dan kesempatan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat melalui pemulihan pascabencana.
Karhutla merupakan peristiwa yang selalu berulang setiap tahun. Bencana ini berdampak luas terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pemulihan pascabencana, khususnya di enam provinsi prioritas, dinilai harus dilakukan dan ini menjadi perhatian BNPB sebagaimana fase penanggulangan bencana lainnya. Keenam provinsi tersebut yaitu Provinsi Jambi, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Rapat koordinasi ini menghadirkan narasumber sebagai penyaji materi dalam sesi diskusi panel, yakni Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia danKebudayaan (PMK) Nelwan Harahap, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Catur Endah Prasetiani, Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Dani Abdul Aziz, Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Johny Sumbung, dan Kepala Pokja Restorasi Gambut Wilayah Kalimantan dan Papua Jany Tri Raharjo. Acara ini juga diikuti oleh masing-masing BPBD provinsi dari keenam wilayah prioritas yang secara daring maupun luring.
Sumber: Humas BNPB
Abdul Muhari, Ph.D.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pascabencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nelwan Harahap pada Rapat Koordinasi Pemulihan Pascabencana Asap Akibat Karhutla, yang berlangsung di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/12). Menurutnya, penanggulangan karhutla idealnya tidak berhenti pada pemadaman api dan asap.
"Kita harus sepakat bahwa karhutla harus ada pemulihan karena selama ini berhenti di pemadaman,” ujar Asisten.
Nelwan mengatakan, misalnya ada 5 sektor rehabilitasi dalam fase penanggulangan bencana, maka pemulihan akan menyentuh sektor yang terdampak, seperti sektor ekonomi, sosial dan lingkungan.
Menurutnya, masyarakat di sekitar hutan terdampak karhutla perlu diberdayakan secara sosial dan ekonominya. Ketika mereka berdaya, masyarakat akan memiliki rasa kepemilikan sehingga turut tergerak dalam pelestarian dan keselamatan kawasan kawasan hutan.
"Ketika masyarakat di sekitar hutan diberdayakan, mereka merasa punya kepentingan sehingga mau untuk menjaga melestarikan hutan termasuk menjaga keselamatan lingkungan," tambahnya.
Lebih lanjut, Nelwan mengatakan, selain memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan, bencana asap dan karhutla ini dianggap menjadi ancaman permanen. Ini dapat ditinjau dari pola terjadinya yang hampir selalu berulang, khususnya saat memasuki El Nino. Ia menilai solusi yang dihadirkan harus bersifat jangka panjang dan permanen.
Pada konteks karhutla di Indonesia, BNPB memiliki enam provinsi prioritas dalam penanganannya. Kejadian yang terus berulang di wilayah tersebut membutuhkan solusi berkelanjutan. Dari hasil kajian pada terjadinya bencana ini, persentase terbesar penyebab karhutla adalah faktor manusia. Oleh sebab itu Nelwan menekankan pada pendekatan manusia atau masyarakat dalam solusinya.
Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan harus menjaganya. Selanjutnya, mereka juga perlu memiliki kapasitas sehingga fase pemulihan dapat berlangsung dengan baik. Tentunya, peningkatan kapasitas ini diselenggarakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
Di sisi lain, Nelwan mengataka, masyarakat di sekitar kawasan hutan yang berpotensi terdampak langsung dari bencana asap dan karhutla perlu dirangkul sejak awal atau prabencana.
Sementara itu, Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam BNPB Eny Supartini menyampaikan, diharapkan dari hasil diskusi yang disajikan terbentuk satu jurnal sebagai bahan kajian ke depannya guna menindaklanjuti proses pemulihan pascabencana asap ini.
"Dalam rakor ini kami ingin mencari inspirasi untuk bisa bersinergi lebih baik lagi dengan multi-pihak. Selanjutnya pertemuan ini kita ingin ada tindak lanjut dengan prosiding, maka diharapkan bapak dan ibu bisa mengisi feedback melalui form yang disediakan," tutur Eny saat menutup acara.
Ia juga mengingatkan, setiap bencana yang terjadi, fase pemulihan pada pascabencana bukanlah menjadi akhir dari segalanya, khususnya dalam tugas-tugas penanggulangan bencana. Namun, fase tersebut adalah peluang dan kesempatan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat melalui pemulihan pascabencana.
Karhutla merupakan peristiwa yang selalu berulang setiap tahun. Bencana ini berdampak luas terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pemulihan pascabencana, khususnya di enam provinsi prioritas, dinilai harus dilakukan dan ini menjadi perhatian BNPB sebagaimana fase penanggulangan bencana lainnya. Keenam provinsi tersebut yaitu Provinsi Jambi, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Rapat koordinasi ini menghadirkan narasumber sebagai penyaji materi dalam sesi diskusi panel, yakni Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia danKebudayaan (PMK) Nelwan Harahap, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Catur Endah Prasetiani, Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Dani Abdul Aziz, Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Johny Sumbung, dan Kepala Pokja Restorasi Gambut Wilayah Kalimantan dan Papua Jany Tri Raharjo. Acara ini juga diikuti oleh masing-masing BPBD provinsi dari keenam wilayah prioritas yang secara daring maupun luring.
Sumber: Humas BNPB
Abdul Muhari, Ph.D.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
