Kolaborasi Masyarakat Sipil dalam Akselerasi Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan
Berita Warga 
Makassar-Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) sebagai PSP melakukan audience ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Bakesbangpol) (07/07). Audience ini adalah rangkaian kegiatan Program Madani-USAID. Turut hadir Senior Field Coordinator (SFC) Nawir Sikki, Project Manager PSP LSKP Abdul Naris Agam dan diterima oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Dan Organisasi Kemasyarakatan Rais Rahman, S.STP., M.Si.
Agenda audience ini adalah penyampaian perkembangan program Madani-USAID di Provinsi Sulawesi Selatan dan penyerahan policy brief dengan judul kolaborasi organisasi masyarakat sipil untuk mendukung program pembangunan di Sulawesi Selatan. “ini adalah langkah awal yang baik untuk berkolaborasi demi kemajuan Provinsi Sulsel” Kata Rais Rahman dalam sambutannya.
Dalam diskusi juga disampaikan bahwa program Madani-USAID berprogram di enam wilayah kab dan kota. Selain itu berbasis pada peningkatan kualitas ormas dan CSO yang di sebut Mitra Utama atau Lead Partner. Mitra Utama mendorong piloting dengan berbagai isu misalnya Institute of Community Justice (ICJ) & Forum Belajar Anak Millenial (BARANI) dengan isu tematik Peningkatan Toleransi dan Ruang Ekspresi Bagi Generasi Muda di Kota Makassar. Lembaga Demokrasi Celebes (LECRAK) dan Learning Forum Malempu Barani Caradde (Mabaca) dengan isu tematik Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (KIBBL) di Kabupaten Pangkep. PPO Daun Hijau dan Forum Belajar YASSIBERRUI dengan isu tematik Advokasi dan Pengawasan Layanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru. Yayasan Bumi Sawerigading (YBS) Palopo dan Forum Belajar Mapaccing (FBM) dengan isu tematik Tata Kelola Sumberdaya Alam Berbasis Pengelolaan Sampah Di Kota Palopo. Perkumpulan Wahana Lingkungan Lestari Celebes Area (Wallacea) dan Simpul Belajar Lamaranginang dengan isu tematik Transparansi Dana Desa sub Isu Tematik : Anggaran Dana Desa Pro Inklusi di Kabupaten Luwu Utara dan PDNA Bulukumba dan Forum Masyarakat Peduli Kesehatan Ibu Dan Anak (FORMAP KIA) dengan isu tematik Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir dengan spesifik isu Peningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam sistem rujukan Kegawat daruratan Ibu Melahirkan dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Bulukumba. Selain itu, dibicarakan juga agenda PSP tahun kedua tentang pengisian Indek Kinerja Organisasi (IKO) pada Lembaga/Ormas, pembentukan Task Force tingkat provinsi dan beberapa agenda kedepan. “IKO pada program madani bisa diformulasi dengan Indeks Kinerja Ormas yang ada pada kami” tambah Rais dalam diskusi.
Selain itu Naris menyampaikan juga beberapa rekomendasi yang ada di Policy Brief. Yaitu penyehatan Ormas/CSO/LSM dengan menggunakan Tools Indeks Kinerja Organisasi (IKO) melalui Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kab/Kota, penggunaan Indeks Kinerja Forum (IKF) pada forum jejaring isu pembangunan, peningkatan pengetahuan OPD/SKPD tentang implementasi Swakelola Tipe III melalu Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Unit Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten/Kota, terbentuknya kolaborasi multipihak untuk meningkatkan inovasi melalui Bappelitbangda Provinsi Sulsel dan Kab/kota dan lahirnya kebijakan CSR Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung program/kegiatan di 24 Kab/Kota.
Audience ini di tutup dengan penyerahan dokumen Policy Brief dari PSP LSKP ke Bakesbangpol.
Agenda audience ini adalah penyampaian perkembangan program Madani-USAID di Provinsi Sulawesi Selatan dan penyerahan policy brief dengan judul kolaborasi organisasi masyarakat sipil untuk mendukung program pembangunan di Sulawesi Selatan. “ini adalah langkah awal yang baik untuk berkolaborasi demi kemajuan Provinsi Sulsel” Kata Rais Rahman dalam sambutannya.
Dalam diskusi juga disampaikan bahwa program Madani-USAID berprogram di enam wilayah kab dan kota. Selain itu berbasis pada peningkatan kualitas ormas dan CSO yang di sebut Mitra Utama atau Lead Partner. Mitra Utama mendorong piloting dengan berbagai isu misalnya Institute of Community Justice (ICJ) & Forum Belajar Anak Millenial (BARANI) dengan isu tematik Peningkatan Toleransi dan Ruang Ekspresi Bagi Generasi Muda di Kota Makassar. Lembaga Demokrasi Celebes (LECRAK) dan Learning Forum Malempu Barani Caradde (Mabaca) dengan isu tematik Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (KIBBL) di Kabupaten Pangkep. PPO Daun Hijau dan Forum Belajar YASSIBERRUI dengan isu tematik Advokasi dan Pengawasan Layanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru. Yayasan Bumi Sawerigading (YBS) Palopo dan Forum Belajar Mapaccing (FBM) dengan isu tematik Tata Kelola Sumberdaya Alam Berbasis Pengelolaan Sampah Di Kota Palopo. Perkumpulan Wahana Lingkungan Lestari Celebes Area (Wallacea) dan Simpul Belajar Lamaranginang dengan isu tematik Transparansi Dana Desa sub Isu Tematik : Anggaran Dana Desa Pro Inklusi di Kabupaten Luwu Utara dan PDNA Bulukumba dan Forum Masyarakat Peduli Kesehatan Ibu Dan Anak (FORMAP KIA) dengan isu tematik Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir dengan spesifik isu Peningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam sistem rujukan Kegawat daruratan Ibu Melahirkan dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Bulukumba. Selain itu, dibicarakan juga agenda PSP tahun kedua tentang pengisian Indek Kinerja Organisasi (IKO) pada Lembaga/Ormas, pembentukan Task Force tingkat provinsi dan beberapa agenda kedepan. “IKO pada program madani bisa diformulasi dengan Indeks Kinerja Ormas yang ada pada kami” tambah Rais dalam diskusi.
Selain itu Naris menyampaikan juga beberapa rekomendasi yang ada di Policy Brief. Yaitu penyehatan Ormas/CSO/LSM dengan menggunakan Tools Indeks Kinerja Organisasi (IKO) melalui Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kab/Kota, penggunaan Indeks Kinerja Forum (IKF) pada forum jejaring isu pembangunan, peningkatan pengetahuan OPD/SKPD tentang implementasi Swakelola Tipe III melalu Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Unit Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten/Kota, terbentuknya kolaborasi multipihak untuk meningkatkan inovasi melalui Bappelitbangda Provinsi Sulsel dan Kab/kota dan lahirnya kebijakan CSR Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung program/kegiatan di 24 Kab/Kota.
Audience ini di tutup dengan penyerahan dokumen Policy Brief dari PSP LSKP ke Bakesbangpol.
