Pemuda Pancasila Barru Pertanyakan Pembagian Bansos Jelang Pilkada Barru 2024
Citizen News 
BARRU - MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Barru mempertanyakan Pembagian Bansos menjelang Pilkada Barru 2024.
Paslanya hal itu, diduga bertentangan dengan surat edaran mentri dalam negeri.
Ketua Pemuda Pancasila, Ilyas Banno mempertanyakan adanya gonjang-ganjing pembagian bansos yang mendadak dan cendrung dipaksakan disaat menjelang Pilkada Barru.
"Sebenarnya bagaimana mekanismenya, dan sumber dana yang digunakan untuk pembagian bansos tersebut," katanya, Sabtu (14/9/2024).
"Kami mempertanyakan ada apa sebenarnya ini dengan tindakan-tindakan pemerintah daerah menjelang Pilkada 2024," ucap Ilyas Banno.
"Bahkan kami akan mempertibangkan untuk membuat posko pengaduan bagi masyarakat yang tidak menirma bansos yang semestinya mendapatkan bantuan sosial karna taraf hidupnya yang memang pantas mendapatkan bansos," jelasnya.
Menurutnya banyak penerima bansos yang tidak sepantasnya menerima bansos namun tiba-tiba mendapatkan bansos dari pemerintah daerah.
Padahal masih ada warga-warga miskin yang lain yang telah terdata di Dinsos maupun di Baznas Barru.
"Bahkan Pemuda Pancasila Barru akan mengajukan hearing rapat dengar pendapat dengan DPRD Barru untuk membahas hal itu bersama wakil rakyat dan pemerintah daerah dan instansi terkait," bebernya.
"Bahkan kita akan meminta pihak Statistik untuk membeberkan data-data terkait jumlah masyarakat miskin sebenarnya di Kabupaten Barru dan data masyarakat yang pantas untuk mendapatkan bantuan atau pembinaan untuk bantuan kesejahtraan masyarakat Barru yang memang layak mendapatkan bantuan ini," paparnya.
"Hal ini sejalan dengan prinsip menjaga nilai-nilai Pemuda Pancasila yang meliputi persatuan, keadilan, kesejahtraan, terutama pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
Paslanya hal itu, diduga bertentangan dengan surat edaran mentri dalam negeri.
Ketua Pemuda Pancasila, Ilyas Banno mempertanyakan adanya gonjang-ganjing pembagian bansos yang mendadak dan cendrung dipaksakan disaat menjelang Pilkada Barru.
"Sebenarnya bagaimana mekanismenya, dan sumber dana yang digunakan untuk pembagian bansos tersebut," katanya, Sabtu (14/9/2024).
"Kami mempertanyakan ada apa sebenarnya ini dengan tindakan-tindakan pemerintah daerah menjelang Pilkada 2024," ucap Ilyas Banno.
"Bahkan kami akan mempertibangkan untuk membuat posko pengaduan bagi masyarakat yang tidak menirma bansos yang semestinya mendapatkan bantuan sosial karna taraf hidupnya yang memang pantas mendapatkan bansos," jelasnya.
Menurutnya banyak penerima bansos yang tidak sepantasnya menerima bansos namun tiba-tiba mendapatkan bansos dari pemerintah daerah.
Padahal masih ada warga-warga miskin yang lain yang telah terdata di Dinsos maupun di Baznas Barru.
"Bahkan Pemuda Pancasila Barru akan mengajukan hearing rapat dengar pendapat dengan DPRD Barru untuk membahas hal itu bersama wakil rakyat dan pemerintah daerah dan instansi terkait," bebernya.
"Bahkan kita akan meminta pihak Statistik untuk membeberkan data-data terkait jumlah masyarakat miskin sebenarnya di Kabupaten Barru dan data masyarakat yang pantas untuk mendapatkan bantuan atau pembinaan untuk bantuan kesejahtraan masyarakat Barru yang memang layak mendapatkan bantuan ini," paparnya.
"Hal ini sejalan dengan prinsip menjaga nilai-nilai Pemuda Pancasila yang meliputi persatuan, keadilan, kesejahtraan, terutama pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
