Kurangi Konflik dan Kesenjangan Sosial Melalui Program Perhutanan Sosial
Berita Warga 
Wonosobo, 13 Oktober 2021. Kaukus Lingkungan Wonosobo bekerjasama dengan Perkumpulan Inisiatif membangun peluang Tata Kelola Peningkatan Sumber Daya Alam yang lebih baik di Kabupaten Wonosobo. Kegiatan ini berawal dari Perkumpulan Inisiatif yang mengadakan Sekolah Politik Anggaran di 3 Kabupaten yaitu Semarang, Wonosobo dan Cilacap. Kegiatan Sekolah Politik Anggaran atau SEPOLA diselenggarakan sejak bulan September 2020 memandang penting untuk mendesiminasi hasil kegiatan tersebut, maka pada tanggal 11 Oktober 2021 diselenggarakan kegiatan Workshop Multipihak Pengelolaan Hutan dan Kebun di Jawa Tengah bertempat di ruang ZOOM dan Pendopo Bupati Kabupaten Wonosobo.
Kegiatan ini diikuti oleh anggota Kaukus Lingkungan Wonosobo, Peserta SEPOLA dari tiga kabupaten yaitu Semarang, Wonosobo dan Cilacap, Kelompok Tani Hutan dari tiga desa yaitu Sigedang, Jengkol, Buntu dan Kuripan, Cabang Dinas Kehutanan VII Propinsi Jawa Tengah. Perhutani Kedu Utara dan beberapa OPD di Kabupaten Wonosobo yaitu DINSOS PMD, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Perindagkop UMKM.
Sekretaris Jenderal Perkumpulan Inisiatif Dadan Ramdhan menyampaikan bahwa kegiatan Workshop Multipihak Pengelolaan Hutan dan Kebun Di Jawa Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban publik yang diinisiati Perkumpulan Inisiatif dan CSO WALHI, YLBHI dan AJI. Pada kesempatakan workshop ini akan ada dua pemaparan dari tim Wonosobo dan Semarang. Mari bersama sama mendudukan dan merespon hasil kajian ini dengan jernih karena kami melakukan ini bukan untuk membangun konflik. Semangat kami dalam menjalankan kajian adalah untuk memperbaiki sumber daya alam hutan dan perkebunan.
Penting untuk memerikan lapangan terkait dengan kepemilikan, produksi, tata fungsi dan tata guna yang berkontribusi pada pendapatan negara. Bagaimana perbaikan tata kelola ini memberikan kontribusi pendapatan negara dan produktivitas masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Semangat kita melakukan monitoring dilapangan untuk melihat pendapatan dan pengelolaan lahan hutan dan kebun yang dilakukan masyarakat. Lanjut Dadan Ramdhan.
Dra. Jo Kumala Dewi, M.Sc Direktur Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam sambutanya memaparkan bahwa pertemuan metode Hibryd sangat membantu meskipun jarak jauh tetapi bisa bertatap muka meskipun hanya melalui layar yang tersedia. Sangat mengapresiasi kegiatan untuk melibatkan semua pihak dari Unsur Pemerintah, CSO dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama sama. Permasalahan akan terasa ringan jika diselesaikan secara gotong royong.
Sejak tahun 2015 Pemerintah mengeluarkan Program Perhutanan Sosial untuk mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Data yang sudah ada hari ini ada tigapuluh tujuh ribu hektar yang diberikan sekitar 2000 KK. Program ini masih berlanjut menyesuaikan dengan kebijakan kebijakan yang terbaru. Mudah mudahan bisa banyak yang berpartisipasi karena salah satu program ini mengurangi tingkat konflik dan mengurangi kesenjangan sosial dimasyarakat. Terang Dra Jo Kumala Dewi, M.Sc.
Sementara itu, Suwondo Yudistiro Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo menjelaskan bahwa pengelolaan hutan di Wonosobo sudah diinisiasi sejak paska reformasi, sekitar tahun 2000 melalui Perda Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat ( PSDHBM). Perubahan demi perubahan kebijakan baik ditingkat daerah sampai Nasional terus diikuti dan dikawal bersama di Kabupaten Wonosobo.
