Kolaborasi BNPB dan BPJS Ketenagakerjaan, Dukung Jaminan Sosial bagi Pekerja di Bidang Kebencanaan
Citizen News 
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara konsisten berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan sosial bagi pekerja pada bidang kebencanaan di seluruh Indonesia. Dalam konteks ini, BNPB telah menjalin kemitraan dengan BPJS Ketenagakerjaan guna memberikan perlindungan sosial yang komprehensif bagi pekerja di bidang kebencanaan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana.
Dalam rangka meningkatkan kapasitas bagi pekerja di bidang kebencanaan, Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2022 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di Bidang Kebencanaan.
Deputi Bidang Pencegahan Dra. Prasinta Dewi, M.A.P mengatakan saat ini semakin banyak masyarakat yang mempunyai ketertarikan terhadap upaya penanggulangan bencana, baik secara sukarela menjadi relawan penanggulangan bencana yang bernaung dalam organisasi maupun mandiri. Berbagai risiko yang dihadapi para pelaku kebencanaan saat melaksankan tugasnya, seperti keselamatan, penyakit, kematian, hingga terganggunya kesejahteraan saat berakhirnya kontrak kerja.
“Melihat tingginya minat masyarakat menjadi relawan Covid-19 di tahun 2020, disamping risiko tinggi yang harus dihadapi, maka BNPB bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan memandang perlu untuk segera menjamin perlindungan para pelaku kebencanaan. Maka diterbitkan Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2021 yang kemudian diperbaharui pada Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2022 tentang Jaminan Sosial Ketenangakerjaan bagi Pekerja di Bidang Kebencanaan”, ujar Prasinta dalam sambutannya, Selasa (27/6).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan Provinsi Jawa Timur menjadi baramoter indikator pembangunan, tidak terkecuali untuk sektor kebencanaan yang telah menjadi program prioritas di wilayah Jawa Timur. Kemudian terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, saat ini terdapat 29% objek peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan target sasaran 35% di tahun 2023.
“Relawan adalah pekerjaan dengan risiko tinggi sehingga perlu mendapatkan proteksi terhadap kecelakaan kerja untuk jiwa dan keluarga. Melalui sosialisasi dan advokasi pada kegiatan ini saya berharap kepada petugas dan pekerja kebencanaan di semua BPBD Provinsi/kabupaten/kota se jawa timur, Tim rescuer perusahaan/mitra kerja dan relawan penanggulangan bencana untuk ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan”, ungkap Adhy.
Asisten Deputi Bidang Kepersertaan Korporasi BPJS Ketenagakerjaan Budi Jatmiko menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang bertugas memberikan perlindungan sosial untuk seluruh pekerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi tertentu. Terdapat sejumlah program jaminan yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan yang dapat diikuti oleh peserta. Program-program jaminan tersedia baik untuk pekerja formal maupun non formal.
“Saat ini ada 5 program dalam BPJS Ketenagakerjaan antara lain; Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kehilangan Pekerjaaan (JKP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Pensiun (JP)’’, jelas Budi.
Adapun Prasinta turut mengemukakan sejak tahun 2019, seluruh pegawai kontrak di lingkungan BNPB dan BPBD telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Pada saat pandemi, relawan medis covid-19 juga terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dibantu Danamon dan Baznas untuk biaya preminya. Berdasarkan catatan BPJS, peserta aktif dari BNPB dan BPBD sebanyak 19.285 orang dan peserta relawan 17.535 orang.
“Kami harapkan peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi ini agar dapat mengikutsertakan pekerja dan pegawainya dalam BPJS Ketenagakerjaan agar pekerja dapat lebih fokus dan tenang saat menjalankan tugasnya dalam penanggulangan bencana”, tutup Prasinta.
Pada kesempatan tersebut Kepala BNPB memberikan piagam penghargaan melalui Deputi Bidang Pencegahan BNPB kepada perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Gresik dan Kecamatan Karangbinangun sebagai bentuk apresiasi dan kontribusi pada pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana 2023 beberapa waktu lalu di Kabupaten Lamongan.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo serta Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerjasama BNPB Irma Irma Dewi Rismayati. Peserta kegiatan merupakan perwakilan BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota se Jawa timur, perwakilan Forum Pengurangan Risiko Bencana kabupaten/kota se-Jawa Timur dan Relawan SRPB.
