Lika liku proses pelaksanaan program BPJS kesehatan di Kabupaten Jember
Citizen News 
Pelayanan kesehatan di Indonesia telah berkembang dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan kabupaten jember. Semua bertujuan agar setiap masyarakat bisa mendapatkan hak untuk hidup sehat di negaranya. Contohnya diciptakannya subsidi BPJS kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yaitu lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat, PNS, serta pegawai swasta. Yang mulai diselenggarakan sejak tahun 2014 silam. Tetapi sayangnya program ini belum sesuai rencana, jika dilihat dari protes atau keluhan yang dirasakan masyarakat belakangan terakhir.
Mulai dari naiknya biaya iuran BPJS yang tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan. Memang benar BPJS terdapat beberapa tingkatan kelas mulai dari kelas 1,2,dan 3. Dilansir dari laman laporbpjs.com ada beberapa perbedaan yang didapat bagi pengguna yaitu:
a. Tingkat 1: tempat pertama yang didatangi untuk berobat, berupa klinik, puskesmas, atau dokter umum. Dengan biaya iuran sebesar 150.000 per bulan. Dengan ruangan rawat inap sesuai dengan tingkatan yang dipilih yaitu tingkat 1
b. Tingkat 2: tempat yang didatangi berdasarkan rujukan faskes tingkat 1, berupa dokter spesialis. Dengan biaya iuran 100.000 per bulan . Dengan ruangan rawat inap sesuai dengan tingkatan yang dipilih yaitu tingkat 2
c. Tingkat 3/Lanjutan: tempat yang didatangi berdasarkan rujukan faskes tingkat 2, berupa dokter sub-spesialis. Dengan biaya iuran sebesar 35.000 per bulan. Dengan ruangan rawat inap sesuai dengan tingkatan yang dipilih yaitu tingkat 3.
Namun kenyataanya berapapun tingkatanya pelayanan yang diberikan akan tetap dirasa seperti menganaktirikan masyarakat pengguna BPJS kesehatan.
Sebut saja contohnya keluhan tentang perlakuan yang sangat berbeda antara pasien yang menggunakan uang pribadi (umum) dengan pasien pengguna BPJS kesehatan. Dimana semua proses diperlambat. Mulai dari proses pemeriksaan yang memakan waktu lama bahkan adanya penundaan, hingga respon tenaga medis yang seperti hanya mengagungkan pasien umum dibanding pengguna BPJS kesehatan.
meskipun banyak sekali pro dan kontra tentang BPJS kesehatan. Masyarakat jember sebenarnya cukup terbantu dengan adanya program ini. Dimana mereka tidak perlu membayar sekaligus dengan nominal yang banyak. Mereka bisa mengangsurnya sesuai tagihan perbulan dengan itu masyarakat akan mendapat layanan dengan subsidi yang besar dikala waktu yang dibutuhkan secara gratis.
bagi masyarakat yang kurang mampu untuk pengurusan kartu BPJS kesehatan pun tidak dipungut biaya sepeserpun. Sehingga masyarakat tidak merasa keberatan jika ingin mendaftarkan diri mereka untuk menggunakanya.
Dari beberapa kasus di atas masih banyak PR pemerintah kabupaten jember untuk menciptakan kabupaten jember menjadi kabupaten dengan fasilitas kesehatan yang merata bagi segala tingkatan sosial. Karena setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapat fasilitas kesehatan yang memadai tanpa memandang apapun strata sosial kehidupan mereka.
#atmago_jurnaliswargasuwarsuwir
Mulai dari naiknya biaya iuran BPJS yang tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan. Memang benar BPJS terdapat beberapa tingkatan kelas mulai dari kelas 1,2,dan 3. Dilansir dari laman laporbpjs.com ada beberapa perbedaan yang didapat bagi pengguna yaitu:
a. Tingkat 1: tempat pertama yang didatangi untuk berobat, berupa klinik, puskesmas, atau dokter umum. Dengan biaya iuran sebesar 150.000 per bulan. Dengan ruangan rawat inap sesuai dengan tingkatan yang dipilih yaitu tingkat 1
b. Tingkat 2: tempat yang didatangi berdasarkan rujukan faskes tingkat 1, berupa dokter spesialis. Dengan biaya iuran 100.000 per bulan . Dengan ruangan rawat inap sesuai dengan tingkatan yang dipilih yaitu tingkat 2
c. Tingkat 3/Lanjutan: tempat yang didatangi berdasarkan rujukan faskes tingkat 2, berupa dokter sub-spesialis. Dengan biaya iuran sebesar 35.000 per bulan. Dengan ruangan rawat inap sesuai dengan tingkatan yang dipilih yaitu tingkat 3.
Namun kenyataanya berapapun tingkatanya pelayanan yang diberikan akan tetap dirasa seperti menganaktirikan masyarakat pengguna BPJS kesehatan.
Sebut saja contohnya keluhan tentang perlakuan yang sangat berbeda antara pasien yang menggunakan uang pribadi (umum) dengan pasien pengguna BPJS kesehatan. Dimana semua proses diperlambat. Mulai dari proses pemeriksaan yang memakan waktu lama bahkan adanya penundaan, hingga respon tenaga medis yang seperti hanya mengagungkan pasien umum dibanding pengguna BPJS kesehatan.
meskipun banyak sekali pro dan kontra tentang BPJS kesehatan. Masyarakat jember sebenarnya cukup terbantu dengan adanya program ini. Dimana mereka tidak perlu membayar sekaligus dengan nominal yang banyak. Mereka bisa mengangsurnya sesuai tagihan perbulan dengan itu masyarakat akan mendapat layanan dengan subsidi yang besar dikala waktu yang dibutuhkan secara gratis.
bagi masyarakat yang kurang mampu untuk pengurusan kartu BPJS kesehatan pun tidak dipungut biaya sepeserpun. Sehingga masyarakat tidak merasa keberatan jika ingin mendaftarkan diri mereka untuk menggunakanya.
Dari beberapa kasus di atas masih banyak PR pemerintah kabupaten jember untuk menciptakan kabupaten jember menjadi kabupaten dengan fasilitas kesehatan yang merata bagi segala tingkatan sosial. Karena setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapat fasilitas kesehatan yang memadai tanpa memandang apapun strata sosial kehidupan mereka.
#atmago_jurnaliswargasuwarsuwir