Dalam Raperda RTRW yang baru disahkan Beberapa waktu lalu akan mengajukan kepusat untuk 4,55 % dari seluruh wilayah hutan Wonosobo (hutan Lindung) untuk perlindungan ekosistem. Kami Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi dalam pendampingan para petani di Kawasan hutan, sehingga pemanfaatan hutan oleh masyarakat bisa berjalan dengan baik. Harapanya peningkatan kesejahteraan diimbangi dengan kelestarian ekosistem di kawasan Hutan. Pungkas Suwondo Yudhistiro.
Kegiatan ini diikuti oleh anggota Kaukus Lingkungan Wonosobo, Peserta SEPOLA dari tiga kabupaten yaitu Semarang, Wonosobo dan Cilacap, Kelompok Tani Hutan dari tiga desa yaitu Sigedang, Jengkol, Buntu dan Kuripan, Cabang Dinas Kehutanan VII Propinsi Jawa Tengah. Perhutani Kedu Utara dan beberapa OPD di Kabupaten Wonosobo yaitu DINSOS PMD, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Perindagkop UMKM.
Sekretaris Jenderal Perkumpulan Inisiatif Dadan Ramdhan menyampaikan bahwa kegiatan Workshop Multipihak Pengelolaan Hutan dan Kebun Di Jawa Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban publik yang diinisiati Perkumpulan Inisiatif dan CSO WALHI, YLBHI dan AJI. Pada kesempatakan workshop ini akan ada dua pemaparan dari tim Wonosobo dan Semarang. Mari bersama sama mendudukan dan merespon hasil kajian ini dengan jernih karena kami melakukan ini bukan untuk membangun konflik. Semangat kami dalam menjalankan kajian adalah untuk memperbaiki sumber daya alam hutan dan perkebunan.
Penting untuk memerikan lapangan terkait dengan kepemilikan, produksi, tata fungsi dan tata guna yang berkontribusi pada pendapatan negara. Bagaimana perbaikan tata kelola ini memberikan kontribusi pendapatan negara dan produktivitas masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Semangat kita melakukan monitoring dilapangan untuk melihat pendapatan dan pengelolaan lahan hutan dan kebun yang dilakukan masyarakat. Lanjut Dadan Ramdhan.
Dra. Jo Kumala Dewi, M.Sc Direktur Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam sambutanya memaparkan bahwa pertemuan metode Hibryd sangat membantu meskipun jarak jauh tetapi bisa bertatap muka meskipun hanya melalui layar yang tersedia. Sangat mengapresiasi kegiatan untuk melibatkan semua pihak dari Unsur Pemerintah, CSO dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama sama. Permasalahan akan terasa ringan jika diselesaikan secara gotong royong.
Sejak tahun 2015 Pemerintah mengeluarkan Program Perhutanan Sosial untuk mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Data yang sudah ada hari ini ada tigapuluh tujuh ribu hektar yang diberikan sekitar 2000 KK. Program ini masih berlanjut menyesuaikan dengan kebijakan kebijakan yang terbaru. Mudah mudahan bisa banyak yang berpartisipasi karena salah satu program ini mengurangi tingkat konflik dan mengurangi kesenjangan sosial dimasyarakat. Terang Dra Jo Kumala Dewi, M.Sc.
Sementara itu, Suwondo Yudistiro Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo menjelaskan bahwa pengelolaan hutan di Wonosobo sudah diinisiasi sejak paska reformasi, sekitar tahun 2000 melalui Perda Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat ( PSDHBM). Perubahan demi perubahan kebijakan baik ditingkat daerah sampai Nasional terus diikuti dan dikawal bersama di Kabupaten Wonosobo.
Dalam Raperda RTRW yang baru disahkan Beberapa waktu lalu akan mengajukan kepusat untuk 4,55 % dari seluruh wilayah hutan Wonosobo (hutan Lindung) untuk perlindungan ekosistem. Kami Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi dalam pendampingan para petani di Kawasan hutan, sehingga pemanfaatan hutan oleh masyarakat bisa berjalan dengan baik. Harapanya peningkatan kesejahteraan diimbangi dengan kelestarian ekosistem di kawasan Hutan. Pungkas Suwondo Yudhistiro.
