PEMETAAN PELUANG KERJASAMA DENGAN OPD, PPO DAUN HIJAU LAKUKAN FGD
Berita Warga 
LSM PPO Daun Hijau Kabupaten Barru menggelar Fokus Group Discussion (FGD) terkait pemetaan peluang kerjasama dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) pada hari Kamis, 10 Agustus 2023 bertempat di Aula Sekretariat PPO Daun Hijau.
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian, Badan Kesbangpol, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan LSM anggota Simpul Belajar Yassiberrui.
Jon Rantepadang, Koordinator Program PPO Daun Hijau menyampaikan bahwa sebelum Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021, disahkan, peraturan pengadaan jasa dan barang publik di Indonesia hanya mengizinkan usaha komersial untuk mengajukan penawaran kontrak dengan pemerintah. Ini berarti LSM yang ingin mengajukan penawaran kontrak dengan pemerintah harus mendirikan perusahaan terbatas atau PT terlebih dahulu. Dengan adanya Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018, organisasi sosial sekarang dapat melakukan penawaran kontrak dengan pemerintah yang termasuk dalam kategori proyek swakelola.
PPO Daun Hijau mengundang beberapa OPD yang memiliki potensi untuk bekerjasama dengan Ormas untuk melaksanakan kegiatan dalam bentuk swakelola tipe 3. Kepala Dinas Pertanian, Ahmad, dalam penjelasannya mengemukakan bahwa Dinas Pertanian dalam anggaran perubahan 2023 mengalokasikan kegiatan untuk di SW3 kan dengan ormas antara lain pelatihan pembuatan pupuk dan pestisida organic. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap kimiawi.
Sementara Amir dari Dinas Pariwisata menyampaikan bahwa kerjasama dengan ormas perlu dibangun karena berbagai keterbatasan pemerintah untuk melaksanakan semua kegiatan. Perlu dipetakan jenis-jenis kegiatan terkait kepariwisataan yang dapat dilaksanakan oleh NGO yang memiliki pengalaman di bidang kepariwisataan, pungkasnya.
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian, Badan Kesbangpol, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan LSM anggota Simpul Belajar Yassiberrui.
Jon Rantepadang, Koordinator Program PPO Daun Hijau menyampaikan bahwa sebelum Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021, disahkan, peraturan pengadaan jasa dan barang publik di Indonesia hanya mengizinkan usaha komersial untuk mengajukan penawaran kontrak dengan pemerintah. Ini berarti LSM yang ingin mengajukan penawaran kontrak dengan pemerintah harus mendirikan perusahaan terbatas atau PT terlebih dahulu. Dengan adanya Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018, organisasi sosial sekarang dapat melakukan penawaran kontrak dengan pemerintah yang termasuk dalam kategori proyek swakelola.
PPO Daun Hijau mengundang beberapa OPD yang memiliki potensi untuk bekerjasama dengan Ormas untuk melaksanakan kegiatan dalam bentuk swakelola tipe 3. Kepala Dinas Pertanian, Ahmad, dalam penjelasannya mengemukakan bahwa Dinas Pertanian dalam anggaran perubahan 2023 mengalokasikan kegiatan untuk di SW3 kan dengan ormas antara lain pelatihan pembuatan pupuk dan pestisida organic. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap kimiawi.
Sementara Amir dari Dinas Pariwisata menyampaikan bahwa kerjasama dengan ormas perlu dibangun karena berbagai keterbatasan pemerintah untuk melaksanakan semua kegiatan. Perlu dipetakan jenis-jenis kegiatan terkait kepariwisataan yang dapat dilaksanakan oleh NGO yang memiliki pengalaman di bidang kepariwisataan, pungkasnya.