Sumber: Humas BNPB
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
Dalam rangka meningkatkan kapasitas bagi pekerja di bidang kebencanaan, Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2022 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di Bidang Kebencanaan.
Deputi Bidang Pencegahan Dra. Prasinta Dewi, M.A.P mengatakan saat ini semakin banyak masyarakat yang mempunyai ketertarikan terhadap upaya penanggulangan bencana, baik secara sukarela menjadi relawan penanggulangan bencana yang bernaung dalam organisasi maupun mandiri. Berbagai risiko yang dihadapi para pelaku kebencanaan saat melaksankan tugasnya, seperti keselamatan, penyakit, kematian, hingga terganggunya kesejahteraan saat berakhirnya kontrak kerja.
“Melihat tingginya minat masyarakat menjadi relawan Covid-19 di tahun 2020, disamping risiko tinggi yang harus dihadapi, maka BNPB bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan memandang perlu untuk segera menjamin perlindungan para pelaku kebencanaan. Maka diterbitkan Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2021 yang kemudian diperbaharui pada Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2022 tentang Jaminan Sosial Ketenangakerjaan bagi Pekerja di Bidang Kebencanaan”, ujar Prasinta dalam sambutannya, Selasa (27/6).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan Provinsi Jawa Timur menjadi baramoter indikator pembangunan, tidak terkecuali untuk sektor kebencanaan yang telah menjadi program prioritas di wilayah Jawa Timur. Kemudian terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, saat ini terdapat 29% objek peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan target sasaran 35% di tahun 2023.
“Relawan adalah pekerjaan dengan risiko tinggi sehingga perlu mendapatkan proteksi terhadap kecelakaan kerja untuk jiwa dan keluarga. Melalui sosialisasi dan advokasi pada kegiatan ini saya berharap kepada petugas dan pekerja kebencanaan di semua BPBD Provinsi/kabupaten/kota se jawa timur, Tim rescuer perusahaan/mitra kerja dan relawan penanggulangan bencana untuk ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan”, ungkap Adhy.
Asisten Deputi Bidang Kepersertaan Korporasi BPJS Ketenagakerjaan Budi Jatmiko menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang bertugas memberikan perlindungan sosial untuk seluruh pekerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi tertentu. Terdapat sejumlah program jaminan yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan yang dapat diikuti oleh peserta. Program-program jaminan tersedia baik untuk pekerja formal maupun non formal.
“Saat ini ada 5 program dalam BPJS Ketenagakerjaan antara lain; Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kehilangan Pekerjaaan (JKP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Pensiun (JP)’’, jelas Budi.
Adapun Prasinta turut mengemukakan sejak tahun 2019, seluruh pegawai kontrak di lingkungan BNPB dan BPBD telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Pada saat pandemi, relawan medis covid-19 juga terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dibantu Danamon dan Baznas untuk biaya preminya. Berdasarkan catatan BPJS, peserta aktif dari BNPB dan BPBD sebanyak 19.285 orang dan peserta relawan 17.535 orang.
“Kami harapkan peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi ini agar dapat mengikutsertakan pekerja dan pegawainya dalam BPJS Ketenagakerjaan agar pekerja dapat lebih fokus dan tenang saat menjalankan tugasnya dalam penanggulangan bencana”, tutup Prasinta.
Pada kesempatan tersebut Kepala BNPB memberikan piagam penghargaan melalui Deputi Bidang Pencegahan BNPB kepada perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Gresik dan Kecamatan Karangbinangun sebagai bentuk apresiasi dan kontribusi pada pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana 2023 beberapa waktu lalu di Kabupaten Lamongan.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo serta Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerjasama BNPB Irma Irma Dewi Rismayati. Peserta kegiatan merupakan perwakilan BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota se Jawa timur, perwakilan Forum Pengurangan Risiko Bencana kabupaten/kota se-Jawa Timur dan Relawan SRPB.
Sumber: Humas BNPB
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
