Jefry Kabid Politik Pemuda Peduli Negeri Dukung Aksi Demo BEM SI
Berita Warga 
Jakarta, (17/02/25) – Kabid politik Pemuda Peduli Negeri, Jefry, menyatakan dukungan penuh terhadap aksi yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Ia menilai tuntutan BEM SI yang menolak pemangkasan anggaran pendidikan serta menuntut transparansi pembangunan dan kebijakan pemerintah merupakan hal yang sangat mendesak untuk diperjuangkan.
"Kami bersama mahasiswa dan rakyat menolak kebijakan yang merugikan masyarakat. Presiden harus segera mencabut Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat," tegas Jefry dalam keterangannya kepada media, Senin (17/2).
Selain menuntut pembatalan pemangkasan anggaran pendidikan, BEM SI juga mendesak pemerintah untuk membuka transparansi keseluruhan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang hingga kini masih menuai banyak pertanyaan terkait pelaksanaannya. Jefry menegaskan bahwa keterbukaan dalam kebijakan publik sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
Tak hanya itu, BEM SI juga menolak revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang dianggap lebih menguntungkan korporasi dibandingkan kepentingan rakyat, serta menolak dwifungsi TNI dalam kehidupan sipil. Mereka juga mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Kami akan terus mengawal isu-isu ini bersama mahasiswa dan masyarakat. Pemerintah harus sadar bahwa kebijakan yang tidak transparan dan merugikan rakyat akan selalu mendapat perlawanan," pungkas Jefry.
Aksi mahasiswa ini mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang lebih transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
"Kami bersama mahasiswa dan rakyat menolak kebijakan yang merugikan masyarakat. Presiden harus segera mencabut Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat," tegas Jefry dalam keterangannya kepada media, Senin (17/2).
Selain menuntut pembatalan pemangkasan anggaran pendidikan, BEM SI juga mendesak pemerintah untuk membuka transparansi keseluruhan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang hingga kini masih menuai banyak pertanyaan terkait pelaksanaannya. Jefry menegaskan bahwa keterbukaan dalam kebijakan publik sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
Tak hanya itu, BEM SI juga menolak revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang dianggap lebih menguntungkan korporasi dibandingkan kepentingan rakyat, serta menolak dwifungsi TNI dalam kehidupan sipil. Mereka juga mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Kami akan terus mengawal isu-isu ini bersama mahasiswa dan masyarakat. Pemerintah harus sadar bahwa kebijakan yang tidak transparan dan merugikan rakyat akan selalu mendapat perlawanan," pungkas Jefry.
Aksi mahasiswa ini mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang lebih transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
