Kepala Desa Kalotok: Unit Usaha BUMDes Harus Sesuai Kebutuhan Masyarakat
Berita Warga 
Luwu Utara - Sureq Citizen Jurnalism Warga (JW) Kabupaten Luwu Utara menggelar talkshow Apa Kabar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Studio Radio Adira FM, Jl Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Luwu Utara, Sulsel, Kamis (14/6/2022).
Talkshow ini disiarkan secara live di 92.50 Radio Adira FM Masamba Muissan Duka dan laman Facebook Jurnalisme Warga Luwu Utara.
Koordinator Sureq JW Luwu Utara, Rizal Muthahari mengundang Kepala Desa Kalotok, Jusman dan anggota JW Luwu Utara, Bung Misbahuddin Muslimin dalam talkshow.
Pembicara manyampaikan hal-hal terkait dengan BUMDes secara umum.
Selama menjabat, Kepala Desa Kalotok, Jusman, membawa BUMDes-nya tergolong sukses dan menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dari unit-unit usaha diatas rata-rata BUMDes yang ada di Kabupaten Luwu Utara sebanyak 173 desa.
Kepada Bung Misbahuddin, Rizal, menanyakan terkait pandangan sebagai anggota JW, salah satu tokoh pemuda Desa Sumillin yang juga pernah menjabat Ketua BUMDes di desanya.
BUMDes Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang Selatan, Luwu Utara dianggap sebagai salah satu BUMDes yang sukses dari unit usaha tambang galian C, unit usaha simpan pinjam, dan unit usaha jasa penyewaan tenda.
"Unit usaha BUMDes harus sesuai kebutuhan masyarakat, fungsi sosial, dan komersil yang ada cikal bakalnya di desa, sehingga unit usaha tersebut tidak mandek," kata Jusman.
Sejauh ini, kata Jusman, belum ada kendala selama BUMDes berjalan.
"Karena itu tergantung dari komitmen pengelolah dan pemerintah desa setempat dalam menjalankan unit usaha yang ada dan pembagian sisa hasil usaha itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan melalui musyawarah," terang Jusman.
Sedangkan untuk menteknisi roda perputaran dana bergulir atau simpan pinjam, pengelola membuatkan aturan bahwa yang meminjam akan menunjukkan barang anggunan yang sesuai dengan dana yang diambil.
Itu diberikan sesuai dengan hasil dari pemantauaan usaha yang digeluti nasabah dan dana yang diberikan dibatasi maksimal Rp 2 juta.
Sementara itu, Bung Misbahuddin mengatakan BUMDes bisa berjalan dengan baik ketika dilakukan berdasarkan hasil musyawarah yang baik pula.
Memiliki komitmen bersama untuk mengsukseskan ekomomi desa melalui BUMDes, melengkapi administrasi kelembagaan, memiliki potensi sumber daya manusia yang menjadi pengelolah, dan unit usahanya sesuai potensi desa dan kebutuhan masyarakat desa.
"Kenapa BUMDes banyak yang mati suri karena pembentukannya hanya sebatas program penggugur kewajiban desa, pengelolah yang dipilih bukan berdasarkan atas potensial masyarakat desa, kemudian unit usaha yang ditetapkan tidak memiliki cikal bakal di desa atau dengan kata lain tidak sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat," terang Misbha.
Harapannya semua BUMDes bisa berjalan dengan baik, sehingga menjadi penopang perekonomian desa, oleh karena itu pemerintah desa harus lebih selektif dalam memilih dan menentukan pengurus/pengelolah serta penentuan unit usaha, bukan dari hasil kolega, kerabat, maupun dari hasil Pilkades.
"Sehingga BUMDes dapat berjalan dengan baik dan juga tidak terlepas dari bimbingan pendamping TA/PD/PLD, pemerintah desa, pemerintah daerah atau DPMD yang berkesimbungan dan berkelanjutan," papar Bung Misbahuddin.
Talkshow ini disiarkan secara live di 92.50 Radio Adira FM Masamba Muissan Duka dan laman Facebook Jurnalisme Warga Luwu Utara.
Koordinator Sureq JW Luwu Utara, Rizal Muthahari mengundang Kepala Desa Kalotok, Jusman dan anggota JW Luwu Utara, Bung Misbahuddin Muslimin dalam talkshow.
Pembicara manyampaikan hal-hal terkait dengan BUMDes secara umum.
Selama menjabat, Kepala Desa Kalotok, Jusman, membawa BUMDes-nya tergolong sukses dan menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dari unit-unit usaha diatas rata-rata BUMDes yang ada di Kabupaten Luwu Utara sebanyak 173 desa.
Kepada Bung Misbahuddin, Rizal, menanyakan terkait pandangan sebagai anggota JW, salah satu tokoh pemuda Desa Sumillin yang juga pernah menjabat Ketua BUMDes di desanya.
BUMDes Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang Selatan, Luwu Utara dianggap sebagai salah satu BUMDes yang sukses dari unit usaha tambang galian C, unit usaha simpan pinjam, dan unit usaha jasa penyewaan tenda.
"Unit usaha BUMDes harus sesuai kebutuhan masyarakat, fungsi sosial, dan komersil yang ada cikal bakalnya di desa, sehingga unit usaha tersebut tidak mandek," kata Jusman.
Sejauh ini, kata Jusman, belum ada kendala selama BUMDes berjalan.
"Karena itu tergantung dari komitmen pengelolah dan pemerintah desa setempat dalam menjalankan unit usaha yang ada dan pembagian sisa hasil usaha itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan melalui musyawarah," terang Jusman.
Sedangkan untuk menteknisi roda perputaran dana bergulir atau simpan pinjam, pengelola membuatkan aturan bahwa yang meminjam akan menunjukkan barang anggunan yang sesuai dengan dana yang diambil.
Itu diberikan sesuai dengan hasil dari pemantauaan usaha yang digeluti nasabah dan dana yang diberikan dibatasi maksimal Rp 2 juta.
Sementara itu, Bung Misbahuddin mengatakan BUMDes bisa berjalan dengan baik ketika dilakukan berdasarkan hasil musyawarah yang baik pula.
Memiliki komitmen bersama untuk mengsukseskan ekomomi desa melalui BUMDes, melengkapi administrasi kelembagaan, memiliki potensi sumber daya manusia yang menjadi pengelolah, dan unit usahanya sesuai potensi desa dan kebutuhan masyarakat desa.
"Kenapa BUMDes banyak yang mati suri karena pembentukannya hanya sebatas program penggugur kewajiban desa, pengelolah yang dipilih bukan berdasarkan atas potensial masyarakat desa, kemudian unit usaha yang ditetapkan tidak memiliki cikal bakal di desa atau dengan kata lain tidak sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat," terang Misbha.
Harapannya semua BUMDes bisa berjalan dengan baik, sehingga menjadi penopang perekonomian desa, oleh karena itu pemerintah desa harus lebih selektif dalam memilih dan menentukan pengurus/pengelolah serta penentuan unit usaha, bukan dari hasil kolega, kerabat, maupun dari hasil Pilkades.
"Sehingga BUMDes dapat berjalan dengan baik dan juga tidak terlepas dari bimbingan pendamping TA/PD/PLD, pemerintah desa, pemerintah daerah atau DPMD yang berkesimbungan dan berkelanjutan," papar Bung Misbahuddin.
