METAMORFOSIS MELAKUKAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TIM TEKNIS SKPD KOTA BOGOR
Berita Warga 
Pada hari Kamis, 26 Agustus 2021, Bappeda(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan jajaran-nya untuk pertama kali-nya memfasilitasi kegiatan rapat tim teknis secara virtual. Acara dihadiri oleh SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Bagian Hukum dan Ham (Hak Asasi Manusia). Narasumber pada hari itu adalah: Rahman Mutaqin sebagai FC USAID MADANI, Sofia sebagai Direktur Metamorfosis, Arifin dan Juandi sebagai Ketua dan sekretaris Basolia. Dihadiri oleh tim inti Forbodas yaitu Hasbullah dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Komite Anwar dari Pemantau Legislatif (Kopel), Febri dari GMNI, Nan Sumiroy dari Laskar Cinta Kasih (LCK) dan Yadi dari Yayasan Penyandang Disabilitas (YPD) hadir dalam acara tersebut.
Acara dimulai dengan Metamorfosis oleh ibu Sofia selaku direktur, menjelaskan profil Metamorfosis, visi dan misi yang mengusung isu gender dan kebhinekaan dengan kegiatan penguatan kapasitas, mengembangkan pengetahuan, perubahan kebijakan dan partisipasi aktif dalam menjalankan program untuk mencapai kesetaraan, keadilan dan inklusif. Selain itu juga menjelaskan kegiatan yang sudah dijalankan. Sofia juga menjelaskan kegiatan Metamorfosis sebagai Mitra Utama USAID MADANI sebagai salah satu yang mengelola simpul belajar yang diberi nama Forum Bogor Damai sejahtera (Forbodas) dengan memberikan penguatan kapasitas kepada forum.
Bapak Jajang DP3A menyampaikan bahwa program yang dipaparkan secara garis besar sangat bersentuhan sekali terutama mengenai PUG dan Kota Layak Anak. Kolaborasi sangat dibutuhkan dari pemerintah, OMS (Organisasi Masyarakat Setempat), aparat hukum dan media harus saling mendukung dalam menjalankan program yang setiap tahun di selenggarakan. ke-depannya DP3A memerlukan tempat peribadatan yang ramah anak. Bapak Jajang berharap Metamorfosis bisa berkolaborasi bersama DP3A mendorong kota layak anak dengan membuat grand desain dan membahas program bersama. DP3A siap mendukung dan berkolaborasi program USAID MADANI. DP3A meminta adanya kerjasama yang diikat dalam sebuah MoU (Memorandum Of Understanding) / Nota Kesepakatan kerjasama.
Bapak Jajang juga menyampaikan bahwa ada Provila (provinsi layak anak) yang harus didukung oleh Kecamatan Layak Anak. Namun Kelurahan Ramah Anak belum ada. Beliau menjelaskan bahwa RW 10 Curug Mekar menjadi viral sebagai RW Ramah Anak karena mempunyai modal sosial yang kuat untuk menjadi RW Ramah Anak Dipertanyakan juga Bunda Daerah apakah sudah sampai tingkat kelurahan atau masih tingkat kota nanti bisa dibicarakan kembali.
Sementara Bagian Hukum dan Ham menjelaskan saat ini memfokuskan pada fasilitator dalam giat Rencana Hak asasi Manusia yang sedang digalakan sebagai tindak lanjut Perpres 53 Th 2021 dengan mengusulkan adanya Raperda Kota Bogor sebagai Kota HAM. Hal ini membutuhkan kekuatan bersama karena sinergitas tidak bisa hanya satu komponen saja. Semua kegiatan yang berkaitan dengan HAM harus disinergikan. Metamorfosis juga meminta program USAID MADANI memfasilitasi penguatan kapasitas tentang HAM, serta bagaimana menyediakan layanan yang layak kepada masyarakat. Bagian Hukum dan HAM selalu mendorong OPD menjalin sinergitas penyelesaian dengan cara humanis dan mediasi dalam penanganan permasalahan yang ada di Kota Bogor.
