Laporan Kerja Tahun 2023 Komnas Perempuan untuk Langkah Ke Depan
Citizen News 
Komnas Perempuan menyelenggarakan pertanggungjawaban atas kinerjanya seperti tahun-tahun sebelumnya. Yaitu menyerahkan laporan kerjanya kepada Presiden Republik Indonesia secara tertulis dan pertanggungjawaban publik untuk menguatkan akuntabilitas publik atas kinerjanya.
Kegiatan ini berlangsung secara hybrid pada 2 April 2024 di Kantor Komnas Perempuan. Tujuan kegiatan ini tentunya sebagai ruang konsultasi publik. Di mana dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan mandat Komnas Perempuan, rencana dan isu strategis yang menjadi prioritas 2023.
Termasuk di dalamnya membahas mengenai kerja-kerja Komisioner, capaian-capaian yang telah mereka raih, hambatan dan bacaan analitis tentang konteks HAM di Indonesia serta rekomendasi ke depan. Kemudian kegiatan ini juga bertujuan untuk merawat kesinambungan dan keberlanjutan kerja-kerja Komnas Perempuan yang telah mereka kembangkan bersama mitra.
Selain itu tentunya Komnas Perempuan mendapatkan masukan tentang arahan kebijakan, strategi dan prioritas kerja. Yakni dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024 dan 2025 mendatang.
Komnas Perempuan tentunya mengundang Komisioner Periode 2020-2024, Badan Pekerja, stakeholder terkait. Baik dari instansi pemerintahan maupun swasta, komunitas korban, akademisi, CSO’s, media termasuk di dalamnya Mubadalah.id dan juga mitra lain serta publik luas sebagai peserta kegiatan ini.
Isu Prioritas di 2024
Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani dalam sambutannya menyampaikan, “tindak lanjut utama 2024 dalam isu prioritas Komnas Perempuan terdiri dari Konflik dan Bencana, Penguatan Kelembagaan, Perempuan Pekerja, Kekerasan Seksual, Penyiksaan dan Penghukuman atau perlakuan lain yang kejam dan tidak manusiawi”.
Pada sesi breakout room atau konsultasi publik tematik, kelima isu ini terbahas dengan pembagian satu breakroom membahas satu isu prioritas. Pada isu Perempuan Pekerja dan penguatan kebijakan di sektor ekonomi, narasumber yang hadir adalah Yuli Adratna. Ia merupakan perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Early Dewi Nuriana selaku National Project Coordinator for HIV and Care Economy ILO.
Isu ini tentunya mereka angkat sebagai isu prioritas karena berangkat dari situasi perempuan pekerja. Selain itu kebijakan yang masih belum mengakomodir perlindungan perempuan pekerja di semua sektor. Maka Komnas Perempuan memberikan perhatian lebih khusus pada isu Perempuan Pekerja.
Selain itu, masih banyak pula kita temukan kesenjangan perempuan dan laki-laki pekerja mulai dari tingkat angka partisipasi kerja, perkawinan anak dan angka kematian ibu, rata-rata lama sekolah, penghasilan, kemiskinan, hingga angka harapan hidup yang perempuan alami khususnya perempuan pekerja.
Oleh karenanya di tahun 2020-2024 Komnas Perempuan membentuk Tim Perempuan Pekerja yang meneliti pada persoalan yang perempuan pekerja hadapi. Khususnya kekerasan berbasis gender di sektor formal maupun informal. Selain itu, tim ini juga memberikan perhatian kepada perempuan pekerja migran.
Penulis: Karimah Iffia Rahman, Alumni Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan. Karya pertamanya yang dibukukan ada pada antologi Menyongsong Society 5.0 dan telah menulis lebih dari 5 buku antologi. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan di SGPP Indonesia, Founder Ibuku Content Creator (ICC) dan menulis di Iffiarahman.com. Terbuka untuk menerima kerja sama dan korespondensi melalui iffiarahman@gmail.com.
Selengkapnya: https://mubadalah.id/laporan-kerja-tahun-2023-komnas-perempuan-untuk-langkah-ke-depan/
Kegiatan ini berlangsung secara hybrid pada 2 April 2024 di Kantor Komnas Perempuan. Tujuan kegiatan ini tentunya sebagai ruang konsultasi publik. Di mana dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan mandat Komnas Perempuan, rencana dan isu strategis yang menjadi prioritas 2023.
Termasuk di dalamnya membahas mengenai kerja-kerja Komisioner, capaian-capaian yang telah mereka raih, hambatan dan bacaan analitis tentang konteks HAM di Indonesia serta rekomendasi ke depan. Kemudian kegiatan ini juga bertujuan untuk merawat kesinambungan dan keberlanjutan kerja-kerja Komnas Perempuan yang telah mereka kembangkan bersama mitra.
Selain itu tentunya Komnas Perempuan mendapatkan masukan tentang arahan kebijakan, strategi dan prioritas kerja. Yakni dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024 dan 2025 mendatang.
Komnas Perempuan tentunya mengundang Komisioner Periode 2020-2024, Badan Pekerja, stakeholder terkait. Baik dari instansi pemerintahan maupun swasta, komunitas korban, akademisi, CSO’s, media termasuk di dalamnya Mubadalah.id dan juga mitra lain serta publik luas sebagai peserta kegiatan ini.
Isu Prioritas di 2024
Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani dalam sambutannya menyampaikan, “tindak lanjut utama 2024 dalam isu prioritas Komnas Perempuan terdiri dari Konflik dan Bencana, Penguatan Kelembagaan, Perempuan Pekerja, Kekerasan Seksual, Penyiksaan dan Penghukuman atau perlakuan lain yang kejam dan tidak manusiawi”.
Pada sesi breakout room atau konsultasi publik tematik, kelima isu ini terbahas dengan pembagian satu breakroom membahas satu isu prioritas. Pada isu Perempuan Pekerja dan penguatan kebijakan di sektor ekonomi, narasumber yang hadir adalah Yuli Adratna. Ia merupakan perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Early Dewi Nuriana selaku National Project Coordinator for HIV and Care Economy ILO.
Isu ini tentunya mereka angkat sebagai isu prioritas karena berangkat dari situasi perempuan pekerja. Selain itu kebijakan yang masih belum mengakomodir perlindungan perempuan pekerja di semua sektor. Maka Komnas Perempuan memberikan perhatian lebih khusus pada isu Perempuan Pekerja.
Selain itu, masih banyak pula kita temukan kesenjangan perempuan dan laki-laki pekerja mulai dari tingkat angka partisipasi kerja, perkawinan anak dan angka kematian ibu, rata-rata lama sekolah, penghasilan, kemiskinan, hingga angka harapan hidup yang perempuan alami khususnya perempuan pekerja.
Oleh karenanya di tahun 2020-2024 Komnas Perempuan membentuk Tim Perempuan Pekerja yang meneliti pada persoalan yang perempuan pekerja hadapi. Khususnya kekerasan berbasis gender di sektor formal maupun informal. Selain itu, tim ini juga memberikan perhatian kepada perempuan pekerja migran.
Penulis: Karimah Iffia Rahman, Alumni Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan. Karya pertamanya yang dibukukan ada pada antologi Menyongsong Society 5.0 dan telah menulis lebih dari 5 buku antologi. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan di SGPP Indonesia, Founder Ibuku Content Creator (ICC) dan menulis di Iffiarahman.com. Terbuka untuk menerima kerja sama dan korespondensi melalui iffiarahman@gmail.com.
Selengkapnya: https://mubadalah.id/laporan-kerja-tahun-2023-komnas-perempuan-untuk-langkah-ke-depan/