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menyampaikan sejak tahun 2019 sudah melakukan penyusunan agar nomenklatur toleransi dan kerukunan masuk ke dalam RPJMD. Kerukunan Umat Beragama (KUB) sebagai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKU) dilakukan indeksasi setiap tahun sampai 5 tahun ke depan. FKUB sangat mengapresiasi langkah yang diambil Bappeda, Madani, Metamorfosis dan organisasi lain dan semoga ini menjadi langkah besar Kota Bogor menjadi kota inklusif dan layak untuk keluarga.
Acara dimulai dengan Metamorfosis oleh ibu Sofia selaku direktur, menjelaskan profil Metamorfosis, visi dan misi yang mengusung isu gender dan kebhinekaan dengan kegiatan penguatan kapasitas, mengembangkan pengetahuan, perubahan kebijakan dan partisipasi aktif dalam menjalankan program untuk mencapai kesetaraan, keadilan dan inklusif. Selain itu juga menjelaskan kegiatan yang sudah dijalankan. Sofia juga menjelaskan kegiatan Metamorfosis sebagai Mitra Utama USAID MADANI sebagai salah satu yang mengelola simpul belajar yang diberi nama Forum Bogor Damai sejahtera (Forbodas) dengan memberikan penguatan kapasitas kepada forum.
Bapak Jajang DP3A menyampaikan bahwa program yang dipaparkan secara garis besar sangat bersentuhan sekali terutama mengenai PUG dan Kota Layak Anak. Kolaborasi sangat dibutuhkan dari pemerintah, OMS (Organisasi Masyarakat Setempat), aparat hukum dan media harus saling mendukung dalam menjalankan program yang setiap tahun di selenggarakan. ke-depannya DP3A memerlukan tempat peribadatan yang ramah anak. Bapak Jajang berharap Metamorfosis bisa berkolaborasi bersama DP3A mendorong kota layak anak dengan membuat grand desain dan membahas program bersama. DP3A siap mendukung dan berkolaborasi program USAID MADANI. DP3A meminta adanya kerjasama yang diikat dalam sebuah MoU (Memorandum Of Understanding) / Nota Kesepakatan kerjasama.
Bapak Jajang juga menyampaikan bahwa ada Provila (provinsi layak anak) yang harus didukung oleh Kecamatan Layak Anak. Namun Kelurahan Ramah Anak belum ada. Beliau menjelaskan bahwa RW 10 Curug Mekar menjadi viral sebagai RW Ramah Anak karena mempunyai modal sosial yang kuat untuk menjadi RW Ramah Anak Dipertanyakan juga Bunda Daerah apakah sudah sampai tingkat kelurahan atau masih tingkat kota nanti bisa dibicarakan kembali.
Sementara Bagian Hukum dan Ham menjelaskan saat ini memfokuskan pada fasilitator dalam giat Rencana Hak asasi Manusia yang sedang digalakan sebagai tindak lanjut Perpres 53 Th 2021 dengan mengusulkan adanya Raperda Kota Bogor sebagai Kota HAM. Hal ini membutuhkan kekuatan bersama karena sinergitas tidak bisa hanya satu komponen saja. Semua kegiatan yang berkaitan dengan HAM harus disinergikan. Metamorfosis juga meminta program USAID MADANI memfasilitasi penguatan kapasitas tentang HAM, serta bagaimana menyediakan layanan yang layak kepada masyarakat. Bagian Hukum dan HAM selalu mendorong OPD menjalin sinergitas penyelesaian dengan cara humanis dan mediasi dalam penanganan permasalahan yang ada di Kota Bogor.
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menyampaikan sejak tahun 2019 sudah melakukan penyusunan agar nomenklatur toleransi dan kerukunan masuk ke dalam RPJMD. Kerukunan Umat Beragama (KUB) sebagai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKU) dilakukan indeksasi setiap tahun sampai 5 tahun ke depan. FKUB sangat mengapresiasi langkah yang diambil Bappeda, Madani, Metamorfosis dan organisasi lain dan semoga ini menjadi langkah besar Kota Bogor menjadi kota inklusif dan layak untuk keluarga.
